Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.723 peraturan

Perpres No. 65 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomati...

Berlaku Perpres No. 64 / 2012

Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Berlaku Perpres No. 63 / 2012

Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand (persetujuan Perdagangan An...

Berlaku Perpres No. 62 / 2012

Tentang Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)

Berlaku Perpres No. 61 / 2012

Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Govern...

Berlaku Perpres No. 60 / 2012

Tentang Wakil Menteri

Berlaku Perpres No. 59 / 2012

Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Berlaku Perpres No. 58 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Da...

Berlaku Perpres No. 57 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau...

Berlaku Perpres No. 56 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik...

Berlaku Perpres No. 55 / 2012

Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Tidak Berlaku Perpres No. 54 / 2012

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.