Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam rangka pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun i990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga terdapat 4 (empat) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Ujung Pandang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masing-masing sebagai berikut:
1.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;
2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dacrah hukumnya meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur;
3.Pengadilar Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Irian Jaya; dan
4.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam perkembangannya, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (dahulu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang): dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing dipandang terlalu luas dan telah mengalami pemekaran wilayah provinsi sehingga meiimbulkan berbagai permasalanan yang menghambat terwujudnya akses pada keadilan (access to justice) dan peradilan yang sederhana, cepat, dan hiaya ringan. Luasnya daerah hukum setiap pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut disamping menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan, juga mengakibatkan tidak terakomodirnya nilai-nilai hukum masyarakat setempat. Dari sisi manajemen, jauhnya jarak pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama mengakibatkan rentang kendali yang tidak efektif sehingga dapat mengganggu pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian percepatan reformasi penegakan hukum yang berakibat pemenuhan rasa keadilan tidak optimai. Penambahan volume perkara yang cenderung meningkat dan penambahan pengadilan tata usaha negara yang barl juga merupakan alasan yang mendesak untuk membentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru.
Dalam rangka rneningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat, mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan yaing terjangkau serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengadilan tinggi tata usaha negara kepada masyarakat, maka pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara selaku pengadilar tingkat banding dan selaku kawal depan Mahkamah Agung dipandang perlu dibentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru untuk menambah kapasitas pengadilan tinggi yang sudah terbentuk sebelumnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara periu dilakukan secara selektif, terencana dan bertahap yakni dergan membentuk di beberapa ibukota provinsi yang
dipandang representatif dengan mempertimbangkan penyebaran masyarakat, volume perkara dan keberadaan pengadilan tata usaha negara (pengadilan tingkat pertama) yang sudah terbentuk sebelumnya. Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara yang dipandang mendesak saat ini adalah di 4 (empat) ibukota provinsi yaitu di Kota Palembang, Kota Banjarmasin, Kota Mataram, dan Kota Manado. Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara yang dibentuk dengan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado maka beberapa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terjadi perubahan, sebagai berikut: Wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yakni wilayah Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu seluruh wilayah Provinsi di Pulau Kalimantan, dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yakni wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yakni wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.