Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1951

Hal tunjangan anak bagi anak-angkat.
Menurut aturan yang berlaku, yakni pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, begitu juga menurut P.G.P. 1948, maka untuk anak angkat tidak diberikan tunjangan anak.
Aturan itu pada azasnya kurang memuaskan, dilihat dari adat-istiadat orang Timur dan bangsa Indonesia khususnya. Sesungguhnya oleh Republik Indonesia dahulu pernah diakui kebenarannya, apabila untuk anak-angkat diberikan tunjangan anak. Akan tetapi mengingat akan kenyataan bahwa kepada "anak-angkat" dalam praktek diberi pengertian yang tidak sewajarnya hingga orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak, menerima tunjangan anak bagi yang mereka sebut "anak-angkat" maka dihentikanlah pembayaran tunjangan anak bagi anak-angkat umumnya.
Kiranya selaras dengan maksud keadilan bila sekarang dibuka kembali kemungkinan memberi tunjangan anak bagi anak-angkat, akan tetapi dengan syarat-syarat sedemikian, hingga dapat dicegahlah perbuatan yang tidak pada tempatnya.
Tunjangan-kemahalan-daerah dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri dsb.
Sebagaimana telah dipermaklumkan dalam surat-edaran Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 19 Agustus 1950 No.P 1A/2941 (Tambahan Lembaran-Negara No.46), maka pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 tidak menggambarkan dengan jelas apa yang menjadi maksud tujuannya.
Mendahului perubahan resmi dengan Peraturan Pemerintah maka dalam
surat-edaran tersebut telah diberi petunjuk bagaimana pasal itu seharusnya ditafsirkan.
Pada pokoknya perobahan menurut peraturan ini ialah sesuai dengan bunyi petunjuk tadi.
Gaji-tambahan-peralihan Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 16, dalam memperhitungkan gaji-tambahan-peralihan menurut peraturan itu, dipakai sebagai dasar gaji-pokok pada tanggal 30 Juni 1950.
Menetapkanitu mengakibatkan bahwa pegawai, yang pada tanggal 30 Juni 1950 masih mempunyai gaji-tambahan-peralihan berdasarkan Pasal 25 P.G.P. yang mana telah ditambah dengan 75% dan 50% berturut-turut terhitung dari tanggal 1 Januari 1950, dan 1 Maret 1950 dengan sekaligus mundur dalam pendapatannya, karena pada hakekatnya penetapan dalam pasal 9 tadi berarti penghapusan gaji-tambahan-peralihan tersebut mulai tanggal 1 Juli 1950. Adapun alasan yang dipergunakan dulu ialah karena gaji tambahan-peralihan yang dimaksud sebetulnya sudah sejak dahulu harus dihapuskan, i.c. mulai tanggal 1 Januari 1950, yaitu pada saat gaji-pokok pegawai dinaikkan dengan 75%.
Berhubung dengan uraian di atas dipandang adil jika gaji-tambahan-peralihan (lama) yang diterima pada 30 Juni 1950 untuk penyesuaian ini diperhitungkan pula dalam menetapkan jumlah gaji-tambahan-peralihan menurut Peraturan Pemerintah No. 16 dengan tidak mengurangi azas terurai dalam kalimat 22 surat edaran Jawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 19 Agustus 1950 No. P. 1A/2941. Tidaklah dimaksudkan memberikan gaji tambahan peralihan menurut perhitungan yang dianggap adil itu terhitung dari tanggal 1 Juli 1950, melainkan mulai tanggal 1 Januari 1951.
Tunjangan-kemahalan daerah bagi pegawai yang tidak kawin.
Menurut peraturan yang berlaku, pegawai yang tidak kawin diberi tunjangan-kemahalan-daerah sejumlah separoh dari jumlah tunjangan yang ditetapkan bagi pegawai yang kawin.
Dengan tidak menyimpang dari pada pendapat bahwa, dibenarkan adanya perbedaan dalam jumlah tunjangan bagi pegawai yang kawin dan pegawai yang tidak kawin, maka ada cukup alasan untuk mengurangi perbedaan itu, sehingga jumlah tunjangan-kemahalan-daerah bagi pegawai yang tidak kawin menjadi sebesar tiga perempat daripada jumlah tunjangan bagi pegawai yang kawin.
--------------------------------CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/29; TLN NO. 94