Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1990

Bahwa sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang terkait dengan Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing, yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.
Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting baik dalam sejarah perjuangan bangsa maupun dalam ketatanegaraan Indonesia. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa, serta sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
Mengingat pentingnya kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 yang menetapkan antara lain bahwa Jakarta dikuasai langsung oleh Presiden, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, yang menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara. Namun kedua Undang-undang ini tidak memenuhi lagi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Oleh karena itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: "Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pencaturannya ditetapkan dengan Undang- undang."
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan Propinsi adalah Daerah Tingkat I. Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan itu berkaitan erat dengan faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, taan wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya membina dan menumbuh-kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sekitarnya. Dengan demikian diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terkendali.
Berhubung Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini terbagi dalam 5 (lima) Wilayah Kotamadya, maka di setiap Kotamadya dibentuk Lembaga Musyawarah Kota (LMK) dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi tempat penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pusat kegiatan penyelenggaraan pcmerintahan negara, pusat kegiatan kehidupan politik nasional, tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan, tempat kedudukan kedutaan negara lain, serta tempat pengaturan dan pembinaan Wilayah Daerah Khusus Ibukota sehingga mencerminkan citra masyarakat Indonesia yang berkepribadian nasional. Hal-hal tersebut tidak hanya akan menambah beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan selalu mewarnai setiap derap langkah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Secara nyata setiap beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi Jakarta selaku Ibukota Negara sekaligus juga merupakan beban Jakarta selaku Daerah Tingkat I, baik di bidang-pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan yang bermuara pada terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dari tanggung jawab di atas diperlukan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mengingat beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan kelonggaran dalam mengembangkan dan membentuk perangkat Daerah dan Wilayah yang lebih fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan nyata serta tetap memperhatikan prinsip dayaguna dan hasilguna. Sejalan dengan itu maka pengaturan mengenai jumlah keanggotaan dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab tersebut di atas.