Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah, membuka lapangan kerja, membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM terutama pada sumber pembiayaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; MODAL DASAR; KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM; PENYERTAAN MODAL DAERAH; KEGIATAN USAHA; PEMBATASAN; IMBAL JASA PENJAMINAN; KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH; PRINSIP PENGELOLAAN; ORGAN PERUSAHAAN; KEPEGAWAIAN; PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN; PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; KETENTUAN PENUTUP

Tentang
:PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Daerah
Bentuk Singkat
:Perda
Nomor
:7
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Pontianak
Tanggal Penetapan
:17 Desember 2012
Tanggal Pengundangan
:17 Desember 2012
Tanggal Berlaku
:17 Desember 2012
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Sumber
:LD.2012/NO., LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 22 HAL
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/304350/perda-prov-kalimantan-barat-no-7-tahun-2012
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
BUMN, BUMD & Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan Perasuransian, Penjaminan & IKNB
Sub Subsektor
:
BUMD & Penyertaan Modal Daerah Penjaminan & Lembaga Pembiayaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012

a. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, antara lain menegaskan pembangunan kesehatan · diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dan terus mendorong peran serta swasta dalam peningkatan keunggulan lokal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai entitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan memperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta kearifan lokal; b. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan a. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, antara lain menegaskan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dan terus mendorong peran serta swasta dalarn peningkatan keunggulan lokal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai entitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan memperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta kearifan lokal; b. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui upaya kesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; kesejahteraan masyarakat di Daerah; c. bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif, dengan melibatkan seluruh komponen yang dilakukan c. bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif, dengan melibatkan seluruh komponen yang secara dilakukan terpadu dan secara terpadu dan bertanggungjawab dalam bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesehatan; penyelenggaraan kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ten tang Penyelenggaraan ten tang Penyelenggaraan Kesehatan. 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor 151, Tambahan Lembaran Negara �publik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-imdang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara �fpublik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-imdang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2, Tahun 2, Tahun 1964 tentang 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-µ,lndang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-µ,lndang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); • • 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); • 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); • 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 3 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); • 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); • 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, • 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 4 Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5234); • • Indonesia Nomor 5234); 23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jarninan Scsial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3447); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian .@m Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik • 23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nornor 3447); • 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian .@m Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 3609); 3609); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian an Pengembangan oleh Perguruan Tinggi �\m Lernbaga Penelitian dan Pengembangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil f'.l\nelitian )m Pengembangan oleh Perguruan Tinggi �an Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lernbaran Negara Republik 5 5 Indonesia Nomor 4497); Indonesia Nomor 4497); 30. Peraturan Pernerintah Nomor J}J Tahun 2005 30. Peraturan Pemerintah Nomor JJ9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan �an Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tentang Pedoman Pembinaan tt!an Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian an Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing isfan Orang Asing (Lembaran I Nornor 4592); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian ' an Pengembangan Asing, Badan U saha Asing - an Orang Asing (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666); Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666); • 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Nornor • 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tiiliun 2007 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Nornor 34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembatart Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); (Lembarar; Negara Republik Indonesia Ta.nun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); • • 35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur 37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun dengan Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 6 6 Republik Indonesia Nomor 5209); 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l Republik Indonesia Nomor 5209); 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan kf7an Penyebarluasan Peraturan Perundang­ Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan �an Penyebarluasan Peraturan Perundang- "-l A'.fndangan; 39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ MENKES/SK/VIII/2003 .\A ..-trndangan; 39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ MENKES/SK/VIIl/2003 tentang Pedoman tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi Kesehatan; Penyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi Kesehatan; 40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ MENKES/SK/V /2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ MENKES/SK/V /2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional: 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; • 42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255); 42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan • (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255); 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB IV TANGGUNG JAWAB BAB V KEWENANGAN BAB VI RUANG LINGKUP BAB VII SISTEM KESEHATAN PROVINSI BAB VIII STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA BAB Xl KOORDINASI PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII SANKSI BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Baca selengkapnya

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang
:
a.
bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah, membuka lapangan kerja, membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM terutama pada sumber pembiayaan;
b.
bahwa dalam rangka peningkatan akses Koperasi dan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada sumber pembiayaan dan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, diperlukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi dan UMKM dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank;
c.
bahwa untuk mendorong kegiatan usaha Lembaga Penjaminan Kredit Daerah di Kalimantan Barat agar diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian Daerah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
17.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
6.
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
7.
Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
8.
Penjaminan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Penjaminan Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
9.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
10.
Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.
11.
Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
12.
Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin, baik perorangan, Badan Usaha, Perseroan Terbatas, unit usaha suatu Yayasan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dang Menengah(UMKM).
13.
Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
14.
Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
15.
Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
16.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
17.
Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
18.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
19.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
20.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
21.
Modal dasar adalah modal utama perusahaan yang terhimpun untuk melakukan kegiatan usaha.
22.
Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
23.
Kantor Cabang adalah setiap kantor perusahaan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat perusahaan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor tersebut melakukan kegiatannya.
24.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama melalui kerjasama penyertaan modal.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk PT JAMKRIDA.
(2)
Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): PT JAMKRIDA yang dimaksud adalah BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan/atau penjaminan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Ayat (2): Pendirian PT JAMKRIDA dituangkan dalam Akta Notaris yang selanjutnya dimohonkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT JAMKRIDA memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan pengesahan badan hukun PT JAMKRIDA.
BAB III
NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
(1)
Nama Perusahaan adalah PT JAMKRIDA Kalimantan Barat.
(2)
Untuk penegasan identitas PT. JAMKRIDA, dapat ditetapkan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha.
(3)
Logo harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perusahaan ke depan.
(4)
Penetapan logo beserta perubahannya ditetapkan oleh PT. JAMKRIDA.
(5)
PT. JAMKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pontianak dan dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Nama Perusahaan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersamaan dengan proses pendirian Perusahaan. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Ayat (5): Usaha lain dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain berupa pembukuan unit usaha Syariah, yang berkedudukan sebagai anak Perusahaan.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1)
Maksud pembentukan PT. JAMKRIDA adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM serta mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(2)
Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA adalah:
a.
memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
b.
meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
c.
meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
MODAL DASAR
Pasal 5
(1)
Modal dasar PT. JAMKRIDA adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah).
(2)
Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. JAMKRIDA paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar rupiah).
(3)
Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. JAMKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM
Pasal 6
(1)
Pemegang saham PT. JAMKRIDA terdiri dari:
a.
Pemerintah Daerah;
b.
Pemerintah kabupaten/kota di daerah; dan
c.
Pemegang saham lainnya.
(2)
Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
a.
Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
b.
Pemerintah kabupaten/kota, dan pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49%(empat puluh sembilan persen).
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Huruf a: Cukup jelas. Huruf b: Cukup jelas. Huruf c: Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta. Ayat (2): Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Saham yang dikeluarkan oleh PT. JAMKRIDA adalah saham atas nama.
(2)
Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Ayat (2): Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.
BAB VII
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 8
(1)
Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, dan selanjutnya dialokasikan dalam Peraturaan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII
KEGIATAN USAHA
Pasal 9
Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, PT. JAMKRIDA memproses izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan cq. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1)
Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM.
(2)
Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1), PT. JAMKRIDA dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:
a.
penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
b.
penjamin kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL);
c.
penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d.
penjaminan atas surat utang;
e.
penjaminan transaksi dagang;
f.
penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa(surety bond);
g.
penjaminan bank garansi(kontra bank garansi);
h.
penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
i.
penjaminan letter of credit(L/C);
j.
penjamin kepabeanan(custom bond);
k.
jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
l.
penyediaan informasi(database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
m.
penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
n.
penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Kegiatan usaha yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf n, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Izin usaha pada saat pendirian Perusahaan. Sedangkan kegiatan usaha di luar huruf a sampai dengan huruf n yang akan diselenggarakan oleh Perusahaan, diproses perizinannya kepada Menteri Keuangan cq. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Huruf a: Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada angotanya berarti Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan(kreditur) kepada anggotanya. Huruf b: PKBL merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Huruf c: Yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntunan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan. Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Huruf d: Cukup jelas. Huruf e: Yang dimaksud dengan penjaminan transaksi dagang adalah penjaminan resiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli(Distribusi) terhadap penjual(pabrik). Huruf f: Yang dimaksud dengan Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa(surety bond) adalah penjaminan kepada pemilik proyek(obligee) terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat kontraktor(principal) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak. Huruf g: Yang dimaksud dengan bank garansi adalah perjanjian penanggung atau borgtocht, di mana bank yang menjadi pihak ketiga(penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur. Huruf h: Yang dimaksud dengan penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri(SKBDN) adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan issuing bank(penerima jaminan) atas permintaan applicant (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri. Huruf i: Yang dimaksud dengan penjaminan letter of credit(L/C) adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan issuing bank (penerima jaminan) atas permintaan applicant(Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga(beneficiary) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri. Huruf j: Yang dimaksud dengan penjaminan kepabeanan(custom bond) adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (principal) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan: 1. fasilitasi kepabeanan; 2. faslitasi penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan 3. pungutan negara lainnya. Huruf k: Cukup jelas. Huruf l: Cukup jelas. Huruf m: Cukup jelas. Huruf n: Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
PT. JAMKRIDA wajib menjaga likuiditasnya.
(2)
Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Resiko likuidasi penjaminan dihitung dengan menggunakan current ratio.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan Penjaminan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Ayat (2): Yang dimaksud dengan current ratio adalah perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1)
Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PT. JAMKRIDA dapat melakukan investasi dalam bentuk:
a.
deposito pada bank umum;
b.
surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
c.
surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d.
obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi(investment grade);
e.
saham yang tercatat di bursa efek;
f.
reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
g.
penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2)
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Huruf a: Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Huruf b: Cukup jelas. Huruf c: Cukup jelas. Huruf d: Yang dimaksud dengan sukuk korporasi adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan baik yang terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Huruf e: Cukup jelas. Huruf f: Yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Huruf g: Yang dimaksud dengan Penjamin Ulang adalah perusahaan penjamin yang kegiatannya usaha pokoknya melakukan penjaminan ulang kredit. Ayat (2): Cukup jelas.
BAB IX
PEMBATASAN
Pasal 14
(1)
PT. JAMKRIDA dilarang:
a.
memberikan pinjaman;
b.
menerima pinjaman; dan/atau
c.
melakukan penyertaan modal secara langsung.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dikecualikan untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Huruf a: Penjamin dilarang memberikan pinjaman, kecuali pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds), atau pinjaman dari pemegang saham. Huruf b: Cukup jelas. Huruf c: Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas.
BAB X
IMBAL JASA PENJAMINAN
Pasal 15
(1)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. JAMKRIDA menerima imbal jasa penjaminan.
(2)
Besarnya imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a.
resiko yang dijamin;
b.
jangka waktu penjaminan;
c.
biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
d.
keuntungan.
(3)
Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH
Pasal 16
(1)
Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada PT. JAMKRIDA dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
(2)
Sejak klaim dibayar oleh PT. JAMKRIDA, hak tagih Penerima Jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih PT. JAMKRIDA.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 17
Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip:
a.
peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
b.
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi: transparansi, kewajaran, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas; dan
c.
peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
Penjelasan Pasal:
Huruf a: Cukup jelas. Huruf b: Yang dimaksud dengan good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Yang dimaksud dengan transparansi(transparency) adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Yang dimaksud dengan kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kemandirian(independency) adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang dimaksud dengan akuntabilitas(accountability) adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan responsibilitas(responsibility) adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c: Cukup jelas.
BAB XIII
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
Organ Perusahaan terdiri dari:
a.
RUPS;
b.
Direksi; dan
c.
Dewan Komisaris.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua RUPS
Pasal 19
(1)
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Direksi
Pasal 20
(1)
Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
(2)
Direksi berjumlah paling sedikit 2(dua) orang, terdiri dari 1(satu) orang Direktur Utama dan 1(satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
(3)
Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Untuk pertama kali pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Dewan Komisaris
Pasal 21
(1)
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT. JAMKRIDA dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2)
Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2(dua) orang, terdiri dari 1(satu) orang Komisaris Utama dan 1(satu) orang Anggota Komisaris.
(3)
Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KEPEGAWAIAN
Pasal 22
Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 23
Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan laba bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 24
(1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. JAMKRIDA ditetapkan dalam RUPS.
(2)
Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
(3)
Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. JAMKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan penggabungan(merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Yang dimaksud dengan peleburan(konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang dimaksud dengan pengambilalihan(akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih. Ayat (2): Konsolidasi internal dilakukan agar dalam RUPS pemegang kuasa Pemerintah Daerah(selaku pemegang saham dominan) mendapat persetujuan dari DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sehingga penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan sudah didasarkan pada kesepakatan bersama. Ayat (3): Cukup jelas.
BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 25
(1)
Pembubaran dan likuidasi PT. JAMKRIDA ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. JAMKRIDA diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
(3)
Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. JAMKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan likuidasi adalah proses membubarkan Perusahaan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero). Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas.
Pasal 26
Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembubaran dan likuidasi kantor cabang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan teknis mengenai operasional Perusahaan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Penjaminan.
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDY ASSOVIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR
Penjelasan Umum
Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Nasional dan Daerah khususnya di Kalimantan Barat. Salah satu permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif. Dalam rangka mengatasi permasalahan akses pada sumber pendanaan perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adanya Perusahaan, dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan(collateral) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan(collateral subsitution). Keberadaan Perusahaan ini sebagai Penjaminan dapat menekan resiko kredit melalui transfer resiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan. Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah: a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM; b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Perusahaan ini berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas(PT) yang modal dasarnya berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang pembentukannya dengan Peraturan Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, karena BUMD ini berbadan hukum PT maka pembentukannya berpedoman/berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat ini berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas(PT) karena diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian daerah terutama dalam membantu akses sumber pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
OJK Cabut Izin Credit Saison Indonesia Finance, Perusahaan Wajib Bentuk Tim Likuidasi
16 Okt 2026

OJK Cabut Izin Credit Saison Indonesia Finance, Perusahaan Wajib Bentuk Tim Likuidasi

OJK mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Credit Saison Indonesia Finance (PT CSIF) karena perusahaan itu gagal memperbaiki kondisinya selama masa pengawasan khusus. Dengan pencabutan ini, PT CSIF tidak lagi boleh menjalankan usaha pembiayaan dan harus memulai proses pembubaran.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.