Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.890 peraturan

PP No. 46 / 1999

Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung...

Berlaku
PP No. 48 / 1999

Tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalen...

Berlaku
PP No. 20 / 1999

Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengga...

Berlaku
PP No. 70 / 1999

Tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun

Berlaku
PP No. 50 / 1999

Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi D...

Berlaku
PP No. 49 / 1999

Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilaya...

Berlaku
PP No. 44 / 1999

Tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Berlaku
PP No. 47 / 1999

Tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Berlaku
PP No. 81 / 1999

Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Tidak Berlaku
PP No. 88 / 1999

Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi

Berlaku
PP No. 23 / 1999

Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

Tidak Berlaku
PP No. 31 / 1999

Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berlaku