Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.723 peraturan

Perpres No. 104 / 2012

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tidak Berlaku Perpres No. 103 / 2012

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Tidak Berlaku Perpres No. 102 / 2012

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset Dan Teknologi

Tidak Berlaku Perpres No. 101 / 2012

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Tidak Berlaku Perpres No. 100 / 2012

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Berlaku Perpres No. 99 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (asean) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Kei...

Berlaku Perpres No. 98 / 2012

Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (preferential Trade Agreement...

Berlaku Perpres No. 96 / 2012

Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (persetujuan Mengenai Pemb...

Berlaku Perpres No. 95 / 2012

Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Berlaku Perpres No. 94 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Da...

Berlaku Perpres No. 93 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan D...

Berlaku Perpres No. 92 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.