Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957

Mengingat akan kemajuan serta perkembangan perekonomian Negara Republik Indonesia, maka makin terasalah kebutuhan kita akan peraturan-peraturan yang akan menjamin perkembangan yang teratur dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan nasional sesuai dengan rencana-rencana Pemerintah dalam lapangan Perekonomian.
Begitulah sangat terasa kurang adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan Pemerintah mengatasi serta menguasai sepenuhnya atas cabang-cabang usaha (bedrijfstakken) tertentu, baik mengenai pendirian baru, perluasan, pengoperan hak serta pemindahan tempat/letak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui maka dasar hukum yang dapat kita pakai untuk mengatur perusahaan-perusahaan baik mengenai pendirian baru, perluasan dan sebagainya, yaitu Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 No. 86) yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Berdasarkan ordonansi ini baru ada 9 (sembilan) cabang-cabang usaha yang telah diatur, diantaranya percetakan, pertenunan, perajutan, pabrik-pabrik es, sigaret, padi dan sebagainya, sehingga terhadap cabang-cabang usaha diluar yang sembilan di atas, ordonansi belum berlaku. Dengan demikian maka terhadap cabang-cabang usaha yang belum diatur itu tidak ada hak serta kekuasaan Pemerintah untuk mengaturnya, selama dasar hukum untuk itu belum ada. Berhubung dengan ini maka dirasa perlu bahwa di dalam waktu singkat mengeluarkan peraturan untuk mengatur cabang-cabang usaha yang masih, belum diatur di atas, peraturan mana akan berbentuk suatu Peraturan Pemerintah.
Untuk memudahkan serta melancarkan usaha-usaha Pemerintah di atas, maka Peraturan tersebut memberikan hak serta kekuasaan kepada Menteri Perekonomian untuk menunjuk cabang-cabang usaha
yang perlu diatur berdasarkan ordonansi di atas. Penunjukan atas sesuai atau beberapa cabang-cabang usaha, akan dilakukan dengan surat keputusan Menteri Perekonomian, dan akan meliputi sifat, luas serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
Oleh karena itu maka Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan ordonansi di atas, cukup dibuat sekali saja terhadap cabang-cabang usaha di luar yang sembilan di atas dan setiap kali diperlukan untuk mengatur sesuatu atau beberapa cabang usaha, cukuplah dilakukan dengan surat keputusan Menteri Perekonomian. Hal ini kami pandang suatu daya-upaya yang sebaik-baiknya, karena dengan demikian maka segala sesuatunya dapat berjalan dengan cepat serta flexible dan memudahkan instansi-instansi yang akan melaksanakannya. Lagi pula dengan sistematik di atas, maka tidak perlulah semua cabang-cabang usaha yang belum diatur, dengan sekaligus diatur/ditunjuk, dan dengan demikian dapatlah dihindari kepincangan-kepincangan dalam kehidupan perekonomian negara kita sehari-hari. Mengenai sistematik ini harap diperhatikan pasal 1 ayat-ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan terlampir.
Penjelasan Ringkas
Pasal 1 Ayat 1 Peraturan ini sesuai dengan redaksi pasal 2 ayat (1) "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934".
Ayat 2 Yang diartikan dengan Menteri yang bersangkutan ialah Menteri yang lapangan kerjanya berada di luar Kementerian Perekonomian. Dengan Peraturan Pemerintah ini, maka Menteri yang bersangkutan bersama dengan Menteri Perekonomian mendapat kesempatan untuk mengusahakan, agar perusahaan-perusahaan yang dimaksudkannya betul-betul dikenakan oleh Peraturan ini.
Pasal 2 Pasal ini diperlukan karena redaksi pasal 1 sub b Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 mengenai definisi "mendirikan perusahaan" adalah kurang luas dan belum meliputi anasir-anasir yang tersebut dalam pasal ini. Pasal 3 Pasal 3 ayat 2 Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 berbunyi : Dezeficentie, mits te goeder trouw binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de desbetreffende regeringsverordening, kan niet worden geweigerd.
Menurut pasal 4 ayat (3) Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 maka permintaan izin hanya dapat ditolak jika pemberian izin dianggap "in strijd met het economisch landsbelang". Berhubung dengan ini dengan peraturan ini diberikan "nadere uitwerking" dari istilah tersebut. Diminta perhatian atas kata-kata "antara lain".
Pasal 4 Lihatlah pasal 18 Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934.
Pasal 5 Dengan instansi atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan bernama dengan Menteri Perekonomian diartikan tidak saja terbatas pada pegawai-pegawai atau instansi-instansi Kementerian-kementerian Pusat tetapi juga instansi-instansi atau pegawai-pegawai daerah otonom.
Diketahui Menteri Kehakiman a.i Ttd.
SOENARJO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 7 DAN