Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1987

1. Dasar pertimbangan
a. Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang.
b. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 menentukan bahwa batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Namun, hingga sekarang batas-batas tersebut belum pernah ditetapkan oleh Menteri, Dalam Negeri.
c. Sementara batas-batas tersebut belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah menentukan batas kedua Kotamadya tersebut dengan Surat Keputusan tanggal 8 Januari 1960 Nomor 20/1960 tentang Penetapan Batas-batas Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan dan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur tertanggal 2 Pebruari 1969 Nomor I/T.H.PEM/SK-1969, Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan diperluas wilayahnya dengan penambahan beberapa kecamatan dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
d. Pada saat ditetapkannya perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan tahun 1969, Undang-undang yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perubahan batas Daerah Otonom ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Demikian pun ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, menggariskan bahwa perubahan batas Daerah Otonom/Wilayah Administratif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, maka penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan secara definitif perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
e. Berdasarkan kenyataan pada saat ini, luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda adalah 272.700 Ha (2.727 Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 281.675 jiwa pada tahun 1983, sedangkan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan adalah seluas 256.000 Ha (2.560 Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 297.069 jiwa pada tahun yang sama.
Sedangkan luas wilayah yang efektif dan terbangun pada kedua Kotamadya tersebut, tidak lebih dari 5% dari luas areal yang ada. Keadaan ini perlu dirasionalisasikan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dalam rangka perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
2. Penetapan Batas Wilayah
a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk dapat terarahnya pertumbuhan dan perkembangan kota secara efektif dan efisien serta terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat
kaitannya dengan usaha pembangunan, dipandang perlu untuk menetapkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda yaitu seluas 71.800 Ha dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan seluas 69.000 Ha.
b. Dengan penetapan batas tersebut, diharapkan akan dapat terpenuhi kebutuhan akan ruang bagi kegiatan pembangunan dalam rangka usaha menyejahterakan kehidupan masyarakat kota dan wilayah sekitarnya. Di samping itu, diharapkan pula akan lebih melancarkan usaha pembinaan maupun di dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kota Samarinda dan Balikpapan akan dapat berperan lebih nyata sebagai pusat pembangunan, yang mendukung secara timbal balik bagi per-tumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
c. Penetapan batas wilayah tersebut pada dasarnya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda dan Balikpapan serta dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai dan Pasir seperti yang dinyatakan dalam :
1. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 2 Juli 1985 Nomor 7 Tahun 1985 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 1 Nopember 1985 Nomor : 07/SK/DPRD/ BPP/1985 tentang Persetujuan Penyerahan Wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang untuk dimasukkan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir kecuali sebagian Kelurahan Jenebora dan Sebagian kelurahan Pantai Lango.
3. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 46/SK/ DPRD-11-82/1985 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 29 Juni 1985 Nomor 31/SK/ DPRD-II-82/1985 tentang Pernyataan menerima 3 (tiga) Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan menyerahkan 6 (enam) buah desa di Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
4. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir tanggal 4 September 1985 Nomor KPTS-02/DPRD-PSR/ 1985 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
d. Dengan penetapan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, maka semua peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas-batas wilayah administratif Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Penentuan batas-batas wilayah Kotamadya/Kabupaten dimaksud secara pasti, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat pertimbangan/saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang didasarkan atas hasil pengukuran (pematokan) secara nyata di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas pasti dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten yang bersangkutan.