Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

1.
Undang-undang ini mengubah :
a. Daerah Tingkat II Marangin dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 9(sembilan) kecamatan, dan.
b. Daerah Tingkat I Batang Hari dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi 3 (tiga) kecamatan.
Wilayah-wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi masing-masing Daerah Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai masing-masing badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan keuangan sendiri.
2.
Untuk Daerah Tingkat II Merangin yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan dipergunakan nama Daerah Tingkat II Muara Bungo-Tebo. Sedangkan untuk Daerah Tingkat II Batang Hari yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama Daerah Tingkat II Batang Hari. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956No. 25, dengan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu dalam Undang-undang ini dipergunakan sebuatan Batang Hari lama.
3.
Pada penetapan masing-masing wilayah Daerah itu dikuti batas-batas dari wilayah yang mencakup wilayah dari kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. 4.
4.
Sebagai ibukota ditetapkan bagi:
a. Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko di Bangko bekas ibukota "KewedanaanBangko"
b. Daerah Tingkat II Muara Bung-Tebo di Muara Bungo bekas ibukota "Kewedanaan Muara Bungo".
c. Daerah Tingkat II Tanjung Jabung di Kuala Tungkal bekas ibukota "Kewedanaan Tungkal"dan
d. Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.
5.
Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas wilayah diatas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Muara Bungo-Tebo dan Batang Hari setelah diadakan pemisahan. Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat-penjabat Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra Revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol/USDEK, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah. 6.
Untuk Daerah Tingkat II Sarolungun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedure yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8. yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 7.
Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang undang No. 12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya. agar perujudan Daerah-daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya.
Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
8.
8.
Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk.
Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya. 9.
Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.