PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2010

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJP Daerah ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintahan, sehingga Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005–2010, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2011–2015, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2016–2020, dan RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2021–2025.

RPJP Daerah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005. Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005 wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni dari sisi substansi dan jangka waktunya.

Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah, pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.