Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954

Dalam merancangkan redaksi undang-undang tersebut, pertama-tama timbul pertanyaan sampai manakah batasnya perlindungan menurut undang-undang itu. Barangkali jalan yang sebaik-baiknya ialah mengadakan larangan menjalankan pekerjaan akuntan bagi mereka yang tidak mempunyai ijazah yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi dapatlahdiramalkanbahwa cara yangsebaik-baiknyadalam teori itu tidak akan memuaskan dalam praktek, karena itu berarti, bahwa harus diadakan definisi yang terang tentang lapang pekerjaan akuntan, sedangkan pelanggaran peraturan tersebut akan sukar diketahui. Oleh karena itu dalam undang-undang tersebut dipilih suatu sistem, bahwa tiap-tiap orang bebas melakukan pekerjaan yang biasa dijalankan oleh akuntan, akan tetapi dilarang memakai gelar "akuntan"("accountant") bagi mereka yang tidak mempunyai jazah yang dilindungi oleh undang-undang. Maka di waktu yang akan datang ini umum dapat membeda-bedakan dengan terang mereka yang berijazah sah dari orang-orang yang tidak berpendidikan teori, serta dapat mengambil keputusan sendiri tenaga manakah yang hendak dipergunakannya. Pengecualian hanya diadakan bagi pegawai Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, yang menurut peraturan gaji yang berlaku memegang jabatan dengan pangkat"akuntan-pajak","ajun-akuntan"atau pangkat lain serupa itu.

Ijazah yang memberi hak memakai gelar"akuntan"("accountant") ialah ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas negeri kepada mereka yang telah selesai mengikuti kuliah-kuliah yang bersangkutan dengan hasil baik pada Fakultas Ekonomi. Di samping itu undang-undang ini memberi kemungkinan untuk mendapat pengetahuan teoretis yang diperlukan dengan jalan lain. Apakah ijazah yang didapat dengan jalan lain itu memberi jaminan cukup untuk dasar pengetahuan yang baik, dan dapat dianggap sederajat dengan jazah dari universitas Negeri cq ijazah yang diberikan oleh badan lain.untuk perguruan tinggi bagi melakukan pekerjaan akuntan, hal itu akan diselidiki oleh suatu Panitia-Ahli.

Panitia-Ahli itu diangkat olehMenteri Pendidikan, Pengajaran danKebudayaan, yang setelah mendengar pendapat dan pertimbangan-pertimbangan panitia itu, menetapkan apakah sesuatu jazah dapat dipersamakan dan dihargai sama dengan ijazah akuntan yang dicapai pada universitas negeri. Tidak perlu diuraikan lebih lanjut, bahwa hak untuk menetapkan apakah sesuatu ijazah sederajat dengan ijazah yang diberikan oleh universitas negeri adalah hak Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pengangkatan anggota-anggota panitia itu dilakukan setelah didengar pendapat dan pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Presiden-presiden universitas. Dalam panitia itu duduk wakil-wakil dari lingkungan Kementerian Keuangan (Jawatan Akuntan Negeri, Jawatan Akuntan Pajak), Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, universitas-universitas dan beberapa orang partikelir dari kalangan perusahaan. Di samping mempertimbangkan berbagai ijazah Panitia-Ahli bertugas melakukan hal-hal lain, terutama merancang peraturan tata-tertib bagi para akuntan dan mengadakan pengawasan atas cara mereka melakukan pekerjaan. Hanya yang namanya termuat dalam RegisterNegara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan berhak atas gelar dan melakukan pekerjaan akuntan.

Di mana dilakukan pekerjaan-akuntan, baik oleh seorang maupun oleh gabungan tidak dengan nama sendiri, melainkan dengan nama firma yang menggunakan nama orang ataupun tidak, jika dalam nama itu dengan cara apapun juga dipergunakan perkataan"akuntan"("accountant") atau"akuntansi"("accountancy"), maka orang itu atau sedikit-dikitnya seorang dari gabungan itu harus berhak memakai gelar akuntan. Melakukan pekerjaan akuntan dalam bentuk perseroan terbatas (NV) menurut Pemerintah adalah kurang tepat. Tidak saja sifat perseroan terbatas itu kurang dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat mementingkan hubungan perseorangan antara akuntan yang bersangkutan dan langganannya, akan tetapi teristimewa berhubung dengan rahasia yang harus dipegang oleh akuntan, maka bentuk perseroan terbatas itu adalah tidak tepat.

Cukup jelas.

Bilamana pelaksanaan undang-undang ini memerlukan peraturan lebih lanjut berhubung dengan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan sebagainya, maka kuasa untuk merancangkan peraturan itu diberikan kepada Menteri Keuangan.

Waktu sampai 1 April 1955 diperlukan sebagai masa peralihan bagi mereka yang sekarang ini menjalankan pekerjaan akuntan untuk menyesuaikan diri pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. TermasukLembaran NegaraNo.103 Tahun 1954. Diketahui: MENTERIKEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO.