Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Presiden

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

846 peraturan

Perpres No. 62 / 2012

Tentang Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)

Berlaku Perpres No. 61 / 2012

Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Govern...

Berlaku Perpres No. 60 / 2012

Tentang Wakil Menteri

Berlaku Perpres No. 59 / 2012

Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Berlaku Perpres No. 58 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Da...

Berlaku Perpres No. 57 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau...

Berlaku Perpres No. 56 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik...

Berlaku Perpres No. 55 / 2012

Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Tidak Berlaku Perpres No. 54 / 2012

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

Berlaku Perpres No. 53 / 2012

Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan...

Berlaku Perpres No. 52 / 2012

Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

Berlaku Perpres No. 51 / 2012

Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.