Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969

a. Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu yang lalu dengan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 telah diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk-bentuk dari usaha Negara yang ada pada waktu itu.
Usaha untuk menyeragamkan baik mengenai cara mengurus dan menguasai maupun mengenai bentuk-hukum dari usaha-usaha Negara tersebut walaupun secara formal telah terpenuhi, tetapi secara material masih terdapat banyak kesulitan, antara lain karena Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tidak atau belum terlaksana seluruhnya. Dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk PerusahaanNegara menurut Undang-undangNo. 19 tahun 1960 yang secara ekonomis dirasakan tidak effisien. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966 telah digariskan suatu ketentuan, bahwa peranan Pemerintah dalam bidang ekonomi harus lebih ditekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha-usaha Negara, ketentuan tersebut diselenggarakan dengan mempergunakan azaz-azaz de-birokratisasi dalam pengawasannya dan dekonsentrasi dalam pengurusan/pengelolaannya. Di samping ketentuan tersebut di atas, telah pula digariskan bahwa azas-azas effisiensi harus pula menjadi patokan Pemerintah dalam kegiatannya dalam bidang ekonomi.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XXIl/MPRS/1966 tersebut di atas, oleh Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No.17 tahun 1967 telah digariskan kebijaksanaan untuk menggolongkan/membedakan usaha-usaha Negara secara tegas-tegas dalam tiga bentuk, yakni Perusahaan (Negara) Jawatan, Perusahaan (Negara) Perseroan dan Perusahaan (Negara) Umum.
Dalam hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut di atas, Departemen-departemen yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara telah mengadakan langkah-langkah persiapan yang diperlukan kearah penggolongan Perusahaan-perusahaan Negaranya ke dalam ketiga bentuk ini.
Penerbitan dan penggolongan kembali Perusahaan-perusahaan Negara ke dalam ketiga bentuk usaha Negara termaksud di atas didasarkan pula atas kenyataan bahwa tidak semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha Negara sebagai suatu perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis dalam bentuk Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.
Dasar pertimbangan untuk mengeluarkan materi penertiban usaha-usaha Negara ini dalam bentuk PERPU adalah, bahwa perlu segera diambil tindakan-tindakan yang cepat untuk mengamankan kekayaan Negara yang telah tertanam dalam usaha Negara, agar dengan demikian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan landasanKetetapanNo.XXIII/MPRS/1966.
b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, maka yang dimaksud dengan PerusahaanNegara ialah:
a. Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan I.B.W.(Stbl. 1927 : 419); perusahaan ini dinamakan PERJAN.
b. Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hukum KitabUndang-undangHukum Dagang(Stbl.1847:23)baikyang saham-sahamnya untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan; perusahaan ini dinamakan PERSERO.
c. Semua perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undangNo. 19 Prp. tahun 1960; perusahaan ini dinamakan PERUM.
BaikIndonesische Bedrijvenwet(Stbl.1927:419);Kitab Undang-undangHukum Dagang(Stbl. 1947: 23)maupunUndang-undangNo.19 Prp. tahun 1960 sampai saat ini masih tetap berlaku. Karena itulah inti yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah bahwa Pemerintah dapat mengadakan usaha-usaha Negara di luar yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960, dan oleh karena itu sistimatik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hanya
penunjukan saja kepada peraturan perundang-undangan tersebut sebagai wadah-hukum bagi usaha-usaha Negara menurut bentuk dan sifat usahanya masing-masing. Usaha-usaha Negara diluar ketiga bentukini(PERJAN, PERSERO, dan PERUM) bukanlah perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Dengan demikian bagi usaha-usaha Negara yang baru akan didirikan dan pengaturannya haruslah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jenis usaha Negara yang bersangkutan.
Sebagai ketentuan peralihan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan bahwa bagi usaha-usaha Negara yang semula didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 dan yang akan dialihkan bentuknya ke dalam bentuk PERJAN atau PERSERO, pelaksanaannya akan dilakukan, dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sejalan dan untuk menampung ketentuan pada pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 yang menetapkan bahwa pembubaran Perusahaan Negara yang sedemikian ini harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, sebab pengalihan bentuk pada hakekatnya berarti membubarkan Perusahaan Negara (badan-hukum) yang semula. Sedangkan bagi Perusahaan-perusahaan Negara dengan bentuk yang sedemikian ini yang tidak dialihkan kedalam bentuk PERJAN atau PERSERO dengan sendirinya bentuk selanjutnya disebut sebagai PERUM.
Bagi usaha-usaha Negara yang sudah didirikan berdasarkan dan/atau sudah tunduk kepada ketentuan-ketentuan I.B.W.(Stbl. 1927:419) atau hukum perseroan terbatas menurutKitabUndang-undangHukum Dagang(Stbl.1847 :23)tidakdiperlukanadanya ketentuan peralihan, selain dari menyebutkan bentuknya sebagai PERJAN atau PERSERO. Perusahaan-perusahaan ini tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang telah dimilikinya secara sah dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlakubagi PERJAN, atau PERSERO PENJELASAN