Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:57
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 Mei 2012
Tanggal Pengundangan
:24 Mei 2012
Tanggal Berlaku
:24 Mei 2012
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2012/NO.124, LL SETKAB : 4 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
PEMBEBASAN VISA
1.
Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan unfuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Belanus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).
2.
Warga Negara Belarus, pemegang paspor diplomafik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yarg tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk(tidak dapat diperpanjang).
BAB II
PULUH) HARI SEJAK TANGGAL MASUK(TIDAK DAPAT DIPERPANJANG)
Pasal 2
MASA BERLAKU PASPORYANG SAH Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.
BAB III
PULUH) HARI SEJAK TANGGAL MASUK(TIDAK DAPAT DIPERPANJANG)
Pasal 3
KETENTUANMASUKDANKELUAR Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap, transit, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang terbuka bagi lalu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya warga negara asing.
BAB IV
WARGA NEGARA ASING
Pasal 4
HAK PIHAK BERWENANG Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak. 2. Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak tersebut. 3. Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit, Menetapkan, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.
BAB V
TERSEBUT
Pasal 5
VISA BAGIANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya(anggota keluarga merujuk kepada suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak bekerja, serta orang tua yang ditanggung) disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk ke wilayah Pihak lainnya.
BAB VI
PIHAK LAINNYA
Pasal 6
PENUNDAAN Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan umum. 2. Berlakunya maupun berakhirnya aturan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini harus diberitahukan dalam jangka waktu 72(tujuh puluh dua)jam kepada Pihak lainnya terlebih dahulu melalui saluran diplomatik
BAB VII
KESEHATAN UMUM
Pasal 7
CONTOHDANPENERBITANPASPORATAUDOKUMENPERJALANAN
1.
Para Pihak wajib saling melakukan pertukaran, melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang digunakan oleh masing-masing Pihak dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, sekaligus memberikan informasi sehubungan dengan prosedur pemakaian paspor dimaksud.
2.
Dalam hai diterbitkannya paspor diplomatik dan paspor dinas yang baru atau dilakukannya perubahan atas paspor-paspor dimaksud, maka masing-masing Pihak wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis melalui saluran diplomatik, sehubungan dengan adanya perubahan tersebut. sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.
3.
Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah negara Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang benwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dinegaranya bagi warga negara tersebut.
BAB VIII
DIMAKSUD
Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
BAB IX
DIMAKSUD
Pasal 9
PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 10 dari Persetujuan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
BAB X
DIMAKSUD
Pasal 10
PEMBERLAKUAN, MASABERLAKU, DANPENGAKHIRAN Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik yang menegaskan bahwa seluruh persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang untuk periode-periode 5(lima) tahun berikutnya. 3. Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sebehum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tarigan di bawah ini berdasarkan kuiasa yang diberikan, telah menandatangani Persetujuan ini Dibuat di Minsk pada tanggal 15 September tahun 2011, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, selurun naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku. UNTUKPEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK-INDONESIA REPUBLIK BEL.ARUS Retno P.Marsudi Sergei Aleinik Direktur Jenceral Amerika dan Erp Deputi Menteri Luar Negeri COTJAHIEHME MeAypaBnTenbcTBoM PecnyOJhKnMHaoHe3na n IpaBMreJhcTBoM Pecuy6Jmkn FeJapycb 0 orMene Br3as BJaneibueB AHn.OMaTtecKmx mCyreHbixnacOpTOr MpaBnTenbcreoPecrrynnknMHOHe3uanIlpaBnTeibcTBoPecIyJnKn Benapycb,πaJee nMeHyeMbIe CTopoHaMn, pykoBoncTByscb KeJaHneMcnococTBoBaTbaaIbHeMmemypa3BnTno ApyKecTBeHHbIxOTHOmeHnncoTpyAHuecrByMeKAyAByMcTpaHaMn BbipaKas roToBHocrb ooJeruT 33auMHble Hoe3nkn TpaaH, BaAerounxAuoMaTnecKMMnM CJiyeobIMI macnopTaMn, Ha Teppuopun rocyaapcrB CTopoH, BCOOTBeTCTBnn CHaLHOHaJbHbIM3aKOHOAaTeJIbCTBOMCBOnXCTPaH AOrOBOpkJInCbOHnKeCJeAyOieM CTATbA1 OTMEHABM3
1.
TpaaanePecuyutnMaaone3n-BaneJIbubtAeicTBnTeibHbix AnnnOMaTecKxCyeGxacnOproBOcBoOoaTca OT HoTTB TeppnTopnn Pecnynukn EeapycEB Teuehne nepkona, He mpeBbaromero 30(TpnAiaTw)πHeCaTI Rbe3a(ieMOreTrr IpoπIeH)
2.
FpaxAaHePecnynmKn5enapychB.na, eubbI neicTBnTeJbHbIx AnnoMaTn4ecKnxnchyxebIxacopTCB 3OcBo6oxcaroTcg OT HeoonMoTnnoen B3 aTpa3nTaninmpbiBaHnHa Teppnropnn PecnyJxkn liuoreans B TeueHne nepnoaa, He npeBbiuaroero 30(TpnπuaTn)πHeicnaTblBbe3πa(He MoxeT brb nponeH). CTATh82 CPOK JECTBVSIACIIOPTA CpokeicrBwannomareckoroncnyeHoronacnoprarpana rocyAapcTBCTopoHAoKeHLITsHe MeHee6(mecTn)MecsLeB coAH Bbe3πa Ha TeppnTopmro rocyaapcTBa ApyroH CTopoHEI. CTATb83 YCJIOBUA BbE3AA M BbIE3AA TpakaHe rocynapcrBaomo Cropo, xoTopble ocBoooxneHbloT HeOXOAMOCTNOTBH3BCOOTBETTNCOJOCMCTT1 Hacrosuero CoriaeHns, MoryT Bbe3xaTb, mpebiBatb, cJenoBaTb TpaH3nTom n noknaaTsrepprropmorccynapcrBa Apyroǔ CropoHbi uepea obiemyHkTbimponycka, orkpbrTEieuisMeayHaponHoronaccanpckoro coomeHng, coonax IIp Tom 3aromsI n npaBna rocyaapcTBa npunmaroeCTopo, prampyomycmopaorBbeampesiBan Bsie3AaMHocrpaHabxFpaKzus. CTATbA4 IIPABAKOMIIETEHTHbIX OPTAHOB 1.KomneTeHTHbie opraHsI rocyπapcrBa KaKπoi CropoHbI coxpaHsroT npaBo oTka3aTb Bo Bbe3e Hi OrpaHnynTb cpok mpebIBaHng Jnam OcBooxeHHbIM OT HeoxonMOCTH OJTy4eHng Bn3bI Ha OcHOBaHnn nOnoeHn HacToneroCorJaueHn, B coorBeTcrBnncHaunoHaibHbIM 3akoHoAaTeJbcTBoM rocyAapcTB CTopOH. 2. Tpaane rocynapcrba OHOH CTopoHbI, WMeioulne AmmoMaTnecknencmy HiemacnopTaonmcoonaT3ako nparna mphHnMaiouero rocynapcrBa Bo upemn nx mpebibaHns Ha Tepputopnn rocynapcTba apyroiCropoHbi.
3.
CTopoHbl yayT HncbMeHHo wΦopMupoBaTb apyT Apyra nIo AnnOMaTyeCKnM KaHaJaMOIoIxMsMeHeHMAX B3akOHaxnpaBnJax cBonx rocyaapcTB, peryJiupyrounx nopsnok Bbe3πa, pebrBaHns, CJeAoBaHna TpaH3nrom K Bhie3na HHocTpaHHLixrpaAaH. CTATBA5 BM3IIACOTPYIHMKOBJNNJOMATMUECKNX IIPEICTBUTEJIBCTBHKOICYJIBCKHXYUPEKEHN TpakaaHe rocynapcTna Ka2KO CTOpOHbI BJiaeJibI AeicTBnTeJbHbixnnoMaTnuecKnxn CJyKeHbixIacnOpToB, Ha3HaeHHbie Ha AOJKHOCT B AOMATRyeCKIe npEACTABnTEbCTBa MA KOHCYCKMe yupeeHns, pacnoaoehHEe ma reppnropm rocyaapcTBa pyroi CTopoubl, BkJro4as4eHoBWx.ceMe(cynpyr/cympyra, He cocTosune B pake HepaoTarone πeT BBo3pacTeno 25ner, Haxonnecsy Hnx Ha HKAHBEHnnpOAnTEIM, AOJKHIIOnyT COCTnETCTByOyIO EB3πHyO Bn3yBAnIJIOMaTH4eckoM mpeACTaBnTenECTBeHJInKOHCyJIbCKOM yupexeHun rocynapcTBapyroCTopoHbIAo Bbe3na. CTATbA6 IIPNOCTAHOBJIEHMEIEMCTBNACOTJIAUIEHNS 1.TIpnMeHeHne HacTosuero CoriamcHMs MOkeTbITbHoJHocTbio nIn 4acTh4HO HpnocTaHOBJIeHO Joo n3 CTOpOH B ueJx oecHeueHns HaunOHalbHoi e3oIacHocTn, omecrBeHHOrO Topgnka nJI 3πOpOBbg HaceneHms. 2.O BBeeHHn JIno o6 OrMeHe Mep, yOMsHyTbIx B IyHKTe1 HacTosmei cTaTsn, Apyras CTopoHa AoJxia brrh 3ajaroBpemeHHo yBeaoMeHa noJninoMaTmuecknM KaHanam He MeHeeyeM 3a72(ceMbAecsT nBa)uaca. CTATb97 OBPA3IIbIMBbIIA4AIIACIOPTOBNIIPOE3IHbIX JOKYMEHTOB 1.CTeponbI B TeueHme 30 (TpuauaTn) aHei noce noanncaHns HacTosinero CoraneHns omeHsorcs no AnruomaTnyecKnM KaHaiam opa3mamnAeicrByrOnx nnJoMaTuuecKxHcnyeHbIxHacnopTOB, aTakkenHopMauneonponeaypeHx ncuonb3oBaHns. 2.B cryuae BBeπeHns HOBbix nnnJomaTHuecknx n cJryxeHbIx racropToB, a Takke i3MeseHms cyuecrByrounx CTopoHbl yayT HopmnpouaTApyrApyraiacbMehHonoAnriomarngeckuM Kanaamo STnx M3MeHeHnaX HenC3AHeeeM 3a30(TpnAuaT)AHeAOIx BBeneHn. 3.B cJyuaeyrpaTbI, xnueHix nospexaeHns AuuomaTnyeckoro nn cJykeHoro aciop'ra rpaxnaHnHa rocyaapcTBa onHoi CTopoHbl Ha TeppnTopnn rocyπapcTBa Apyroi CTopoHsi oH JoJxeH HeaameaJinTebHo nponHpopMnpoBaTb o aroM KoMneTeHTHbie opraHhI npnHnMaromero rocyaapcTBaepeaammomaTneckoempeactaBmTecTBominkohcybckoe yupexneHnerocyapcTBacBoerpakAaHckcmpnHaneHocrn, koTopoeB COOTBETCTBHH c. HaLMOHaJIbHbIM 3aKoHoIaTeJIbCTBOM BbIAaeT BbIeyka3aHHOMyJnnycooTeTcTByOmnnoKyMeHTaBO3BpameHnnHa TeppnTopnio cBoero rocyaapcTBa. CTATbA8 PA3PEIIEHME CIIOPOB JIrobie pa3houreHms un cnopbI, Bo3Hnkaromne mpn npumeHeHnn 1OJIOKEHn HacTosmero Coriamehns, ōyayTpa3pematbcs b. ApykecTBeHHo MaHepe nocpencrBom KoHcybTaiu uIn neperoBopoB MexKAy CTopoHaMy. CTATbA9 JOIIOJIHEHWAHM3MEHEHNA BcJyuaeHeoxonuMccTy B Hacrositee CoriaueHnCMoryT bITb BHeceHbI n3MEHEHnn nAOnOJrEHnRnO B3anMHOMy InCMEHHOMy COrJIaCmO CTopoH. TaKne u3meHeHns AonOJHeHns BcTynaroT B CHy B nOpsAKe, npeaycMoTpeHHomBnyhkreI Crarbk 1O HacrosueroCorameHm, n cocTaBsrorHeoTbeMeMyOuacrb HacToalero CornaeHn. CTATbA10 BCTYIIJIEHMEBCMJIY, IEHCTBIENIIPEKPAIIEHME COTJIAEHNS 1.HacTosueeCoranreHne BcTyraeT Bcuy 4epe3 30(TpnauaTb)aHei Conoanraarmn yBeπoMJIeHng0 BLIOJHeHHA CTopOHaMm BHyTpurOcyAapcTBeHHbIX mpOneAyp, HexonMEserOBcTEHBCHy. 2.HacTosieeCorjaueHneAecTByeT B TeyeHne 5(sTn) JeT n npoaeraercaocenyionenrmiermenenon 3.Hacrosmee Corameumeyaer ocTabarbca B caeao Tex nop, noka He yAeTHpekpaueHOO eraHmo oHo n3CTopoH myTeMHanpaBeH ApyroCTopoHenncsmeHoroyEeoMeHnnnoAnnuoMaTneckuMKahaam HenoaHee3O(rpnAuarm)AHeonpeioaraemonaTbInpekpameHn. ByAocToBepeHne4erHMkeionnncaBiLneca, yaynAoJKHbIm opa3oM Ha To ynoTHoMoyeHHbin, MoAmncauin HacTemeeCornauieue. CoBepmeHo B FopoAe MfHcke 15 ceHraps 2011 roπa B aByx K3eMnApax, KaAbIHaHHOHeanickOM, PycciOMnaHrInckOMs3biKax, npyeM Bce TekcTblsBoTc ayTeHtruHbiMn.B cJy4ae pacxoeHnB TOJIKOBaHnn TpeMMyecTBo uMeeT TeKCT Ha aHrJnicKoM s3bIke. 3a IIpaBnTeJbcTao 3a IipaBureJbeTBo PecnyOJuKn MHAoRe3us PecnyoJiukn beapycb g. AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENTOF THEREPUBLIC OFINDONESIA AND THEGOVERNMENTOF THEREPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus hereinafter referred to as "the Parties", Desiring to promote further development of friendly bilateral relations and cooperation between the two countries, Expressing their readiness to facilitate mutual travels of nationals of the two countries holding diplomatic, official/service passports, Pursuant to the laws and regulations of the respective countries, Have agreed as follows: ARTICLE1 VISA EXEMPTION 1. Indonesian nationals, who are the holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the Republic of Belarus for a period which does not exceed 3o (thirty) days from the date of entry (may not be extended). 2. Belarusian nationals, who are the holders of valid diplomatic or official passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the ternitory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry (may not be extended). ARTICLE2 DURATIONOFPASSPORTSVALIDITY The duration of diplomatic or official/service passport validity of nationals of the state of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the state of the other Party. ARTICLE3 ENTRY AND EXIT CONDITIONS Nationals of the state of one Party entitled to visa exemption under the provision of Article 1 of this Agreement may enter, stay, transit through and leave the territory of the state of the other Party at any border crossing points open for international traffic, provided that they respect the laws and regulations of the state of the respective Party, governing tlhe procedures of entry, travel, stay and exit of foreigners. ARTICLE4 RIGHTS OF AUTHORITIES The competent authorities of the state of the Parties shall reserve the rights to refuse the entry or terminate the stay of any person entitled to visa exemption under this Agreement according to the national legislation of the states of the Parties. 2. Nationals of the state of one Party holding valid diplomatic or officiallservice passport shall respect laws and regulations of the host state through the duration of their stay in the territory of the state of the other Party. 3. The Parties shall inform each other in written through diplomatic channels regarding any changes in their national laws and regulations governing the entry, transit, stay and exit of foreigners. ARTICLE5 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULARMISSION Nationals of the state of either Piarty who are the holders of valid diplomatic or official/service passports and assigned as member of diplomatic mission or consular office in the territory of the state of the other Party, including their family members (the term family members refer to husband/wife, unmarried children under the age of 25(twenty five) years and unemployed and their dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular office of the state of the other Party prior to the entry. ARTICLE6 SUSPENSION 1. The application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part by either Party for the reasons of national security, public order or public health. 2. The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed through diplomatic channels to the other Party within no less than 72 (seventy two) hours in advance. ARTICLE7 SPECIMEN AND ISSUANCEOFPASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS 1. The Parties shall exchange through dipiomatic channels within 30(thirty) days after signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and official/service passports. as well as the information on the procedure or their use. 2. In case of introduction of new diplomatic or official/service passports as well as modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in written through diplomatic channels, about any changes not later than 3o (thirty) days prior to their official introduction. 3. In case of nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or official/service passports in the territory of the state of the other Party, they shal immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular ofice concerned shall issue to the aforementioned persons in conformity with the legislation of their state a document for returning to the state of his/her nationality. ARTICLE8 SETTLEMENT OF DISPUTES Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties. ARTICLE9 AMENDMENT This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary. by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form an integral part of this Agreement. ARTICLE10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for period of 5(five) years and shall be renewed consecutively for further periods of 5 (five) years. 3. This Agreement shall remain in force, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplamatic channels 30 (thirty)days prior to expected termination date. IN WITNESs WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this Agreement. Done in Minsk on this 15day of September in the year of 2011, in two ariginals, each in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOEINDONESIA REPUBLICOFBELARUS RetnoL.P. Marsudi Sergei Aleinik Director General for America and Eufope Deputy Minister of Foreign Affairs MIHICTSPCTBA3AMEKHbIX CIIPAy POCIIYEJIIKIEEJIAPYCB CBEJUbILIb, IIITOIIPS3IIOHTPOCITYEJIKIFEJIAPYCb YIIAYHABAKbIY AJIEMHIKA CSPTEAΦEIAPABIUA, HAMECHIKAMIHICTPA 3AMEKHbIXCIPAy PSCIIYEJIIKI EEJIAPYCb, HAIIPABA3EHHE IIEPATABOPAY IIA IIPAEKTYIIATAIHEHHA IIAMIK YPALAM POCIIYEJIKI FEJIAPYCb I YPAIAM PCIIYEJIIKI IHJAHJ3IA Ab AJMEHE BI3 YJIAMAJIbHIKAY LbIIJIAMATbIUHbIXICJIYKEOBbIXIIAIIIAPTOYIIIAJIIICAHHE JAL3EHATAIIATAMHEHHA. r. MiHCK 4BepacHa 2011roma x. cnp MiHicrp 3aMeKHbix Cnpay Pacnyomiki benapyc 3aHauaIbHika TaoyHaraJaraBopHa-paBaBora ynpayeHHs

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…