Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978
TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a.
Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b.
Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 2
(1)
Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2)
Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(3)
Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a.
tunjangan jabatan;
b.
tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Penjelasan Pasal:
Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Pejabat Negara yang tertinggi, maka sudah selayaknya gajinya pun merupakan gaji yang tertinggi pula. Di samping gaji pokok, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Pasal 3
Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a.
seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b.
seluruh biaya rumah tangganya;
c.
seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Penjelasan Pasal:
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan.
a. Yang dimaksud dengan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah segala biaya yang diperlukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, seperti : - segala biaya perjalanan di dalam di luar negeri; - segala biaya rapat, konperensi dan lain-lain yang serupa dengan itu; - segala biaya penerimaan tamu dari dalam maupun dari luar negeri; - uang representasi; - biaya yang diperlukan.
b. Cukup jelas;
c. Cukup jelas.
Pasal 4
Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.
Penjelasan Pasal:
Tempat kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara, oleh sebab itu perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.
BAB III
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN
Pasal 6
(1)
Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2)
Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.
Penjelasan Pasal:
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji pokoknya. Masa jabatan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tidak mempengaruhi besarnya pensiun. Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 7
Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:
a.
tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
b.
biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c.
seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Penjelasan Pasal:
Untuk memungkinkan melaksanakan tugas kemasyarakatan, maka disamping pensiun, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pembiayaan lain yaitu : - tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri: biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon; - biaya perawatan kesehatan termasuk keluarganya.
Pasal 8
Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing :
a.
diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b.
disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Penjelasan Pasal:
a. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan;
b. Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya.
Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara.
Pasal 9
Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
meninggal dunia;
b.
diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2)
Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
Penjelasan: a. Apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pembayaran pensiunnya dihentikan pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia; b. Cukup jelas.
a.
pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b.
pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(3)
Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.
Penjelasan: Bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden hanya berhak memperoleh satu pensiun berdasarkan Undang-undang ini, yaitu yang lebih menguntungkan baginya, umpamanya seorang bekas Presiden diangkat kembali menjadi Wakil Presiden. Dalam hal yang sedemikian apabila yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kepadanya diberikan kembali pensiunnya sebagai bekas Presiden.
Pasal 11
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.
Penjelasan Pasal:
Walaupun bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden tidak mempunyai kedudukan resmi dalam pemerintahan, tetapi ia akan tetap mempunyai tugas-tugas kemasyarakatan, yang untuk pelaksanaannya memerlukan bantuan dari staf. Staf tersebut terdiri dari Pegawai Negeri, yang jumlahnya ditentukan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
Pasal 12
(1)
Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
Penjelasan: Yang berhak mendapat pensiun janda adalah isteri yang sah dari bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.
(2)
Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia.
Penjelasan: Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (2)
(3)
Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan:
Penjelasan: Pada umumnya janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas Wakil Presiden akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan almarhum suaminya/almarhumah isterinya ketika menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memungkinkan hal ini dipandang wajar apabila kepada janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas Wakil Presiden diberikan: a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri; b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon; c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan ayat ini.
a.
tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
b.
biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik, dan telepon;
c.
biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Pasal 13
Kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, masing-masing :
a.
diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b.
disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Penjelasan Pasal:
Rumah yang dimaksud dalam huruf a pasal ini adalah rumah sebagai tersebut dalam Pasal 8 huruf a. Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan pasal ini.
Pasal 14
(1)
Pembayaran pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan:
a.
meninggal dunia; atau
b.
kawin lagi.
(2)
Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang:
Penjelasan: Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden. umpamanya apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden mempunyai isteri 2 (dua) orang yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing ibu memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.
a.
belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
b.
belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
c.
belum pernah kawin.
(3)
Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
meninggal dunia;
b.
telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c.
telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d.
telah kawin.
Pasal 16
Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan :
a.
pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2);
b.
sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1)
Apabila Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pemakamannya diselenggarakan oleh Negara.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Apabila isteri/suami Presiden, isteri/suami Wakil Presiden, isteri/suami bekas Presiden, isteri/suami bekas Wakil Presiden, janda/duda bekas Presiden, atau janda/duda bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh Negara.
Penjelasan: Janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang pada saat meninggalnya masih menerima pensiun janda/duda.
Pasal 18
Pemberian dan penghentian pembayaran pension sebagaimana dimaksud dalam UndangÄundang ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1)
Pensiun janda dan hak-hak lainnya bagi isteri bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan kepada isterinya yang sah.
(2)
Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri, maka :
a.
pensiun janda dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
b.
nilai sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud data Pasal 13 huruf a dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
c.
sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya disediakan bagi isteri pertama yang sah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka segala peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 52
Penjelasan Umum
Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya diselaraskan dengan kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran dalam, melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
Pada dewasa ini, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden begitu juga pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden perlu diatur dengan Undang-undang.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
