Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.886 peraturan

PP No. 23 / 1952

Tentang Memperpanjang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 67 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nr 112 Tahun 1951) Mengenai Pembagian Beras Untuk Peg...

Berlaku PP No. 6 / 1952

Tentang Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 Nr 1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen.

Berlaku PP No. 32 / 1952

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan

Berlaku PP No. 24 / 1952

Tentang Perubahan Rayon Kemahalan

Berlaku PP No. 27 / 1952

Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Pera...

Berlaku PP No. 38 / 1952

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 63 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Tata-Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Berlaku PP No. 16 / 1952

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-Propinsi D...

Berlaku PP No. 51 / 1952

Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

Tidak Berlaku PP No. 50 / 1952

Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa

Tidak Berlaku PP No. 49 / 1952

Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi Di Jawa

Tidak Berlaku PP No. 47 / 1952

Tentang Pemberian Tunjangan-kemahalan-daerah Dan Tunjangan-keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Berlaku PP No. 46 / 1952

Tentang Kenaikan Pensiun Dan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Yang Diberikan Kepada Bekas Pegawai Negeri Dan Sipil Atau Janda Dan/atau Anaknya

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.