:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANGPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor untuk meningkatkan efisiensinya dan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor dalam negeri, dipandang perlu untuk menyesuaikan kebijaksanaan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar1945;
2.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3287) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
Kelompok Barang Mewah yang dikenakan PPn BM dengan tarif 10%(sepuluh persen) adalah :
a.
minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung gula atau pemanis lainnya atau aroma, serta dibotolkan/dikemaskan, kecuali yang diusahakan oleh industri rumah dan dikerjakan secara tradisional;
b.
alat dengan tenaga listrik, baterai dan gas atau tenaga surya untuk rumah tangga dan hiburan;
c.
wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki dan rambut, serta preparat rias lainnya.
(2)
Kelompok Barang Mewah yang dikenakan PPn BM dengan tarif 20%(dua puluh persen)adalah :
a.
minuman yang tidak mengandung alkohol, yang dibotolkan/dikemaskan, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau aroma, serta minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya seperti air soda, kecuali yang diusahakan oleh industri rumah dan dikerjakan secara tradisional.
b.
kendaraan bermotor beroda dua dan dengan motor penggerak yang isi silindernya 250cc atau kurang kecuali yang dibuat di dalam negeri atau yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
c.
kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), serta kombi, minibus, van dan pick up yang memakai bahan bakar bensin, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI dan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
d.
alat fotografi, pesawat penerima siaran radio, pesawat rekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya;
e.
alat mewah dengan tenaga listrik, baterei dan gas atau tenaga surya untuk rumah tangga dan hiburan, kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
f.
alat-alat untuk olahraga tertentu dan untuk permainan, selain yang termasuk dalam ayat (4), kecuali yang dibuat di dalam negeri;
g.
barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng, dan semen;
h.
semua jenis permadani selain yang termasuk dalam ayat (4).
(3)
Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) atau jenis kendaraan kombi, minibus, van dan pick up yang memakai bahan bakar solar, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABR/POLRI dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
(4)
Kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atas kelompok Barang Mewah :
a.
minuman yang mengandung alkohol;
b.
kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
c.
kendaraan bermotor jenis bus, kecuali yang dibuat di dalam negeri, atau yang digunakan untuk kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
d.
kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jib selain yang sudah termasuk dalam ayat (2) huruf c, serta mobil balap dan caravan, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum, untukkendaraan dinas ABRI/POLRI dan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
e.
kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum;
f.
pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum;
g.
senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara;
h.
perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam tamanhiburan;
i.
barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam dan/atau onnyx, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
j.
barang-barang yang terbuat dari keramik, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
k.
pesawat pengirim, pesawat pengirim-penerima, kecuali yang digunakan untuk kepentingan negara;
l.
permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu;
m.
barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau batu mulia dan/atau mutiara, atau campuran dari padanya, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
n.
barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
o.
barang-barang pecah belah, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
p.
barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
q.
semua jenis sepatu, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
r.
peralatan dan peralatan olah raga golf, power boating, gantolle dan terbang layang, menyelam.
(5)
Macam dan jenis barang mewah yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan-ketentuan yang diubah dalam ayat ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Kendaraan bermotor beroda dua asal impor yang isi silindernya 250 cc atau kurang dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen).
b. Kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dengan kandungan lokal (lokal content) lebih dari 60% (enam puluh persen) dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen). Sedangkan dalam hal kandungan lokalnya tidak melebihi 60% (enam puluh persen) termasuk yang dimpor dalam keadaan built up, dikenakan PPn BM sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4).
c. Besarnya tarif PPn BM untuk kendaraan bermotor jenis jip tidak dikaitkan dengan harga penyerahan atau nilai impornya, tetapi dikaitkan dengan besarnya prosentase kandungan lokalnya. Dalam hal kendaraan bermotor jenis jip yang diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), dikenakan PPn BM dengan tarif 20%. Sedangkan apabila kandungan lokalnya tidak melebihi 60% (enam puluh persen), termasuk yang dimpor dalam keadaan built up, dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
d. Besarnya tarif PPn BM atas kendaraan bermotor jenis kombi, mini bus, van dan pick up, dibedakan berdasarkan jenis bahan bakar dari kendaraan dimaksud. Tarif PPn BM atas jenis-jenis kendaraan bermotor tersebut yang menggunakan bahan bakar bensin adalah 20%(dua puluh persen), sedangkan yang menggunakan bahan bakar solar dikenakan PPn BM dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam ayat (3).
e. Pengecualian pengenaan PPn BM yang semula hanya terbatas pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, diperluas sehingga meliputi juga semua jenis kendaraan angkutan barang, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan. Ayat (3) Dalam ketentuan ini ditetapkan hal yang baru bahwa baik atas penyerahan di dalam negeri maupun atas impor kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van dan pick up, yang menggunakan bahan bakar solar dikenakan PPn BM dengan tarif 25% (dua puluh lima persen). Sedangkan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan umum, angkutan barang, untuk keperluan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan kebakaran dan kendaraan tahanan, tidak dikenakan PPn BM. Ayat (4) Dengan ketentuan ini diatur perubahan beberapa hal dari ketentuan yang lama yaitu:
a. atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri yang isi silindernya lebih dari 250cc dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
b. kendaraan bermotor jenis bus yang dikenakan PPn BM hanya yang berasal dari impor, yaitu dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen) kecuali yang digunakan untuk angkutan umum. Sedangkan atas penyerahan kendaraan jenis bus yang dibuat di dalam negeri tidak dikenakan PPn BM.
c. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, mobil balap dan caravan, serta jip dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang dan jip yang dibuat di dalam negeri yang kandungan lokalnya melebihi 60% (enam puluh persen).
d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan dikecualikan dari pengenaan PPn BM. Ayat (5) Cukup jelas
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1993
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
MENTERISEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN1993NOMOR51
[HALAMAN 8]
PRESIDEN
REPUBLIKINDONESIA
Penjelasan Umum
Dalam rangka pengembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri sehingga mampu bersaing baik dalam pasar dalam negeri maupun ekspor, maka peningkatan efisiensi industri kendaraan bermotor harus dibarengi dengan peningkatan kandungan lokal agar supaya pengembangan industri kendaraan bermotor memberikan manfaat bagi pembangunan perekonomian nasional.
Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan kebijaksanaan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan kebijaksanaan untuk mendorong industri kendaraan bermotor untuk meningkatkan kandungan lokal (local content).
Untuk mendorong peningkatan kandungan lokal, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa jenis kendaraan bermotor yang kandungan lokalnya lebih dari persentase tertentu dikenakan PPn BM dengan tarif yang lebih rendah dibanding kendaraan bermotor yang persentase kandungan lokalnya lebih rendah.
Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa terhadap kendaraan bermotor jenis bus yang dikenakan PPn BM hanya yang berasal dari impor kecuali yang digunakan untuk angkutan umum.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
