Lewati ke konten utama

Pertanian & Pangan

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Pertanian & Pangan, dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Sub-sektor

Belum Terklasifikasi Hortikultura Karantina Pertanian Ketahanan Pangan Perkebunan Peternakan Tanaman Pangan

Berita Pertanian & Pangan

Lihat di daftar berita
Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label Pertanian & Pangan

Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label

Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri dan Satgas Pangan menelusuri dugaan tindak pidana dalam peredaran 25 merek beras fortifikasi y... Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya Pertanian & Pangan

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya

Kasus dugaan "beras oplosan" dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan... Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar Pertanian & Pangan

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena...

Peraturan Pertanian & Pangan

Semua Peraturan
Perpres No. 132 / 2024

Tentang Pengelolaan Dana Perkebunan

Berlaku PP No. 34 / 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner

Berlaku PP No. 52 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Berlaku PP No. 38 / 2023

Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Berlaku PP No. 29 / 2023

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Berlaku Perpres No. 125 / 2022

Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.