PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 1981
Abstrak Peraturan
bahwa sisa perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang No. 5 Tahun 1974; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 Nomor 903/865/PUOD; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903 - 099; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099; Peraturan Daerah proinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Februari 1977 nomor 2 Tahun 1977;Peraturan Daerah proinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 April 1980 nomor 2 Tahun 1980; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Mei 1980 Nomor 903.33 - 222; Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1980 Nomor 903.33/2318/PUOD; Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981
Tentang
:Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 1981
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Th. 1974 No. 38, TLN No. 3037);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Th. 1975 No. 5);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Th. 1975 No. 6);
5.
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 Nomor 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903.304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
9.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1980 Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1980 Nomor 8 Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981;
10.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Mei 1980 Nomor 903.33-222 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1981 Nomor 903.33-127 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981;
11.
Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1980 Nomor 903.33/2318/PUOD perihal Peniadaan Perubahan Anggaran yang kedua;
12.
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981
Pasal 1
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut:
1.
Perhitungan Anggaran Rutin: Pendapatan sebesar Rp. 176.548.954.201,39 Belanja sebesar Rp. 162.593.230.168,01 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin Lebih sebesar Rp. 13.955.724.033,38
2.
Perhitungan Anggaran Pembangunan: Pendapatan sebesar Rp. 32.379.814.622,39 Belanja sebesar Rp. 20.443.537.738,79 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 11.936.276.883,60
3.
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 Rp. 25.892.000.916,98
Pasal 2
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut:
1.
Perhitungan Rutin: Pendapatan sebesar Rp. 16.423.291.751,92 Belanja sebesar Rp. 16.856.857.079,85 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar Rp. 433.565.327,93
2.
Perhitungan Pembangunan: Pendapatan sebesar Rp. 1.512.824.258,75 Belanja sebesar Rp. 333.462.380,39 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar Rp. 1.820.638.121,64
3.
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 Rp. 2.254.203.449,57
Pasal 3
Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.1 dan C.I.2.
Ditetapkan di Semarang.
Pada tanggal 29 Agustus 1981.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
KETUA,
ttd.
SOEPARDJO WIDARTO
ttd.
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1982 No. 903,33-1204.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 107 tanggal 31 Desember Tahun 1982 Seri D No. 106.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
ttd.
Pro. SOENARTEDJO
NIP. 010.021.090.
Catatan: *). Buku tersendiri.
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini menetapkan sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981, meliputi perhitungan anggaran rutin, pembangunan, dan urusan kas, sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
