Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1982
TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar pada khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat lagi menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
b.
bahwa berhubungan dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar;
c.
bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
d.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950;
3.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
5.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
(1)
Batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yaitu :
a.
Sebagian wilayah Kecamatan Garum, yaitu Kelurahan Gedong;
b.
Sebagian wilayah Kecamatan Nglegok, yang meliputi :
1.
Kelurahan Ngadirejo;
2.
Kelurahan Tanggung;
c.
Sebagian wilayah Kecamatan Sanan Kulon, yang meliputi :
1.
Kelurahan Pekunden;
2.
Kelurahan Blitar;
3.
Kelurahan Tlumpu;
4.
Kelurahan Rembang.
d.
Sebagian wilayah Kecamatan Kanigoro, yaitu Kelurahan Klampok; Sehingga batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar menjadi sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
(2)
Wilayah Kecamatan Garum, wilayah Kecamatan Nglegok, wilayah Kecamatan Sanan Kulon dan wilayah Kecamatan Kanigoro dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu :
a.
Kecamatan Kepanjen Kidul, yang terdiri dari :
1.
Desa Kepanjen Kidul;
2.
Kelurahan Ngadirejo;
3.
Kelurahan Sentul;
4.
Kelurahan Kauman;
5.
Kelurahan Tanggung;
6.
Kelurahan Bondo;
7.
Kelurahan Kepanjen Lor.
b.
Kecamatan Sukorejo, yang terdiri dari :
1.
Kelurahan Pakunden;
2.
Kelurahan Blitar;
3.
Kelurahan Tlumpu;
4.
Kelurahan Turi,
5.
Kelurahan Karangsari;
6.
Kelurahan Sukorejo.
c.
Kecamatan Sanan Wetan, yang terdiri dari :
1.
Kelurahan Gedong;
2.
Kelurahan Plorakerep;
3.
Kelurahan Klampok;
4.
Kelurahan Sanan Wetan;
5.
Kelurahan Rembang;
6.
Kelurahan Karang Tengah;
7.
Kelurahan Bendogerit.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Pusat pemerintahan Kecamatan Kepanjen Kidul berkedudukan di Kepanjen Kidul.
(2)
Pusat pemerintahan Kecamatan Sukorejo berkedudukan di Sukorejo.
(3)
Pusat pemerintahan Kecamatan Sanan Wetan berkedudukan di Sanan Wetan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
(1)
Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Blitar yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.
(3)
Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, peralatan, kependudukan, penghasilan daerah, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 75
Penjelasan Umum
1. Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 telah dibentuk Daerah -daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur antara lain Kabupaten Blitar yang pada waktu ini disebut Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, dan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 telah dibentuk Kota-kota Kecil di Jawa antara lain Kota Kecil Blitar yang pada waktu ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Dalam kenyataannya pada waktu sekarang ini perkembangan kegiatan sosial ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar pada khususnya meningkat dengan pesat, terutama dalam bidang pembangunan.
3. Keadaan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang cenderung untuk terus berkembang dengan karakteristik perkembangan fisik yang melebar (horizontal) ke wilayah desa-desa di luar batas administratif kota dikhawatirkan akan mengakibatkan kota tumbuh secara liar dan tak terkendalikan yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi kehidupan kota pada masa mendatang.
4. Berhubung dengan itu maka sudah saatnya bila wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut diperluas, sehingga secara berencana dapat ditata kembali lingkungan kehidupan kota yang layak dengan cara mendistribusikan pengadaan fasilitas dan utilitas perkotaan yang layak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.
5. Untuk maksud perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut ditempuh dengan memasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagian dari wilayah yang dipisahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi 1 (satu) desa dari Kecamatan Garum, 2 (dua) desa dari Kecamatan Nglegok, 4 (empat) desa dari Kecamatan Sanan Kulon dan I (satu)desa dari Kecamatan Kanigoro.
Pemisahan desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar untuk dimaksukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam :
a) Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor DPRD 041.6/08/1979/SK tanggal 10 Maret 1979.
b) Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 7/K/DPRD tanggal 20 Maret 1979.
6. Dengan Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut, maka Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Blitar masih tetap berlaku bagi wilayah desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, sampai peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.
7. Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
