PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2010
Abstrak Peraturan
Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kemajuan Perusahaan Daerah Prodexim, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan menyempurnakan jenis-jenis usaha Perusahaan Daerah Prodexim dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; Permendagri No.1 Tahun 1984; Kepmendagri No.153 Tahun 2004; PERDA Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.10 Tahun 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No.14 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No.10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim.
Tentang
:Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Prodexim
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan dan memajukan Perusahaan Daerah Prodexim, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan menyempurnakan jenis-jenis usaha Perusahaan Daerah Prodexim dimaksud;
b.
bahwa tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang, akan dijadikan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Perusahaan Daerah Prodexim, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim.
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
8.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1)
Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:
a.
Properti dan Developer;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Perdagangan Umum dan Jasa;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Kontraktor, Konstruksi dan Pekerjaan Sipil;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Angkutan Darat, Pelayaran dan Jasa Pelabuhan;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
Kelautan dan Perikanan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas.
2.
Ketentuan Pasal 7 setelah ayat (2) ditambah ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1)
Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp 9.623.007.224,48 (sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) yang terdiri dari:
a.
Uang tunai pada Tahun 1990 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990) Sebesar: Rp 550.000.000,-
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Aset bangunan dan gedung di jalan Karet Nomor 1 Palembang, senilai Rp 250.000.000,-
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Aset di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang: Tahun 1993, senilai Rp 600.000.000,-; Tahun 1995, senilai Rp 1.278.501.299,48; Tahun 1996, senilai Rp 743.800.000,-
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Uang tunai pada Tahun 1997 sebesar Rp 6.200.705.925,-
Penjelasan: Cukup jelas.
(2a)
Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Tahun 2010 diadakan penambahan berupa aset tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang senilai Rp 11.212.496.000,- (sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
3.
Setelah Pasal 7 ditambah satu pasal yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
Penyerahan aset tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a) kepada Perusahaan Daerah Prodexim, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan: Cukup jelas.
4.
Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat:
a.
Umum:
1.
Warga Negara Indonesia;
Penjelasan: Cukup jelas.
2.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Penjelasan: Cukup jelas.
3.
Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
Penjelasan: Cukup jelas.
4.
Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah, dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Penjelasan: Cukup jelas.
5.
Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Penjelasan: Cukup jelas.
6.
Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
7.
Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Khusus:
1.
Memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship);
Penjelasan: Cukup jelas.
2.
Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
Penjelasan: Cukup jelas.
3.
Berwibawa dan jujur;
Penjelasan: Cukup jelas.
4.
Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.
Penjelasan: Cukup jelas.
5.
Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1)
Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
a.
mampu mengawasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan program kerjanya;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mampu memberikan saran kepada Direksi agar Badan Usaha Milik Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mampu memberikan pandangan mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Diundangkan di Palembang pada tanggal 10 Maret 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
ttd.
H. ALEX NOERDIN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
ttd.
MUSYRIF SUWARDI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim. Perubahan dilakukan dalam rangka meningkatkan dan memajukan Perusahaan Daerah Prodexim dengan menyempurnakan jenis-jenis usaha serta menambahkan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa aset tanah dan bangunan eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang sebagai modal perusahaan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
