Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 2001 Nomor 20

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Data tidak tersedia

Instansi / Pemrakarsa

:Data tidak tersedia

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Data tidak tersedia

Bentuk Singkat

:Data tidak tersedia

Nomor

:20

Tahun

:2001

Tempat Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Pengundangan

:Data tidak tersedia

Tanggal Berlaku

:Data tidak tersedia

Status

:Data tidak tersedia

Bahasa

:Data tidak tersedia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:Data tidak tersedia

URL Sumber

:Data tidak tersedia

Status Verifikasi

:

Belum diverifikasi

Sektor Utama

:

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subsektor

:

Pengelolaan Hutan

Sub Subsektor

:

Kawasan & Pemanfaatan Hutan Perlindungan & Rehabilitasi Hutan

Dokumen (Lampiran)

: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003

bahwa sesuai kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 jo. PP No 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan yang ditetapkan dalam UU No 41 Tahun 1999. telah ditetapkan Perda Prov Jabar No 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat; bahwa berdasarkan hasil kajian atas bebera[a usulan dari pelaku ekonomi di bidang hasil hutan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan Perda Prov Jabar No 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perda Prov Jabar No 20 tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jabar; UU No 11 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1990; UU No 18 Tahun 1997; UU No 23 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 41 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 20 tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 34 Tahun 2002; Keppres No 74 Tahun 2001; Kepmendagri No 174 Tahun 1997; Kepmendagri OD No 22 tahun 2001; Kepmedagri OD No 23 Tahun 2001; Kepmendagri No 24 Tahun 2001; Perda Prov Jabar No 1 Tahun 2000; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2000; Perda Prov Jabar No 15 Tahun 2000; Perda Prov Jabar No 20 tahun 2001; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4, Lampiran.

Baca selengkapnya

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 2001 Nomor 20

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Pasal 21

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 22

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 3

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 4

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Lampiran

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Karhutla Picu Asap Lintas Batas, Singapura Siapkan Notis untuk Tujuh Perusahaan di Indonesia

19 Okt 2026

Karhutla Picu Asap Lintas Batas, Singapura Siapkan Notis untuk Tujuh Perusahaan di Indonesia

Singapura mengumumkan akan menerbitkan notis tindakan pencegahan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang lahannya diduga menjadi sumber kabut asap, sementara Malaysia mendorong penguatan mekanisme ASEAN.

Baca selengkapnya

Lima hingga Enam Perusahaan Lagi Terancam Kehilangan Izin karena Kebakaran Hutan

16 Okt 2026

Lima hingga Enam Perusahaan Lagi Terancam Kehilangan Izin karena Kebakaran Hutan

Kementerian Kehutanan menyiapkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin bagi lima hingga enam perusahaan lagi yang diduga lalai mencegah kebakaran di areal konsesinya. Sebelumnya, sanksi administratif sudah dijatuhkan kepada 26 pemegang izin, lima di antaranya kehilangan izin secara permanen.

Baca selengkapnya

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan

02 Jul 2026

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025. Namun, dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah

02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas putusan gugatan warga negara (citizen lawsuit) polusi udara Jakarta. Namun, kalangan pegiat menilai regulasi tersebut hanya membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional. Padahal, angka baku mutu itulah yang diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…