Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang, yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu segera mengadakan pengaturan-pengaturan lebih lanjut daripada ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang.
Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu mengadakan pengaturan-pengaturan:
a. pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah;
b. beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya;
c. mengenai pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan Undang-undang;
d. yang berfungsi pengamanan pelaksanaan Undang-undang.
2. Pemilihan Umum merupakan sarana utama bagi Pemerintah yang bersendikan kedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Di samping itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat harus pula menjamin tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti harus pula terjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim Pemerintahannya yang meletakkan tanggung-jawab tertinggi penyelenggaraan Pemerintah Negara di tangan Presiden di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi
kedudukannya tergantung daripada Presiden. Hal yang demikian itu akan menjamin stabilitas Pemerintahan. Juga harus dapat menjamin terciptanya Garis-garis Besar Haluan Negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi Pancasila.
3. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang ditentukan bahwa utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh
d. P.R.D.I, Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Di samping ketentuan dimaksud pasal 8 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan dianggap perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, yaitu antara lain:
a. Penentuan jumlah Anggota M.P.R, dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang diangkat; Tambahan Anggota M.P.R. dari Golongan Politik dan Golongan Karya serta Utusan Daerah; perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
b. Penentuan jumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
c. Penentuan jumlah Anggota D.P.R D. I dan II yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
d. Penentuan jumlah dan komposisi Pimpinan M.P.R., D.P.R. dan
d. P.R.D. I dan II;
e. Tata-cara pencalonan Anggota/tambahan M.P.R. yang diangkat dan Utusan Daerah; Anggota D.P.R. dan D P.R.D. I dan II yang diangkat termasuk pencalonan penggantian Anggota antar waktu;
f. Tata-cara penelitian calon Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II;
g. Pengaturan rangkapan jabatan keanggotaan D.P.R./jabatan Pimpinan M.P.R./D.P.R. dan ketentuan rangkapan jabatan bagi Anggota/Pimpinan D.P.R.D. I dan II
h. Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang mengenai beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraannya.
Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan tersebut di atas dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan yang sejenis.