Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.886 peraturan

PP No. 10 / 1954

Tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karpet

Berlaku PP No. 1 / 1954

Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Di Indonesia, Dima...

Berlaku PP No. 50 / 1954

Tentang Perubahan Peraturan-Peraturan Pemberian Pembebasan Cukai Untuk Minyak Tanah (Kerozine) Dan Sulingan-Sulingan Minyak Tambang Yang Disamakan Dengan Minyak...

Berlaku PP No. 39 / 1954

Tentang Pengubahan Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota T.N.I. Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Repub...

Berlaku PP No. 62 / 1954

Tentang Pengesahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Menteri Perekonomian Tertanggal 19 Oktober 1954 No. 112/Um/54 Tentang Penetapan Besarnya Jumlah 15020/M...

Berlaku PP No. 37 / 1954

Tentang Pemberian Honorarium Kepada Para Ketua (Pengganti) Para Jaksa (Pengganti) Dan Para Panitera (Pengganti) Pada Pengadilan Kejaksaan Ketentaraan

Berlaku PP No. 45 / 1954

Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia

Tidak Berlaku PP No. 64 / 1954

Tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

Tidak Berlaku PP No. 61 / 1954

Tentang Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut

Berlaku PP No. 33 / 1954

Tentang Penempatan Dalam Jabatan Dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dalam Dinas Ketentaraan

Tidak Berlaku PP No. 43 / 1954

Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 Jo. No. 14 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 61 Tahun 1953 Jo. No. 26 Tahun 1954), Mengenai Pembaharuan...

Berlaku PP No. 31 / 1954

Tentang Pekerja Pemerintah

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.