PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1979
Abstrak Peraturan
Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat IJawa Tengah Tahun Anggaran 1978/1979 perluditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 2/4/32 - 106 tanggal 13 Juni 1978; Peraturan Daerah Propisi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1978 tanggal 28 Maret 1978; Keputusan Dewan Perwakilan- Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78 - 79 yang disyahkan dengan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1978 Nomor Pem. 4/3/33 - 776
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang. Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan+/ Rp. 8.870.769.000,-. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun Anggaran 1978 / 1979 setelah perubahan menjadiRp. 105.398.249.666,-
Tentang
:Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1989;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 2/4/32-106 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 1/5/13-104 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979;
9.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 yang disyahkan dengan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1978 Nomor Pem. 4/3/33-776 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979
Pasal 1
(1)
Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan ........................................................+/ sehingga menjadi................................ Rp. 8.870.769.000,- Rp. 105.398.429.666,- dan diperinci sebagai berikut:
1.
Pendapatan Rutin sebelum perubahan.......................... Rp. 89.475.305.666,- Bertambah/berkurang......+/ Rp. 2.159.595.000,- Pendapatan rutin setelah perubahan.......................... Rp. 91.634.900.666,- Pendapatan pembangunan sebelum perubahan...................... Rp. 7.052.355.000,- bertambah/berkurang......+/ Rp. 6.711.174.000,- Pendapatan pembangunan setelah perubahan: Rp. 13.763.529.000,-
(2)
Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 *) dan A.IX.2 *) Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
(1)
Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan+/ Rp. 8.870.769.000,- sehingga menjadi............................. Rp. 105.398.429.666,- dan diperinci sebagai berikut:
1.
Belanja Rutin sebelum perubahan....................................... Rp. 84.823.919.666,- Bertambah/berkurang......................+/ Rp. 2.303.689.000,- Belanja Rutin setelah perubahan: Rp. 87.127.608.666,-
2.
Belanja Pembangunan sebelum perubahan....................................... Rp. 11.703.741.000,- Bertambah/berkurang......................+/ Rp. 6.567.080.000,- Belanja Pembangunan setelah perubahan: Rp. 18.270.821.000,-
(2)
Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 *) dan A.IX.2. *) Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp. 105.398.249.666,-
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.223.756.000,- sehingga menjadi............................... Rp. 19.819.095.000,- dan diperinci sebagai berikut:
1.
Pendapatan Rutin sebelum perubahan........................................ Rp. 14.095.339.000,- bertambah........................................ Rp. 671.344.000,- Pendapatan rutin setelah perubahan........................................ Rp. 14.766.683.000,-
2.
Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan......................................... Rp. 3.500.000.000,- Bertambah......................................... Rp. 1.552.412.000,- Pendapatan Pembangunan setelah perubahan.............................. Rp. 5.052.412.000,-
(2)
Perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 *) dan A.IX.2 *) Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.223.756.000,- sehingga menjadi.............................. Rp. 19.819.095.000,- dan perincian sebagai berikut:
1.
Belanja Rutin sebelum perubahan................................ Rp. 14.095.339.000,- Bertambah.............................. Rp. 671.344.000,- Belanja Rutin setelah perubahan..................... Rp. 14.766.683.000,-
2.
Belanja Pembangunan sebelum perubahan... Rp. 3.500.000.000,- Bertambah................... Rp. 1.552.412.000,- Belanja pembangunan setelah perubahan...... Rp. 5.052.412.000,-
(2)
Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 *) dan A.IX.2 *) Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 1979
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
ttd.
(SOEPARDJO)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
ttd.
(WIDARTO)
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Maret 1979 Nomor: Kupd. 1/3/37-29
Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tanggal 21 Mei tahun 1979 Seri D Nomor 1.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ttd.
(H. KARDIMAN)
*) Lampiran dibuku tersendiri.
Penjelasan Umum
Cukup jelas.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
