1. bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undangtahun 1954Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nr. 117) perlu diubah dan ditambah
2. Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
3. BAB I (Pengeluaran).7.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ...................Rp. 4.727.700,-7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-Balai Harta Peninggalan, dikurangkandengan..............................Rp. 384.200,-7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksadan Reklasering, ditambah dengan ....Rp.20.704.000
7.5.Kantor Pemilihan Dewan PerwakilanRakyat dikurangkan dengan ........Rp. 3.520.100,-7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-kan dengan..........................Rp. 940.200,-7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-kan dengan..........................Rp. 2.103.400,-7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ............................Rp. 1.142.500,-BAB II (Penerimaan).Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi
Tentang
:Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1957
TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Bagian Vll dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr.117)perludiubah dan ditambah
Mengingat
:
1.
Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
2.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Pasal I Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun .1954 Nr. 46.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut
menetapkan
:
Pasal I Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun .1954 Nr. 46.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut
BAB Il
(Penerimaan)
Pasal 1
Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun .1954 Nr. 46.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut: BAB I (Pengeluaran). 7.1.Kementerian dan pengeluaran umum, ditambah dengan. ..Rp.4.727.700,- 7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan...Rp. 1.839.100,- 7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai- Balai Harta Peninggalan, dikurangkan dengan. Rp.384.200,- 7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering, ditambah dengan ....Rp.20.704.000,- 7.5.Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dikurangkan dengan ......Rp.3.520.100,- 7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,- 7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang- kan dengan... ..Rp.940.200, 7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang- kan dengan.. .Rp.2.103.400,- 7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan ..Rp. 1.142.500,- BAB Il (Penerimaan). Berikut mata-anggaran 7.7.1.3.dituliskan: 7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi
7.
9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan ..Rp. 1.142.500,- BAB Il (Penerimaan). Berikut mata-anggaran 7.7.1.3.dituliskan
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar
supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Diundangkan di-undang
dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUKARNO
Diundangkan di
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
SUNARJO
LEMBARAN NEGARANOMOR 32 Tahun 1957
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
