Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1973
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
b.
bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terakhir dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, khususnya Pasal 25;
c.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I sehingga sektor pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor tetap menjadi titik sentral pembangunan;
d.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
e.
bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 diatur dalam Undang-undang ini.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;
3.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/ MPRS/1968;
4.
Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974
Pasal 1
(1)
Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperoleh dari:
a.
Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
b.
Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
(2)
Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 671.000.000.000,00.
(3)
Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 191.400.000.000,00.
(4)
Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp. 862.400.000.000,00.
(5)
Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
(1)
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri atas :
a.
Anggaran Belanja Rutin dan
b.
Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)
Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 518.300.000.000,00.
(3)
Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada a ayat (1) sub b Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 344.100.000.000,00.
(4)
Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp.862.400.000.000,00.
(5)
Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang ini.
(6)
Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
(7)
Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Anggaran Pendapatan Rutin,
b.
Anggaran Pendapatan Pembangunan,
c.
Anggaran Belanja Rutin,
d.
Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)
Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
Penjelasan: Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu-lintas pembayaran luar negeri sebahagian besar berada disektor non pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
a.
Kebijaksanaan perkreditan,
b.
Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
(3)
Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
(1). Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1974/1975.
(2)
(2). Saldo anggaran lebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1974/1975.
(3)
Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1973/1974.
(4)
Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
(5)
Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun Anggaran 1974/1975.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
(1). Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
(2)
(2). Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan Pasal:
Prosedur seperti itu ditempuh sambil menunggu terbentuknya Undang-undang Perbendaharaan Nasional yang baru yang dapat menampung kebutuhan pembangunan nasional.
Pasal 7
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1973.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1973
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO
MAYOR JENDERAL TNI.
Penjelasan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun terakhir dalam rangka pelaksanaan PELITA I 1969/1970 - 1973/1974. Oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas nasional seperti yang tercantum didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966. Pengutamaan sektor pertanian, khususnya produksi pangan dan ekspor mengandung arti bahwa sektor yang menunjang sektor pertanian terus diperkembangkan, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tetap akan dilakukan dalam kadar dan intensitas sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Melalui pembangunan sektor ekonomi seperti tertera diatas, usaha peningkatan dan perbaikan tarap hidup rakyat banyak diharapkan akan dapat terwujud.
Dalam pada itu, kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis terutama ditujukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan sedemikian rupa sehingga tabungan Pemerintah dapat terus ditingkatkan dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat meningkatkan pembangunan dengan kemampuan sendiri.
Dalam rangka pengarahan pengeluaran rutin agar benar-benar dapat menunjang kegiatan pembangunan maka telah mulai digunakan prosedur D.I.K. (Daftar Isian Kegiatan), suatu usaha secara bertahap yang menunjukkan adanya orientasi kepada program dibidang pengeluaran rutin.
Pengeluaran untuk tugas umum pemerintahan didasarkan kepada pembinaan aparatur dan administrasi negara agar mampu menanggulangi tugas yang kian meningkat sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan.
Selanjutnya pengeluaran ditujukan untuk memelihara apa yang telah dihasilkan, menyelesaikan proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumnya, menyediakan dana bagi bantuan proyek dan sebagainya.
Sementara itu bantuan kepada Desa dan Kabupaten yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan daerah dan mengurangi tekanan pengangguran dilanjutkan dan ditingkatkan. Peningkatan inipun penting dalam rangka usaha mempertinggi kegairahan rakyat ikut serta dalam pembangunan.Disamping itu kebijaksanaan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan daerah-daerah bagi perkembangan pembangunan dalam REPELITA selanjutnya.
Dengan kebijaksanaan tersebut hendak dicapai pula kebijaksanaan pembangunan yang memperhatikan keserasian dan keselarasan dalam pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional, yang diharapkan dapat menambah penyediaan dan perluasan lapangan kerja.
Dalam pada itu agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan garis besar kebijaksanaan anggaran, maka penggeseran antar kegiatan, program dan sektor dapat dilakukan. Untuk penggeseran antar kegiatan harus dimintakan persetujuan Presiden, sedangkan penggeseran antar sektor harus dilakukan dengan Undang-undang.
Dalam rangka kelangsungan kegiatan pembangunan, maka sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan dan saldo anggaran-lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975.Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut:
a. Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam tahun anggaran 1972/1973 serta terselenggaranya perkembangan harga kearah yang-lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat.
b. Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal.
c. Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan Internasional diusahakan dapat dipertahankan.
d. Tidak terjadinya perubahan-perubahan dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia.
Supaya A.P.B.N. dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pelaksanaan program Pemerintah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat maka dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Disiplin didalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Peningkatan daya guna aparatur negara yang menyangkut segi-segi strukturil, proseduril dan personil.
3. Adanya peningkatan pengelolaan tunggal dalam pembinaan keuangan negara telah memuat keharusan untuk mencantumkan semua sumber penerimaan negara didalam A.P.B.N.
4. Pelaksanaan sistim D.I.K. didalam Anggaran Rutin, sebagai penetapan prinsip pengawasan dan peningkatan effisiensi dan tanggungjawab penggunaan keuangan Negara, haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga benar-benar diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan selaras dan menunjang usaha-usaha dibidang pembangunan.
5. Kebijaksanaan yang dapat menggairahkan dan menjaga kelangsungan perkembangan produksi dalam Negeri yang sehat dalam segala bidang.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
