Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1954

1. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No.64). Menteri Kehakiman membutuhkan bantuan sepenuhnya dari tiap-tiap pegawai kepolisian dan organisasi baik sipil maupun militer yang tugasnya bersangkutan dengan orang asing:
a. dengan memberi segala keterangan kepadanya yang olehnya dianggap perlu untuk pengawasan orang asing;
b. dengan menjalankan segala sesuatu dalam lingkungan pekerjaannya yang diminta oleh Menteri Kehakiman;
c. dengan segera memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang mereka mengetahuinya atau diberitahukannya tentang tingkah laku seorang asing yang mencurigakan;
d. dengan mewajibkan mereka saling membantu dalam menunaikan tugasnya; (lihat pasal 1).
2. Disamping bantuan termaksud dalam bab 1. Menteri Kehakiman membutuhkan juga sebuah staf pegawai atasan dan pegawai-pegawai bawahan yang akan membantu beliau dalam segala hal mengenai pengawasan orang asing. Untuk itu maka pada Kementerian Kehakiman diadakan satu biro dengan nama Biro Pengawasan Orang Asing dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum Kriminil dan Ketentaraan.
Agar supaya Menteri Kehakiman dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna efektif, sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, jika perlu dengan menyimpang dari jalan menurut cara yang ditentukan dalam bab 1, misalnya dalam hal laporan-laporan yang diterima oleh Menteri Kehakiman bertentangan satu sama lain atau kepadanya diberikan anjuran-anjuran, saran-saran yang bertentangan satu dengan yang lain atau sesuatu laporan dianggap "tendentieus", sehingga satu dan lain harus di "check" kebenarannya, maka untuk itu Menteri Kehakiman harus mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas pegawai-pegawai yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan dan/atau penyelidikan dan dengan memenuhi sesuatu syarat, punya kekuasaan juga untuk menahan.
Berhubung dengan itu maka pasal 2 diadakan.
3. Selanjutnya untuk mempermudah pengawasan terhadap orang asing itu, maka diadakan beberapa ketentuan-ketentuan dengan
ancaman hukuman misalnya:
a. tiap-tiap orang asing yang mendapat kartu izin masuk di Indonesia harus melaporkan diri kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya segera setelah ia Mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman;(pasal 3 ayat 1).
b. apabila seorang asing yang dimaksud sub a pindah, maka ia sebelum itu harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang lama tentang waktu kepindahannya dan ke mana ia akan pindah, dan dalam tujuh hari setelah tiba di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang baru ia harus melaporkan diri kepada kantor polisi setempat; (pasal 3 ayat 2).
c. orang asing yang telah melaporkan diri menurut sub a yang telah berumur enambelas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tiga puluh hari dengan memberitahukan alamat-alamatnya dalam waktu itu; (pasal 4).
d. pada tiap-tiap tempat penginapan harus diadakan daftar tamu orang asing tersendiri, di mana harus ditulis nama, kelamin, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, tanggal datang, asal dan tujuan serta tandatangan tiap-tiap tamu yang menginap di situ; (pasal 5 ayat 1).
e. pengurus tempat penginapan atau wakilnya harus meyakinkan diri bahwa si tamu adalah sungguh-sungguh orang yang diterangkan dalam daftar tamu, dengan berhak untuk minta diperlihatkan paspor atau surat pengenalan lainnya dari tamu itu; (pasal 5 ayat 2).
f. tiap-tiap orang asing yang telah berumur enambelas tahun dan tinggal di suatu tempat penginapan harus mengisi suatu formulir. menurut contoh A yang dilampirkan pada peraturan ini dalam dua rangkap dengan dibubuhi tandatangannya; (pasal 5 ayat 3).
g. sehelai formulir tersebut dalam pasal 5 ayat 3 setelah diisi harus segera disampaikan kepada kantor polisi setempat dan sehelai lagi harus disimpan oleh pengurus tempat penginapan sampai satu tahun; (pasal 6 ayat 1).
h. formulir tersebut serta daftar tamu harus setiap waktu dapat diperiksa oleh seorang anggota polisi atau seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman; (pasal 6 ayat 2).
i. tiap-tiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dalam tempo dua puluh empat jam sejak kedatangan orang asing itu;
(pasal 8).
(lihat pasal 10).
Selain dari itu ada ketentuan-ketentuan lain, yang walaupun tidak mengandung ancaman hukuman, tetapi memuat ancaman
tahanan atau penempatan di bawah penilikan polisi. Ketentuan itu misalnya berlaku terhadap seorang asing yang tidak dapat memperlihatkan surat keterangan polisi atau paspornya atau surat pengenalannya atau tidak dapat memberi keterangan cukup. (pasal 9).
PENJELASAN