Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:58
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 Mei 2012
Tanggal Pengundangan
:24 Mei 2012
Tanggal Berlaku
:24 Mei 2012
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2012/NO.125, LL SETKAB : 4 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
Warga negara Republik Suriname, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
b.
Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Suriname untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
c.
Masa berlaku paspor dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya. Pasal 2 MASUKDANKEBERANGKATAN Warga negara masing-masing Pihak, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang dibuka untuk lalu lintas internasional. Pasal 3 VISA BAGIANGGOTAMISIDIPLOMATIKATAUKONSULER Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut. Pasal 4 PENANGGUHAN
d.
Masing-masing Pihak, kapanpun, dapat sementara waktu menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
e.
Pengenalan dan pemulihan kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan wajib berlaku dalam 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut. Pasal 5 HAKPENOLAKAN Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasioral. ketertiban umum atau kesehatan publik, atau apabila orang tersebut dinyatakan persona non grata. Pasal 6 PERTUKARANCONTOH
f.
Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya. Pasal 7 KEHILANGANPASPORATAU DOKUMENPERJALANAN Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut untuk kembali ke negaranya. Pasal 8 PERLINDUNGANTERHADAPPEMALSUAN Para Pihak wajib menyediakan paspor diplomatik dan dinas mereka dengan perlindungan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan. Pasal 9 HAK-HAKDANKEWAJIBAN-KEWAJIBANDIBAWAHPERJANJIANDAN PERSETUJUANLAINNYA Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang muncul dari perjanjian-perjanjian internasional dan persetujuan-persetujuan dimana mereka, secara bersama-sama atau terpisah, merupakan penandatangan. Pasal 10 PENYELESAIANSENGKETA Setiap perbedaaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan. Pasal 11 PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini. Pasal 12 MULAIBERLAKU, JANGKAWAKTUDANPENGAKHIRAN
g.
Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuanterakhirdimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
h.
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dinginkan. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di NewYork pada tanggal 22 bulan September tahun 2011,rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INGONESIA SURINAME
i.
M.DrR.M.Marty M.Natalegawa
j.
M.Winston
k.
Lackin MenterLuar Negeri Menteri Luar Negeri OVEREENKOMST TUSSEN
l.
DE REGERINGVAN DE REPUBLIEKINDONESIE EN DEREGERING VAN DEREPUBLIEKSURINAME INZAKE DEVRIJSTELLINGVANVISAVOORHOUDERSVANDIPLOMATIEKEEN DIENSTPASPOORTEN De Regering van de Republiek Indonesiě en de Regering Van de Republiek Suriname, hierna te noemen de"Partijen"; IN OVERWEGING NEMENDE de bestaande vriendschappelijke relaties tussen de twee landen; GELEID DOOR DE WENS dergelijke relaties verder te Versterken door het afreizen van de burgers van de twee landen naar elkaars land te vergemakkelijken; KRACHTENS de geldende wetten en voorschriften van de respectievelijke landen; Zijn alsvolgt overeengekomen: ARTIKEL1 VRIJSTELLINGVANVISA
m.
Onderdanen van de Republiek Suriname die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoort zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnenkomen, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Indonesie voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnenkomst.
n.
Onderdanen van de Republiek Indonesiě die houders zijn van een geldig van de Republiek Suriname voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig)
o.
De geldigheidsduur van het paspoort van de onderdanen van de Partijen zal ten minste 6 (zes) maanden zijn vóór het betreden van het grondgebied van de andere Partij. ARTIKEL 2 BINNENKOMSTENVERTREK
p.
De onderdanen van elk der Partijen zullen het grondgebied van de andere Partij binnenkomen en verlaten via de grensposten van die Partij die open zijn voor internationaal verkeer. ARTIKEL3 VISAVOORLEDENVAN DIPLOMATIEKEOFCONSULAIREMISSIE Onderdanen van beide Partijen die houders zijn van diplomatieke of dienstpaspoorten en aangewezen als leden van een diplomatieke of consulaire missie op het grondgebied van de andere Partij, waaronder hun gezinsleden, zijn verplicht, in overeenstemming met de desbetreffende wetten en voorschriften van de Partijen, om een passend inreisvisum van de Ambassade van de andere Partij aan te vragen voorafgaand aan hun binnenkomst. ARTIKEL4 OPSCHORTING
q.
Elke Partij kan op elk moment, om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, deze Overeenkomst tijdelijk, geheel ofgedeeltelijk, schorsen.
r.
De introductie en hervatting van de maatregelen neergelegd in lid (1)van dit artikel zal langs diplomatieke weg worden medegedeeld aan de andere Partij en zal in werking treden binnen 72 (tweeěnzeventig) uren na de ontvangst van een dergelijke communicatie. ARTIKEL5 RECHTOP WEIGERING Elke Partij behoudt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan of de duur van het verblijf te verkorten voor elke persoon die het recht heeft op een vrijstelling van een visum en faciliteiten ingevolge deze Overeenkomst om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, of naar aanleiding van het feit dat die onderdanen persona non grata worden verklaard. ARTIKEL6 UITWISSELING VAN SPECIMEN
s.
De Partijen zullen via diplomatieke kanalen binnen 30 (dertig) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst de specimina van hun geldige diplomatieke en dienstpaspoorten uitwisselen.
t.
In geval van introductie van nieuwe diplomatieke of dienstpaspoorten alsmede wijzigingen van de huidige, zullen Partijen elkaar schriftelijk in kennis stellen van dergelijke wijzigingen langs diplomatieke kanalen, niet later dan dertig (30) dagen voorafgaand aan hun officiele introductie. ARTIKEL7 VERLIESVANPASPOORTENOFREISDOCUMENTEN Indien een onderdaan van één der Partijen het diplomatiek of dienstpaspoort verliest of beschadigt op het grondgebied van de andere Partij, zullen de bevoegde autoriteiten van de ontvangende Staat onmiddellijk in kennis worden gesteld via de diplomatieke missie of het consulaat van de Staat van die nationaliteit. De desbetreffende diplomatieke missie of het consulaat zal aan de voornoemde personen, in overeenstemming met de wetgeving van die Staat, een document afgeven voor het terugreizen naar de Staat van zijn/ haar nationaliteit. ARTIKEL8 BESCHERMING TEGENVERVALSING De Partijen zullen hun diplomatieke en dienstpaspoorten voorzien van de hoogste beschermingsgraad tegen vervalsing. ARTIKEL9 RECHTENENPLICHTENINGEVOLGEANDEREVERDRAGENOF OVEREENKOMSTEN Deze Overeenkomst laat onverlet de rechten en plichten die voortvloeiend uit andere internationale verdragen en overeenkomsten waarvan zij beiden ondertekenaar zijn, ongeacht of dat gezamenlijk of afzonderlijk is. ARTIKEL10 GESCHILLENBESLECHTING Eventuele meningsverschillen of geschillen die voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst zullen vriendschappelijk door de Partijen worden beslecht middels beraadslaging of overleg: ARTIKEL 11 WIJZIGING Deze Overeenkomst mag met onderling goedvinden van de Partijen schriftelijk worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging of herziening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 en zal een integraal deel vormen van deze Overeenkomst. ARTIKEL12 INWERKINGTREDING, DUUR EN BEEINDIGING
u.
Deze Overeenkomst treedt in werking dertig (30) dagen na de dag van ontvangst van de laatste schriftelijke kennisgeving waarin de Partijen elkaar langs diplomatieke kanalen ervan in kennis stellen dat alle vereisten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, zoals aangegeven in hun onderscheiden nationale wetgeving, zijn vervuld.
v.
Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor een periode van 5 (vijf) jaren en kan worden verlengd voor een periode van 5 (vijf) jaren bij wederzijds schriftelijk goedvinden van de Partijen, tenzij één van de Partijen besluit deze Overeenkomst te beeindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij via diplomatieke kanalen dertig (30) dagen voorafgaand aan de voorgenomen beeindigingsdatum. TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend. Gedaan te New York op 22 september 2011 in twee oorspronkelijke exemplaren, waarvan elk exemplaar in de Nederlandse, Indonesische en Engelse taal die gelijkelijk authentiek zijn. In geval van enig verschil in de interpretatie prevaleert de Engelse tekst. VOORDEREGERING VAN DE VOORDE REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME RPURCIEKINDONESIE Winstor
w.
Lackin Dr.RM.MartyML.Natalegawa DeMinister van Buitenlandse Zaken De Minister vanyBuitenlandse Zaken AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THEREPUBLICOFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTIONFOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname hereinafter referred to as"the Parties"; CONSIDERING the existing friendly ties between the two countries; DEsIRING to further strengthen such relations, by facilitating the travel of the two countries nationals to each other country; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVE AGREED asfollows: ARTICLE1 VISA EXEMPTION
x.
Nationals of the Republic of Suriname, holding valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty)days, counted from the date of each entry.
y.
Nationals of the Republic of Indonesia, holding valid diplomatic or service territory of the Republic of Suriname for a period of stay not exceeding 30 (thirty)days, counted from the date of each entry.
z.
The duration of passport validity of nationals of the Parties shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party. ARTICLE2 ENTRANCEAND DEPARTURE
27.
The nationals of each Party shall enter into and leave the territory of the other Party through the border checkpoints of the said Party that are open for international traffic. ARTICLE3 VISA FORMEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULARMISSION Nationals of each party who are holders of diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required, in accordance with the relevant laws and regulations of the Parties, to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the entry. ARTICLE4 SUSPENSION
28.
Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
29.
.The introduction and restoration of the measures stated in paragraph (1) of this Article shall be communicated, through diplomatic channels, to the other Party and shall enter into force within 72 (seventy two) hours after the receipt of such communication. ARTICLE5 RIGHTS OFREFUSAL Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for reasons of national security, public order or public health, or on account of said nationals being declared a persona non grata. ARTICLE6 EXCHANGEOF SPECIMEN
30.
The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and service passports.
31.
In case of introduction of new diplomatic or service passports as well modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in writing through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction. ARTICLE7 LOSS OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS In case that nationals of one Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their state, a document for returning to the state of his/her nationality. ARTICLE8 PROTECTIONAGAINSTCOUNTERFEITING The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of protection against counterfeiting. ARTICLE9 RIGHTSANDOBLIGATIONS UNDEROTHER TREATIESOR AGREEMENTS Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party ensuing from other international treaties and agreements to which they, whether jointly or separately, are signatories. ARTICLE10 DISPUTESETTLEMENT Any diferences or disputes arising out of the implementation or the provisions of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation. ARTICLE11 AMENDMENT This Agreement may be amended and/or edited by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 12, and form an integral part of this Agreement. ARTICLE12 ENTRYINTOFORCE, DURATION AND TERMINATION
32.
This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
33.
This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further period of 5 (five)years by mutual consent of the Parties in writing, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty)days prior to the expected termination date. The undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE in NewYork on this 22nd day of September in two originals, each in Dutch, Indonesian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENTOF THE FOR THEGOVERNMENTOF REPUBLICOFINDONESIA THE REPUBLIC OF SURINAME
34.
E.r.R.M.MartM.Natalegawa
E.
Winston
36.
Lackin Minister forForeignAffairs Minister ofForeign Affairs
Pasal 1
PEMBEBASANVISA
1.
Warga negara Republik Suriname, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
2.
Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Suriname untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
3.
Masa berlaku paspor dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.
BAB II
KURANGNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MEMASUKI WILAYAH NEGARA PIHAK LAINNYA
Pasal 2
MASUKDANKEBERANGKATAN Warga negara masing-masing Pihak, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang dibuka untuk lalu lintas internasional.
BAB III
KURANGNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MEMASUKI WILAYAH NEGARA PIHAK LAINNYA
Pasal 3
VISA BAGIANGGOTAMISIDIPLOMATIKATAUKONSULER Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.
BAB IV
PIHAK LAINNYA SEBELUM MEMASUKI WILAYAH PIHAK TERSEBUT
Pasal 4
PENANGGUHAN
1.
Masing-masing Pihak, kapanpun, dapat sementara waktu menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2.
Pengenalan dan pemulihan kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan wajib berlaku dalam 72(tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.
BAB V
DUA) JAM SETELAH PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERSEBUT
Pasal 5
HAKPENOLAKAN Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasioral. ketertiban umum atau kesehatan publik, atau apabila orang tersebut dinyatakan persona non grata.
BAB VI
PERSONA NON GRATA
Pasal 6
PERTUKARANCONTOH
1.
Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30(tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
BAB VII
PERSONA NON GRATA
Pasal 7
KEHILANGANPASPORATAU DOKUMENPERJALANAN Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut untuk kembali ke negaranya.
BAB VIII
PERSONA NON GRATA
Pasal 8
PERLINDUNGANTERHADAPPEMALSUAN Para Pihak wajib menyediakan paspor diplomatik dan dinas mereka dengan perlindungan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.
BAB IX
PERSONA NON GRATA
Pasal 9
HAK-HAKDANKEWAJIBAN-KEWAJIBANDIBAWAHPERJANJIANDAN PERSETUJUANLAINNYA Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang muncul dari perjanjian-perjanjian internasional dan persetujuan-persetujuan dimana mereka, secara bersama-sama atau terpisah, merupakan penandatangan.
BAB X
MERUPAKAN PENANDATANGAN
Pasal 10
PENYELESAIANSENGKETA Setiap perbedaaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.
BAB XI
MERUPAKAN PENANDATANGAN
Pasal 11
PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.
BAB XII
MERUPAKAN PENANDATANGAN
Pasal 12
MULAIBERLAKU, JANGKAWAKTUDANPENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30(tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuanterakhirdimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2.
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3(tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dinginkan. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di NewYork pada tanggal 22 bulan September tahun 2011,rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INGONESIA SURINAME y. M.DrR.M.Marty M.Natalegawa y. M.Winston G. Lackin MenterLuar Negeri Menteri Luar Negeri OVEREENKOMST TUSSEN
3.
DE REGERINGVAN DE REPUBLIEKINDONESIE EN DEREGERING VAN DEREPUBLIEKSURINAME INZAKE DEVRIJSTELLINGVANVISAVOORHOUDERSVANDIPLOMATIEKEEN DIENSTPASPOORTEN De Regering van de Republiek Indonesiě en de Regering Van de Republiek Suriname, hierna te noemen de"Partijen"; IN OVERWEGING NEMENDE de bestaande vriendschappelijke relaties tussen de twee landen; GELEID DOOR DE WENS dergelijke relaties verder te Versterken door het afreizen van de burgers van de twee landen naar elkaars land te vergemakkelijken; KRACHTENS de geldende wetten en voorschriften van de respectievelijke landen; Zijn alsvolgt overeengekomen: ARTIKEL1 VRIJSTELLINGVANVISA 1. Onderdanen van de Republiek Suriname die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoort zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnenkomen, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Indonesie voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnenkomst. 2. Onderdanen van de Republiek Indonesiě die houders zijn van een geldig van de Republiek Suriname voor een verblijf van niet langer dan 30(dertig) 3. De geldigheidsduur van het paspoort van de onderdanen van de Partijen zal ten minste 6 (zes) maanden zijn vóór het betreden van het grondgebied van de andere Partij. ARTIKEL 2 BINNENKOMSTENVERTREK 1. De onderdanen van elk der Partijen zullen het grondgebied van de andere Partij binnenkomen en verlaten via de grensposten van die Partij die open zijn voor internationaal verkeer. ARTIKEL3 VISAVOORLEDENVAN DIPLOMATIEKEOFCONSULAIREMISSIE Onderdanen van beide Partijen die houders zijn van diplomatieke of dienstpaspoorten en aangewezen als leden van een diplomatieke of consulaire missie op het grondgebied van de andere Partij, waaronder hun gezinsleden, zijn verplicht, in overeenstemming met de desbetreffende wetten en voorschriften van de Partijen, om een passend inreisvisum van de Ambassade van de andere Partij aan te vragen voorafgaand aan hun binnenkomst. ARTIKEL4 OPSCHORTING 1. Elke Partij kan op elk moment, om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, deze Overeenkomst tijdelijk, geheel ofgedeeltelijk, schorsen. 2. De introductie en hervatting van de maatregelen neergelegd in lid (1)van dit artikel zal langs diplomatieke weg worden medegedeeld aan de andere Partij en zal in werking treden binnen 72(tweeěnzeventig) uren na de ontvangst van een dergelijke communicatie. ARTIKEL5 RECHTOP WEIGERING Elke Partij behoudt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan of de duur van het verblijf te verkorten voor elke persoon die het recht heeft op een vrijstelling van een visum en faciliteiten ingevolge deze Overeenkomst om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, of naar aanleiding van het feit dat die onderdanen persona non grata worden verklaard. ARTIKEL6 UITWISSELING VAN SPECIMEN 1. De Partijen zullen via diplomatieke kanalen binnen 30 (dertig) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst de specimina van hun geldige diplomatieke en dienstpaspoorten uitwisselen. 2. In geval van introductie van nieuwe diplomatieke of dienstpaspoorten alsmede wijzigingen van de huidige, zullen Partijen elkaar schriftelijk in kennis stellen van dergelijke wijzigingen langs diplomatieke kanalen, niet later dan dertig(30) dagen voorafgaand aan hun officiele introductie. ARTIKEL7 VERLIESVANPASPOORTENOFREISDOCUMENTEN Indien een onderdaan van één der Partijen het diplomatiek of dienstpaspoort verliest of beschadigt op het grondgebied van de andere Partij, zullen de bevoegde autoriteiten van de ontvangende Staat onmiddellijk in kennis worden gesteld via de diplomatieke missie of het consulaat van de Staat van die nationaliteit. De desbetreffende diplomatieke missie of het consulaat zal aan de voornoemde personen, in overeenstemming met de wetgeving van die Staat, een document afgeven voor het terugreizen naar de Staat van zijn/ haar nationaliteit. ARTIKEL8 BESCHERMING TEGENVERVALSING De Partijen zullen hun diplomatieke en dienstpaspoorten voorzien van de hoogste beschermingsgraad tegen vervalsing. ARTIKEL9 RECHTENENPLICHTENINGEVOLGEANDEREVERDRAGENOF OVEREENKOMSTEN Deze Overeenkomst laat onverlet de rechten en plichten die voortvloeiend uit andere internationale verdragen en overeenkomsten waarvan zij beiden ondertekenaar zijn, ongeacht of dat gezamenlijk of afzonderlijk is. ARTIKEL10 GESCHILLENBESLECHTING Eventuele meningsverschillen of geschillen die voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst zullen vriendschappelijk door de Partijen worden beslecht middels beraadslaging of overleg: ARTIKEL 11 WIJZIGING Deze Overeenkomst mag met onderling goedvinden van de Partijen schriftelijk worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging of herziening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 en zal een integraal deel vormen van deze Overeenkomst. ARTIKEL12 INWERKINGTREDING, DUUR EN BEEINDIGING 1. Deze Overeenkomst treedt in werking dertig (30) dagen na de dag van ontvangst van de laatste schriftelijke kennisgeving waarin de Partijen elkaar langs diplomatieke kanalen ervan in kennis stellen dat alle vereisten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, zoals aangegeven in hun onderscheiden nationale wetgeving, zijn vervuld. 2. Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor een periode van 5(vijf) jaren en kan worden verlengd voor een periode van 5 (vijf) jaren bij wederzijds schriftelijk goedvinden van de Partijen, tenzij één van de Partijen besluit deze Overeenkomst te beeindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij via diplomatieke kanalen dertig(30) dagen voorafgaand aan de voorgenomen beeindigingsdatum. TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend. Gedaan te New York op 22 september 2011 in twee oorspronkelijke exemplaren, waarvan elk exemplaar in de Nederlandse, Indonesische en Engelse taal die gelijkelijk authentiek zijn. In geval van enig verschil in de interpretatie prevaleert de Engelse tekst. VOORDEREGERING VAN DE VOORDE REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME RPURCIEKINDONESIE Winstor G. Lackin Dr.RM.MartyML.Natalegawa DeMinister van Buitenlandse Zaken De Minister vanyBuitenlandse Zaken AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THEREPUBLICOFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTIONFOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname hereinafter referred to as"the Parties"; CONSIDERING the existing friendly ties between the two countries; DEsIRING to further strengthen such relations, by facilitating the travel of the two countries nationals to each other country; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVE AGREED asfollows: ARTICLE1 VISA EXEMPTION 1. Nationals of the Republic of Suriname, holding valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty)days, counted from the date of each entry. 2. Nationals of the Republic of Indonesia, holding valid diplomatic or service territory of the Republic of Suriname for a period of stay not exceeding 30 (thirty)days, counted from the date of each entry. 3. The duration of passport validity of nationals of the Parties shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party. ARTICLE2 ENTRANCEAND DEPARTURE 1. The nationals of each Party shall enter into and leave the territory of the other Party through the border checkpoints of the said Party that are open for international traffic. ARTICLE3 VISA FORMEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULARMISSION Nationals of each party who are holders of diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required, in accordance with the relevant laws and regulations of the Parties, to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the entry. ARTICLE4 SUSPENSION 1. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health. 2. .The introduction and restoration of the measures stated in paragraph (1) of this Article shall be communicated, through diplomatic channels, to the other Party and shall enter into force within 72 (seventy two) hours after the receipt of such communication. ARTICLE5 RIGHTS OFREFUSAL Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for reasons of national security, public order or public health, or on account of said nationals being declared a persona non grata. ARTICLE6 EXCHANGEOF SPECIMEN 1. The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and service passports. 2. In case of introduction of new diplomatic or service passports as well modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in writing through diplomatic channels, about any changes not later than 30(thirty) days prior to their official introduction. ARTICLE7 LOSS OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS In case that nationals of one Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their state, a document for returning to the state of his/her nationality. ARTICLE8 PROTECTIONAGAINSTCOUNTERFEITING The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of protection against counterfeiting. ARTICLE9 RIGHTSANDOBLIGATIONS UNDEROTHER TREATIESOR AGREEMENTS Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party ensuing from other international treaties and agreements to which they, whether jointly or separately, are signatories. ARTICLE10 DISPUTESETTLEMENT Any diferences or disputes arising out of the implementation or the provisions of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation. ARTICLE11 AMENDMENT This Agreement may be amended and/or edited by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 12, and form an integral part of this Agreement. ARTICLE12 ENTRYINTOFORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Agreement shall enter into force after 30(thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled. 2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further period of 5 (five)years by mutual consent of the Parties in writing, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30(thirty)days prior to the expected termination date. The undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE in NewYork on this 22nd day of September in two originals, each in Dutch, Indonesian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENTOF THE FOR THEGOVERNMENTOF REPUBLICOFINDONESIA THE REPUBLIC OF SURINAME h. E.r.R.M.MartM.Natalegawa h. E. Winston G. Lackin Minister forForeignAffairs Minister ofForeign Affairs

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…