Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1991
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat khususnya di wilayah Kecamatan Pagar Alam, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkernbangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pagar Alam;
b.
bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Pagar Alam telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif;
c.
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Pagar Alam perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) sebagai Undang-undang;
3.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
4.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3.
Wilayah Kecamatan Pagar Alam adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Pagar Alam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
Pasal 3
Tujuan pembentukan Kota Administratif Pagar Alam adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.
BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 4
(1)
Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
(2)
Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah Kota Administratif Pagar Alam, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Pagar Alam.
Pasal 5
Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a.
meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.
membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.
mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat pada khususnya.
BAB IV
PENATAAN WILAYAH
Pasal 6
(1)
Wilayah Kota Administratif Pagar Alam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagar Alam yang meliputi 34 (tiga puluh empat) Kelurahan/Desa, yaitu :
1.
Kelurahan Sukamulya;
2.
Kelurahan Kauman;
3.
Kelurahan Cempaka;
4.
Kelurahan Kemuning;
5.
Kelurahan Bangunsari;
6.
Kelurahan Beringin Jaya;
7.
Desa Sukorejo;
8.
Desa Tebat Baru Ulu;
9.
Desa Tebat Baru Ilir;
10.
Desa Sidorejo;
11.
Desa Nendagung;
12.
Desa Bangun Rejo;
13.
Desa Talang Darat;
14.
Desa Gunung Dempo;
15.
Desa Pagar Alam;
16.
Desa Tinggi Hari;
17.
Desa Karang Dapo;
18.
Desa Beringin Sakti;
19.
Desa Talang Tinggi;
20.
Desa Keban Agung;
21.
Desa Jambat Balo;
22.
Desa Belumai;
23.
Desa Pagar Agung;
24.
Desa Tanjung Cermin;
25.
Desa Tanjung Payang;
26.
Desa Alun Dua;
27.
Desa Petani;
28.
Desa Pagar Banyu;
29.
Desa Pcmatang Bango;
30.
Desa Tanjung Aro;
31.
Desa Pagar Bumi;
32.
Desa Pagar Gading;
33.
Desa Pengandonan;
34.
Desa Selebar.
(2)
Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Pagar Alam ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
a.
Kecamatan Pagar Alam Utara, yang meliputi :
1.
Kelurahan Beringin Jaya;
2.
Kelurahan Kemuning;
3.
Kelurahan Bangunsari;
4.
Desa Sukorejo;
5.
Desa Bangunrejo;
6.
Desa Talang Darat;
7.
Desa Talang Tinggi;
b.
Desa Pagar Alam; 9. Desa Pagar Banyu; 10. Desa Alun Dua; 11. Desa Petani; 12. Desa Pematang Bango; 13. Desa Tanjung Aro; 14. Desa Pagar Bumi; 15. Desa Pagar Gading; 16. Desa Pengandonan; 17. Desa Selebar. b. Kecamatan Pagar Alam Selatan, yang meliputi :
1.
Desa Tebat Baru Ilir;
2.
Kelurahan Cempaka;
3.
Kelurahan Kauman;
4.
Kelurahan Sukamulya;
5.
Desa Tebat Baru Ulu;
6.
Desa Sidorejo;
7.
Desa Nendagung;
8.
Desa Gunung Dempo;
9.
Desa Beringin Sakti;
10.
Desa Tinggi Hari;
11.
Desa Karang Dapo;
12.
Desa Jambat Balo;
13.
Desa Belumai;
14.
Desa Pagar Agung;
15.
Desa Tanjung Cermin;
16.
Desa Tanjung Payang;
17.
Desa Keban Agung.
(3)
Pusat Pemerintahan Kota Administratif Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Pagar Alam.
(4)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Utara sebagaimaa dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Kelurahan Beringin Jaya.
(5)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Nendagung.
Pasal 7
(1)
Wilayah Kecamatan Pagar Alam setelah dikurangi Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditata kembali menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Dempo Selatan.
(2)
Wilayah Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari:
1.
Desa Sandar Angin;
2.
Desa Gunung Mesir;
3.
Desa Tanjung Pasal;
4.
Desa Cawang Baru;
5.
Desa Ujan Mas;
6.
Desa Jangkar;
7.
Desa Tegur Wangi Lama;
8.
Desa Tegur Wangi Baru;
9.
Desa Pagardin;
10.
Desa Siti Rejo;
11.
Desa Jambat Akar;
12.
Desa Bumi Agung;
13.
Desa Gunung Agung Lama;
14.
Desa Gunung Agung Tengah;
15.
Desa Gunung Agung Pauh;
16.
Desa Sukarame;
17.
Desa Muara Siban;
18.
Desa Cawang Lama;
19.
Desa Talang Darat;
20.
Desa Tanjung Keling;
21.
Desa Kerinjing.
(3)
Wilayah Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1.
Desa Prau Dipo;
2.
Desa Muara Tenang;
3.
Desa Muara Sindang;
4.
Desa Lubuk Buntak;
5.
Desa Tebing Tinggi;
6.
Desa Tebat Gunung;
7.
Desa Karang Anyar;
8.
Desa Bandar;
9.
Desa Lebuhan Bandar;
10.
Desa Bandar Jaya;
11.
Desa Suka Cinta;
12.
Desa Benua Keling;
13.
Desa Mingkik;
14.
Desa Rempasai;
15.
Desa Tanah Pilih;
16.
Desa Tebat Lereh;
17.
Desa Tebat Benawa;
18.
Desa Tanjung Menang;
19.
Desa Meringang;
20.
Desa Karang Dalo;
21.
Desa Suka Jadi;
22.
Desa Pelang Kenidai;
23.
Desa Karta Dewa;
24.
Desa Janggah;
25.
Desa Pengaringan;
26.
Desa Sumber Jaya;
27.
Desa Jokoh;
28.
Desa Semidang Alas;
29.
Desa Suka Karya.
(4)
Pusat pemerintahan Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan di Desa Bumi Agung.
(5)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di Desa Lubuk Buntak.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Susunan organisasi pemerintahan Kota Administratif Pagar Alam ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
(1)
Susunan organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Pagar Alam yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam.
(2)
Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah Tingkat II Lahat yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Pagar Alam sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam.
(3)
Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status dan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Kecamatan Pagar Alam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun l956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang dihapuskan.
(2)
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
ttd.
MOERDIONO
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tekanlah TAB kemudian
tekan ENTER untuk menampilkan lampiran dalam format gambar.
Kutipan:LEMBAR SETNEG TAHUN 1991
Sumber: LN 1991/81
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
