Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1957

Jika dalam tahun-tahun yang lampau pembangunan Negara dan masyarakat kita secara teratur dan terpimpin serta berjangka waktu yang tertentu masih bersifat perencanaan, maka kini usaha tersebut sudah meningkat sampai taraf pelaksanaan, malahan penyelenggaraan rencana pembangunan itu sudah dimulai pada tahun 1956 (lihatlah Anggaran Belanja Negara tahun dinas 1956).
Untuk menghadapi masalah-masalah sosial-ekonomis dan pembangunan maka Pemerintah di masa yang lampau telah membentuk berturut-turut :
1. Dewan Ekonomi dan Keuangan dengan Keputusan Serikat No. 95 tahun 1950, yang kemudian dirubah terakhir dengan Keputusan No. 192 tahun 1955, dan yang diberi tugas :
memberi nasihat kepada Dewan Menteri, baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif Dewan Ekonomi dan Keuangan sendiri, mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi keuangan Negara.
2. Dewan Perancang Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1952, yang diberi tugas :
a. penyusunan rencana guna meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. pembuatan, suatu rencana yang seimbang untuk jangka panjang buat pembangunan Negara dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian alat-alat dan sumber-sumber teknis, alam, keuangan dan intelek yang ada dalam Negara dan yang bertujuan mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat dengan cara selektif mungkin;
c. penyusunan rencana transmigrasi.
3. Dewan Ekonomi dan Perencanaan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1956 (yang mencabut semua Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah termaksud pada angka 1 dan 2 di atas), yang diberi tugas :
i. menyusun rencana guna meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; II. membuat suatu rencana yang seimbang untuk jangka panjang untuk pembangunan Negara dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek yang ada dalam Negara dan yang bertujuan mempertinggi tingkat
penghidupan rakyat;
III. memberi nasihat kepada Dewan Menteri baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif sendiri mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan Negara.
Di masa pembangunan berencana itu sedang dilaksanakan, maka dirasa perlu untuk meninjau kembali Dewan Ekonomi dan Perencanaan tersebut di atas dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang.
Berhubung dengan telah dimulainya masa pembangunan itu, maka dipandang tepat jika nama "Dewan Ekonomi dan Perencanaan" dirubah menjadi "Dewan Ekonomi dan Pembangunan."
Dalam menyusun Dewan Ekonomi dan Pembangunan itu, Pemerintah selanjutnya memperhatikan beberapa soal seperti tersebut di bawah ini :
1. mengenai susunannya :
sekalipun jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Pembangunan adalah agak besar, namun perlu diusahakan agar ia dapat bekerja secara praktis dan cepat;
2. mengenai tugasnya :
di samping mengingat akan kekayaan materiel Negara kita, perlu diperhitungkan pula tenaga rakyat kita di dalam menyusun rencana-rencana pembangunan itu. Penjelasan