PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 7 TAHUN 1996
Abstrak Peraturan
Perhitungan APBD Prov. Daerah Tk. I Jambi TA 1995/1996 tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Perda.
UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Keppres No. 22 Tahun 1984; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 11 Tahun 1978;
Perda ini mengatur mengenai Penetapan Sisa Perhitungan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi TA 1995/1996
Tentang
:PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA 1995/1996
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA 1995/1996
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAMBI,
Menimbang
:
a.
bahwa Perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 telah selesai dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.
bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan sebagai rancangan tahun anggaran berikutnya;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Barang Milik Daerah;
10.
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 April 1983 tentang Administrasi Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penguasaan Pemanfaatan Hasil Galian Bumi dan Bangunan;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Subsidi;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370-383 tanggal 24 Desember 1984 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 316 Tahun 1984 tentang Penguasaan Pemanfaatan Hasil Galian Bumi dan Bangunan;
18.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah;
19.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyusunan Sisa Hasil Keuangan Daerah;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1987 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 316 Tahun 1984;
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Bentuk dan Format Laporan Keuangan Daerah;
23.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1989/1990;
24.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1990 tentang Persetujuan Perubahan APBD dan Persetujuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
25.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 1 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996;
26.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 11 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1994/1995;
27.
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 14 Mei 1996 tentang Persetujuan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
28.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/817/Pemda tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
29.
Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Anggaran tanggal 18 Maret 1995;
30.
Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 14 Juni 1996;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1995/1996 SEBAGAI RANCANGAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DALAM DAERAH TINGKAT I JAMBI
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1995/1996
Pasal 1
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut:
1.
Perhitungan Anggaran Pendapatan.
a.
Pendapatan:
1.
Rutin Rp 11.216.063.686,67
2.
Pembangunan Rp 84.787.121.897,00
b.
Belanja:
1.
Rutin Rp 9.714.488.855,45
2.
Pembangunan Rp 87.129.452.973,76
2.
Perhitungan Anggaran Belanja.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah Rp 7.216.489.895,48
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Setelah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut:
a.
Perhitungan Urusan Kas dan perhitungan.
b.
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah: Rp 7.216.489.895,48
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI
ttd.
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN 1996 NOMOR 7
Penjelasan Umum
Cukup jelas.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
