Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018

Pemberian Hibah merupakan suatu bentuk langkah keikutsertaan Pemerintah dalam mendukung pembangunan global melalui peningkatan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta peningkatan posisi Indonesia menjadi Middle Income Countries menghadirkan tuntutan dunia internasional atas peran lebih besar Pemerintah Indonesia guna mendukung pembangunan ekonomi global. Peran Pemerintah yang pada awalnya lebih banyak berlaku sebagai beneficiary country akan sedikit bergeser ke arah contributor country. Reposisi tersebut mutlak diperlukan, dan akan membuat peran Indonesia menjadi semakin penting sebagai mitra pembangunan strategis dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan internasional.
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam memberikan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (2) dan
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kewenangan Pemberian Hibah dimaksud dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemberian Hibah memerlukan suatu dasar hukum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Pemberian Hibah.
Pemberian Hibah pada kenyataannya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam periode yang cukup lama melalui kementerian/ lembaga. Pemberian yang selama ini dilakukan oleh kementerian/lembaga tersebut cenderung bersifat ad hoc. dan spontan. Pemerintah belum memiliki suatu rencana strategi, kebijakan maupun kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam Pemberian Hibah. Mekanisme pengusulan, persetujuan, penganggaran, maupun pertanggungjawaban juga belum terbangun dengan baik, sehingga Pemberian Hibah lebih terlihat sebagai suatu kebijakan yang bersifat sektoral.
Adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mengakomodasi pelbagai ketentuan yang diperlukan dalam Pemberian Hibah, antara lain berupa penentuan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi dalam Pemberian Hibah, penyiapan kebijakan Pemberian Hibah sebagai suatu strategi dan alat pengendali dalam rangka pengelolaan Pemberian Hibah, serta diperlukannya penyiapan Rencana Pemberian Hibah. Peraturan Pemerintah ini memuat konsep mengenai hibah terencana yang disusun berdasarkan kebijakan Pemberian Hibah, serta hibah yang bersifat tidak terencana, insidental dan mendesak untuk tujuan kemanusiaan.
Pemberian Hibah yang semula dilakukan secara langsung oleh kementerian/lembaga ditertibkan menjadi satu pintu kebijakan (one gate policy) yakni kebijakan Pemberian Hibah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri. Kebijakan tersebut disusun setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan luar negeri yang ada di Kementerian Luar Negeri dan kebijakan fiskal yang ada di Kementerian Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemberian Hibah tetap sejalan dengan kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah dalam melakukan hubungan internasional, serta dengan memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah.
Selanjutnya, kewenangan pelaksanaan/penyaluran hibah diberikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan Menteri Keuangan bertindak selaku Pengguna Anggaran atas anggaran Belanja Hibah. Menteri Keuangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas Belanja Hibah dan mengalokasikan belanja hibah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Penyaluran hibah dilakukan dalam bentuk uang, baik berupa uang tunai maupun uang untuk membiayai kegiatan, yang secara umum dimuat dalam Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH). Pelaksanaan Pemberian Hibah yang berupa uang tunai dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima Hibah. Sementara hibah berupa uang untuk membiayai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah, diserahkan kepada Penerima Hibah, atau melalui Organisasi Internasional. Penyaluran hibah melalui Organisasi Internasional dilakukan dalam hal kondisi negara tujuan Penerima Hibah tidak memungkinkan Pemerintah untuk memberikan hibah secara langsung. Pemberian Hibah yang ditujukan khusus untuk kemanusiaan dapat dilaksanakan di luar usulan yang tercantum dalam DRPH sepanjang ditetapkan dalam Undang Undang tentang APBN.
Setiap Pemberian Hibah dilaksanakan dengan prinsip sesuai kemampuan negara, kehati-hatian, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi, pelaporan, publikasi serta pengawasan dalam peyaluran Pemberian Hibah. Dengan demikian, diharapkan Pemberian Hibah memberikan dampak positif khususnya bagi peningkatan sektor ekonomi Indonesia, serta peran bangsa Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional.
Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta untuk menjawab tantangan terhadap peran dan kontribusi Pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan internasional, perlu diterbitkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mengatur Pemberian Hibah menjadi suatu bantuan yang terkoordinasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah dalam menyediakan pendanaan, serta dikelola dengan prinsip good govemance, transparan, dan akuntabel.