PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 9 TAHUN 2013
Abstrak Peraturan
Bahwa kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 THN 1958; UU No.r 18 THN 1999; UU NO. 28 THN 2002; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 27 THN 2003; UU NO. 1 THN 2004; UU NO. 25 THN 2004; UU NO. 32 THN 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 12 THN 2008; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 38 THN 2004; UU NO. 17 THN 2007; UU NO. 26 THN 2007; PP NO. 29 THN 2000; PP NO. 36 THN 2005; PP NO. 58 THN 2005; PP NO. 34 THN 2006; PP NO. 38 THN 2007; PP NO. 50 THN 2007; PP NO. 26 THN 2008; PP NO. 67 THN 2005; PP NO. 54 THN 2010; PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERMENKEU NO. 56/PMK.02/2010; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERDAPROMAL NO. 58 THN 2005; PERDAPROMAL NO. 04 THN 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Kriteria, Syarat dan Jenis Pembangunan, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak, Sumber Pendanaan, Penjaminan Pembiayaan, Pengikatan, dan Pengawasan dan Pengendalian.
Tentang
:Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Provinsi Maluku
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Daerah
Bentuk Singkat
:Perda
Nomor
:9
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Ambon
Tanggal Penetapan
:15 Januari 2013
Tanggal Pengundangan
:15 Januari 2013
Tanggal Berlaku
:15 Januari 2013
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Maluku
Sumber
:LD.2013/9,TLD NO.16, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 9 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI MALUKU,
Menimbang
:
a.
bahwa kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
b.
bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku;
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
13.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
20.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota.
7.
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1(satu) tahun.
8.
Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1(satu) tahun anggaran.
9.
Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
10.
Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
11.
Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan(rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1(satu) tahun anggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Tujuan pengaturan pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah untuk:
a.
memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
b.
memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
c.
mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
d.
memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN
Pasal 4
Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, meliputi:
a.
pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1(satu) tahun;
b.
pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
c.
program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Syarat Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, meliputi:
a.
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
b.
penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
c.
nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak;
d.
nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf b sekurang-kurangnya memuat:
1.
nama kegiatan;
2.
jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3.
jumlah anggaran; dan
4.
alokasi anggaran per tahun.
e.
jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud angka 3 tidak melebihi tahun anggaran berakhirnya masa jabatan Gubernur; dan
f.
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi:
a.
infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
b.
infrastruktur jalan dan jembatan;
c.
infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
d.
infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
e.
infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
f.
infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
g.
infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
h.
infrastruktur minyak dan gas bumi;
i.
bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
j.
jenis infrastruktur lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
(2)
Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat(1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
Pasal 7
(1)
SKPD mengajukan usulan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek.
(2)
Pengajuan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan oleh SKPD Pengusul, diteliti dan dibahas oleh Biro/Bagian Keuangan bersama-sama SKPD bersangkutan.
(3)
Pengajuan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Kegiatan oleh SKPD pengusul dibahas bersama-sama BAPPEDA, bagian keuangan, mengenai rencana yang tertera dalam Daftar Usulan Pembangunan berdasarkan sekala proritas dalam RPJMD.
(4)
Penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.
(5)
Daftar Usulan Kerja dan Daftar Usulan Proyek Daerah yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada kepala daerah.
(6)
Persetujuan dari kepala daerah.
(7)
Penuangan Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak disampaikan kepada dewan untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
SUMBER PENDANAAN
Pasal 8
Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1), bersumber dari:
a.
APBD Provinsi;
b.
APBD Kabupaten Kota; dan
c.
sumber lainnya yang sah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 Januari 2013
GUBERNUR MALUKU,
ttd.
KAREL ALBERT RALAHALU
Diundangkan di Ambon pada tanggal 15 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,
ttd.
ROSA FELISTAS FAR FAR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 9
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur pembiayaan pembangunan tahun jamak di Provinsi Maluku. Kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil. Terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1(satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam bentuk Peraturan Daerah yang bersifat holistik.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
