Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah ini merupakan tambahan pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.
117) tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Bapekan.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959 itu kedudukan dan kedudukan Keuangan Ketua Bapekan sudah ditetapkan dengan jelas, yaitu ditetapkan setaraf dengan Menteri, sehingga tentang hal itu tidak diberi tambahan ketentuan-ketentuan lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.
Dengan sendirinya untuk Ketua Bapekan berlaku Undang-undang No. 12 tahun 1959.
Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959 Wakil Ketua dan para anggota Bapekan diberi kedudukan Pegawai Negeri golongan F ruang VII P.G.P.N. 1955 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959. Dengan demikian segala peraturan keuangan yang berlaku bagi pegawai Negeri
golongan F ruang VII dengan sendirinya berlaku bagi mereka. Namun kedudukan seorang Wakil Ketua atau anggota Bapekan yang oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang disebut pegawai Negeri tidak dapat disamakan dalam semua seginya dengan Pegawai Negeri pada umumnya. Perbedaan-perbedaan yang tampak adalah seperti berikut :
a. Wakil Ketua dan anggota Bapekan memegang jabatannya tidak karena berhak karena masa kerjanya atau karena ada lowongan akan tetapi oleh karena mereka itu ditunjuk oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang atas pertimbangan-pertimbangan bahwa mereka itu tepat untuk memegang jabatan itu.
b. Mereka itu sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang kalau dianggap sudah tidak dapat lagi untuk terus memegang jabatan itu, tidak dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya harus difikirkan kalau memberhentikan seorang pegawai Negeri.
c. Mereka itu dilarang dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 untuk menerima hasil uang atau benda jabatan swasta atau merangkap penghasilan dari jabatan resmi diluar Bapekan.
d. Mereka didalam menjalankan tugas yang diberikan dengan Peraturan Presiden No.1 tahun 1959 mau tidak mau harus berhubungan langsung dengan pejabat-pejabat tertinggi, termasuk para Menteri, yang berada dibawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
e. Mereka diikat dengan sumpah khusus untuk merahasiakan segala rahasia yang diketahui dalam jabatannya; terhadap pelanggarannya ditetapkan ancaman hukuman khusus dan lebih dari pada ancaman hukuman terhadap seorang pegawai Negeri biasa.
Berdasarkan atas perbedaan-perbedaan itu maka sudah sewajarnya kepada Wakil Ketua dan para anggota Bapekan diberikan kedudukan yang tidak menyimpang dari P.G.P.N. akan tetapi lebih tinggi dari pada pegawai diberikan kedudukan keuangan yang sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Pertimbangan Agung (Sementara) atau Dewan Perancangan Nasional dalam hal tunjangan jabatan, biaya perjalanan dinas dan biaya pemakaman yang dipikul oleh Negara kalau meninggal dunia selama memegang jabatan.
Maka dari itu tambahan ketentuan-ketentuan dalam kedudukan keuangan Wakil Ketua dan para anggota Bapekan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah ini diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Undang-undang No. 12 tahun 1959.