PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1991
Abstrak Peraturan
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan sumber dananya melalui pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990; Keputusan Menterl Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 13 Tahun 1991 Tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang meliputi Pemberian Sumbangan Dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan.
Tentang
:Pemberian Sumbangan Dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Dan Pemerintah Kelurahan
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan sumber dananya melalui pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.
bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan Pengawasannya;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemerintahan Desa;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sebagian/Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
11.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
b.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
c.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
d.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
e.
Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
f.
Pajak dan Retribusi adalah Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2
(1)
Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5%(lima perseratus) kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang penggunaannya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(2)
Pemberian Sumbangan dan bantuan dimaksud ayat(1) Pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan.
Pasal 3
Penerimaan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan tiap Tahun Anggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Tata cara pembagian dan penyaluran pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud Pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal:
Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 dan KEPMENDAGRI Nomor 98 Tahun 1990.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 24 Desember 1991
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA
ttd
Drs. H. SOEKORAHARDJO ISMAIL
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd
SOEWARDI
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Penjelasan Umum
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 dan tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 menetapkan antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
