Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1958

Bagian IV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan seperti berikut: BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN. BAB I (Pengeluaran). 4.1 Kementerian dan Pengeluaran Umum 4.2 Jawatan Pajak 4.3 Jawatan Bea dan Cukai. 2 578 300 4.4JawatanBea danCukai. 83 266 800 4.5 Jawatan 4.5 Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia ... 14 329 300 4.6 Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.. 4.7 Jawatan Perjalanan … 4.8 Jawatan Akuntan Negeri 4.9 Inspeksi Lelang 916 300 4.10KantorAdministrasi Pensiun 4.11 Pensiun-pensiun dan sebagainya 4.12 Pegawai sipil yang tidak bekerja aktip ..6 963 900 4.13 Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri 4.14 Perhitungan penagihan-penagihan sebelum penerangan . 5000 000 4.15 Hutang-hutang peninggalan bekas daerah daerah yang berdiri sendiri 4.16Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda . 4.17 Penyelesaian"sisa lebih"yang belum dibayarkan .. 4.18 Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan Memori 4.19 Pengeluaran berhubung dengan peraturan dalam lapang kepegawaian selama tidak dimuat dalam lain-lain mata anggaran 4.20 Pengeluaran tak tersangka Jumlah.. 1 209 680 500 (Satu milyard dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut: BAB II (Penerimaan). 4.1 KEMENTERIAN DAN DINASUMUM 4.1.1 Dinas Umum. 4.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah. 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang. 4Pendapatan Bagian Percetakan Stencil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan. 5 Sewaan(termasuk tambahan) bangun-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah. 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 4.1.2 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan Urusan Uang. 4.1.2.1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur. 2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru. 3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang. 4Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi. 4.1.3 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang. 4.1.3.1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang. 4.2PAJAK-PAJAK. 4.2.1 Jawatan Pajak Pajak berkohir: 4.2.1.1 Pajak peralihan. 2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak ada waktunya. 3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya. 4 Perponding, begitu pula denda karena membayar tidak pada 5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena menbayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran. 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar 7 Pajak jalan. 8 Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan. Pajak tidak berkohir: 9 Pajak upah. 10Bea meterai. 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak. 12Pajak potong. 13 Pajak untung penjualan bebas. 14Pajak penjualan. 15 Pajak pembangunan I. 16Pajak Radio. 4.2.2Jawatan Bea dan Cukai. 4.2.2.1 Bea masuk termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu. 2 Bea keluar dan bea keluar peralihan. 3 Bea keluar umum. 3a Bea keluar tambahan. 3bPemungutan bea keluar tambahan atas karet rakyat (Lembaran-Negara tahun 1954No. 20). 4 Bea statistik. 5 Cukai barang alkohol, sulingan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu. 6 Cukai bit termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu. 7 Cukai minyak tanah, bensin dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu. 8 Cukai tembakau dan cukai hasil, pabrik tembakau. 9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu. 10Penerimaan lain-lain. 4.2. 3 Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia. 4.2.3.1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia. 2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat. 4.3 JAWATAN PERJALANAN. 4.3.1 Perhitungan ongkos perjalanan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain. 4.3.1.1 Jawatan Pegadaian. 2Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Perusahaan Percetakan Negara. 4Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik 6 Pelabuhan Makassar. 7 Pelabuhan Teluk Bayur. 8 Pelabuhan Belawan. 9Pelabuhan Semarang. 10Pelabuhan Tanjung Priuk. 11 Pelabuhan Surabaya. 12Perusahaan Tambang Timah di Bangka 13Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 14Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 15Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi 16Jawatan-jawatan lain. 4.3.2 Perhitungan ongkos pelayaran dari dan keluar negeri dibebankan pada perusahaan-perusahaan dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain. 4.3.2.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Perusahaan Percetakan Negara. 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7Pelabuhan Teluk Bayur. 10Pelabuhan Tanjung Priuk. 11Pelabuhan Surabaya. 12Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 13Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 14Perusahaan TambangBatubara Bukit-Asam. 15Jawatan Kereta Api. 16Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 17Penataran Angkatan Laut. 18Jawatan-jawatan lain.507 4.3.3 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan- kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya. 4.3.3.1 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya. 2 Penerimaan dari adanya pengangkutan pegawai dengan kendaraan bermotor. 4.3.4 Pendapatan penjualan umum dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3. 4.3.4.1 Pendapatan penjualan umum, dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3 yang sudah tak dapat lagi dipergunakan. 2 Penjualan mobil Pemerintah kepada pegawai Negeri. 4.4.INSPEKSILELANG. 4.4.1 Urusan Lelang. 4.4.1.1 Pajak Lelang. 2 Potongan-potongan(disconto). 4.4.2Sewa dan lisensi. 4.4.2. 1 Penjualan arak dan minuman keras kecil-kecilan dalam daerah yang tidak dikenakan bea di Keresidenan Riau. 2 Rumah-rumah gadai diluar pulau Jawa. 3 Ijin untuk mengadakan permainan atau penjudian. 4Ijin untuk menggali intan. 4.5 PEGAWAI YANG TIDAK BEKERJA AKTIP. 4.5.1 Sumbangan dalam perongkosan beristirahat, uang-tunggu dan sebagainya bagi pegawai Negeri yang diperbantukan. 4.5.1.1 Badan-badan umum. 2 Badan-badan partikelir. 4.5.2 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya. 4.5.2.1 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya. 4.6PENERIMAANIURANPENSIUNDANSEBAGAINYA. 4.6.1 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun sipil dan 4.6.1.1 Pembayaran untuk tanggungan pensiun dan onderstan dari pegawai Negeri yang ditempatkan pada Perusahaan perusahaan Negeri (I.B.W.) 2 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Partikelir dalam perongkosan pensiun pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan-badan tersebut. 4 Penerimaan lain-lain berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya. 5 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri. 6 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu. 4.6.2 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun militer dan sebagainya. 4.6.2.1 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Parikelir dalam perongkosan pensiun pegawai militer yang diperbantukan pada badan-badan tersebut. 2 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri. 3 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu. 4.7PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN LIKWIDASI BagianDANA-DANA PENSIUN. 4.7.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Dana-dana Pensiun. 4.7.1.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Dana-dana Pensiun. 4.8 PEMBAYARAN KEMBALI PERONGKOSAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PIHAK KETIGA ANTARALAIN PENDAPATAN PEGAWAIMASUK BILANGANKEMENTERIANKEUANGAN, YANG DIPERBANTUKAN PADA PIHAK KETIGA. 4.8.1 Pembayaran kembali perongkosan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga antara lain pendapatan pegawai, masuk bilangan Kementerian Keuangan, yang diperbantukan pada pihak ketiga. 4.8.1.1 Jawatan Akuntan Negeri. 2 Jawatan Akuntan Pajak. 3 Jawatan Bea dan Cukai. 4Jawatan-jawatan lain. 4.9 SUMBANGAN DIBEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA BAGIAN VB, KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, DALAM PENGELUARANUNTUK JAWATAN BEA DANCUKAI. 4.9.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB, Kementerian Perekonomian, dalam pengeluaran untuk Jawatan Bea dan Cukai. 4.9.1.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB, Kementerian Perekonomian, untuk pekerjaan berhubung dengan penglaksanaan peraturan krisis yang ditetapkan oleh Kementerian tersebut. 4.10 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PENAGIHAN-PENAGIHAN SEBELUM PEPERANGAN. 4.10. 1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum peperangan. 4.10. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum 4.11 PERHITUNGANPENAGIHAN-PENAGIHANBERASAL DARI ZAMANPEPERANGAN. 4.11. 1 Perhitungan penagihan-penagihan berasal dari zaman 4.11. 1.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan luar negeri. 4.12 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PERJANJIAN KEUANGAN DENGAN NEGERI BELANDA. 4.12. 1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda. 4.12. 1.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan 4.13 SISA KELEBIHAN DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUARNEGERI BAGI INDONESIA. 4.13. 1 Sisa Kelebihan Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bagi Indonesia 4.13. 1.1 Hasil kotor sertipikat-sertipikat depisen. 4.14RUPA-RUPA PENERIMAAN. 4.14. 1 Penerimaan lain-lain. 4.14. 1.1 Penjualan barang-barang yang dapat dipakai guna Jawatan Negeri, selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai jawatan dan perusahaan. 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan barang barang kelebihan. 3 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas biasa, selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai jawatan dan perusahaan. 4 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas modal selama tidak 5 Penerimaan dari indusemen (T.P.I.). 6 Penerimaan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.