Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955

Pasal ini mengatur secara umum untuk seluruh daerah Indonesia larangan untuk mengumpulkan uang logam untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Untuk badan-badan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar dengan pegawai lebih dari sepuluh orang diadakan pengecualian terhadap larangan tersebut. Sudah tentu perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilarang untuk menimbun uang logam, dalam arti menahan uang logam tersebut dan dengan demikian menariknya dari peredaran. Oleh karena uang tembaga lama dari 1 sen dan 21/2 sen akan ditarik kembali dari peredaran secara berangsur-angsur, maka tak begitu perlu untuk mengaturnya dengan tegas dalam Undang-undang Darurat ini. Dengan mengatur secara umum itu ada kepastian bagi Penuntut Umum atau pegawai pengusut lainnya untuk segera mengadakan tindakan-tindakan seperlunya dan juga untuk hakim untuk menjatuhkan hukuman pada mereka yang mengumpulkan uang logam dalam jumlah yang banyak. Mengatur secara umum ini dianggap lebih bermanfaat daripada menyerahkan Menetapkanmaximum itu pada daerah-daerah masing-masing, meskipun dalam pasal 2 telah diadakan pengecualian atas azas tersebut. Telah ditetapkan bahwa setiap orang boleh memiliki uang logam dalam jumlah yang terbatas sekali. Ini diadakan tak lain dengan maksud supaya uang logam sebanyak mungkin berada dalam circulatie terus, sehingga dengan demikian tak akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi rakyat kecil yang sangat membutuhkan uang tersebut.

Pasal ini perlu diadakan sebagai pengecualian dari pasal 1 oleh karena masing-masing daerah lebih-lebih mengetahui keperluan uang logam yang dibutuhkan masing-masing orang atau badan-badan lainnya misalnya untuk keperluan pembayaran kaum buruh, perdagangan dan sebagainya. Sudah selayaknya bahwa pada para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wali Kota Jakarta-Raya diberi kekuasaan untuk menentukan secara incidenteel jumlah maximum dengan menyimpang daripada yang telah ditetapkan secara umum dalam pasal 1. Jumlah ini maximal adalah 10 x lebih besar daripada ketentuan dalam pasal 1. Sudah tentu izin itu tidak diberikan kepada masing-masing pegawai dari suatu perusahaan, kalau perusahaan itu telah mendapat izin dari Pembesar yang bersangkutan untuk memiliki uang logam sampai sepuluh kali lebih banyak daripada ketentuan dalam pasal 1 tersebut. Pemberian izin untuk jumlah yang lebih besar lagi hanya boleh diadakan oleh Menteri Keuangan. Pasal-pasal 3 dan 4 Larangan agio ini harus memberantas kebiasaan untuk memperdagangkan uang. Memperhitungkan agio itu sebetulnya dapat berhubungan dengan pengumpulan uang, teristimewa uang logam. Orang mengumpulkan uang logam justru dengan maksud akan dapat ditukarnya dengan uang kertas dengan harga yang lebih besar. Kebiasaan ini menimbulkan hasrat untuk menganggap uang logam sebagai barang dagangan hal mana harus dilarang.

Sudah cukup jelas.

Menyalahi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, 3 dan 4 berarti menyulitkan perekonomian Negara dan mempersukar penghidupan rakyat kecil, sedangkan menyalahi ketentuan dalam pasal 5 berarti menyulitkan pekerjaan alat-alat Negara, maka sudah selayaknya bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang membahayakan peredaran uang dengan lancar itu diadakan ancaman hukuman yang sepantasnya. Dalam pasal ini dibedakan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpoos) dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (doleus) untuk mana ancaman hukumannya berada pula Pasal-pasal 7,8,dan 9

Menteri Keuangan dengan keputusannya tanggal 31 Oktober 1951 No. 279125/UU menentukan bahwa uang logam hanya dianggap sebagai alat pembayaran yang sah hingga jumlah yang terbatas. Dengan demikian Kas Negeri tidak diwajibkan untuk menukar apabila orang datang untuk menukar uang logam dalam jumlah yang lebih banyak daripada apa yang ditentukan dalam keputusan tersebut. Dengan pasal 10 ini maka jumlah uang logam yang boleh ditukar pada Kas Negari adalah tidak terbatas.

LN1955/18;TLNNO.781