Lewati ke konten utama

Hukum Administrasi Negara

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Hukum Administrasi Negara, dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Sub-sektor

Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian & Maladministrasi

Berita Hukum Administrasi Negara

Lihat di daftar berita
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hukum, HAM, dan Yustisi

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pari... Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar...

Peraturan Hukum Administrasi Negara

Semua Peraturan
UU No. 9 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Berlaku UU No. 10 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram,...

Berlaku PP No. 48 / 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Berlaku UU No. 51 / 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berlaku PP No. 48 / 2016

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Berlaku PP No. 86 / 2013

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Ban...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.