Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.723 peraturan

Perpres No. 91 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (...

Berlaku Perpres No. 90 / 2012

Tentang Badan Intelijen Negara

Berlaku Perpres No. 89 / 2012

Tentang Pengesahan Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Executive Board (perubahan Pasal-pasal Persetu...

Berlaku Perpres No. 88 / 2012

Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional

Berlaku Perpres No. 87 / 2012

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Berlaku Perpres No. 86 / 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tidak Berlaku Perpres No. 85 / 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Tidak Berlaku Perpres No. 84 / 2012

Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

Tidak Berlaku Perpres No. 83 / 2012

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Tidak Berlaku Perpres No. 82 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik...

Berlaku Perpres No. 80 / 2012

Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provin...

Berlaku Perpres No. 79 / 2012

Tentang Penghasilan Dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.