Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2000
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan bagi para penerima pensiun beserta janda/dudanya, dipandang perlu memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);
3.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 33);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 23);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 27);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 28);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 55);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3392);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 123);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA
Pasal 1
(1)
Kepada Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan setiap bulan.
(2)
Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a.
Pensiunan Pegawai Negeri;
b.
Pensiunan Pejabat Negara;
c.
Pensiunan Hakim;
d.
Penerima Tunjangan Veteran;
e.
Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; dan
f.
Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
(3)
Pensiunan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah :
1.
Presiden dan Wakil Presiden;
2.
Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
5.
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
6.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
7.
Menteri Negara termasuk Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara;
8.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
9.
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
10.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya.
Pasal 2
(1)
Kepada pensiunan Pegawai Negeri diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar :
a.
15% (lima belas persen) dari penghasilan, terhitung mulai bulan April 1998 sampai dengan bulan Maret 1999;
b.
15% (lima belas persen) dari penghasilan, ditambah Rp.155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung mulai bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2000;
c.
15% (lima belas persen) dari penghasilan, ditambah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan April 2000;
d.
15% (lima belas persen) dari penghasilan, ditambah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2000.
(2)
Kepada pensiunan Pejabat Negara, Penerima Tunjangan Veteran, Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar :
a.
10% (sepuluh persen) dari penghasilan, terhitung mulai bulan April 1995 sampai dengan bulan Maret 1996;
b.
20% (dua puluh persen) dari penghasilan, terhitung mulai bulan April 1996 sampai dengan bulan Maret 1998;
c.
35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan, terhitung mulai bulan April 1998 sampai dengan bulan Maret 1999;
d.
35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp.155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung mulai bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2000;
e.
35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan April 2000;
f.
35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2000.
(3)
Kepada pensiunan Hakim diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar :
a.
15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp.155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung mulai bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Maret 2000;
b.
15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan April 2000;
c.
15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2000.
(4)
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b adalah penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pensiun pokok yang telah disesuaikan dengan dasar pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
Pasal 3
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a.
Pensiun pokok
b.
tunjangan isteri/suami; dan
c.
tunjangan anak
Pasal 4
(1)
Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran pensiun setiap bulan.
(2)
Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.
Pasal 5
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratruran Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 155
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
