Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1956

Tarip Bea Masuk dewasa ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1934, adalah apa yang disebut "tarip tunggal" (enkelvoudig tarief) yaitu bahwa di dalamnya hanya terdapat satu lajur tarip saja dan berdasarkan itu barang barang dari negeri manapun asalnya telah dibebani pajak pada pemasukannya. Tarip ini pada hakekatnya hanya bersifat fiskal dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan bagi Kas Negara. Untuk keperluan politik perdagangan, tarip ini praktis tidak berarti.
Hal sedemikian itu adalah akibat dari kenyataan, bahwa sebelumnya penyerahan kedaulatan, negeri Belandalah yang menentukan politik perdagangan dan untuk daerah jajahannya di sini dijalankan politik"pintu terbuka". Hal ini sebenarnya sudah nampak pada zaman dahulu, oleh karena pada tahun 1872 telah ditentukan dalam Indische Tariefwet, sebagai dasar dari Tarip Bea Masuk, dalam pasal 8 ayat 3, bahwa azas dari undang undang adalah untuk mengadakan pemungutan bea masuk dan bea keluar dengan tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan diferensiasi dalam penglaksanaannya. Azas ini pada umumnya agaknya benar dan pada masa perdagangan bebas yang berlaku dimana mana dapat dijalankan dengan tiada mengadakan suatu pembatasan, akan tetapi dewasa ini dimana ada tanda untuk menjalankan politik perdagangan yang aktip, maka harus diberi kemungkinan untuk dapat menyimpang dari azas tersebut.
Keadaan, teristimewa antara kedua perang dunia dan sesudah itu, telah berubah sedemikian rupa, sehingga turut campur secara aktip dalam kehidupan ekonomi adalah perlu sekali, sebagaimana terlihat juga dengan adanya politik perdagangan dan peraturan deviezen diseluruh dunia ini. Perdagangan luar negeri dihalang halangi oleh berbagai bagai peraturan. Tarip tarip telah disesuaikan dengan politik ini. Diciptakannya "tarip berganda" (yaitu tarip yang terdiri dari beberapa lajur tarip). tarip yang tinggi dapat dinyatakan berlaku jika ada perlakuan yang kurang baik dari pihak ketiga dan hendak mengadakan tindakan"repressaille"; tarip yang rendah dapat digunakan sedemikian rupa, jika hendak mencapai suatu kedudukan yang baik dalam perundingan perundingan. Dalam banyak perjanjian perjanjian perdagangan yang bilateral dicantumkan "most favoured nation clause", sehingga secara timbal balik dinyatakan perlakuan yang menguntungkan, teristimewa mengenai tarip tarip dengan tujuan untuk dapat dicapainya kepastian dan stabilitet dalam hubungan antara kedua belah pihak dan pula untuk menghindarkan ketidak samaan dalam perlakuan.
Sesudah perang dunia kedua ini secara besar besaran diadakan usaha usaha, agar dengan dasar multilateral, dapat disingkirkan segala rintangan dalam perhubungan perdagangan dan pembayaran internasional.
Dalam tahun 1947 telah didirikan antara lain G.A.T.T.(General Agreement On Tariffs and Trade), dalam perjanjian mana Indonesia juga ikut serta.
Sebagai unsur yang utama telah dicantumkan dalam G.A.T.T. azas "most favoured nation treatment'" antara pihak pihak yang menggabungkan diri dalam organisasi ini. Jika melihat keadaan sekarang ini, maka dari susunan tarip sungguh sungguh tidak dapat dikatakan tentang adanya "most fafoured treatment" dari pihak Indonesia oleh karena tarip tunggal" itu dan azas non diskriminasi itu justru mengakibatkan bahwa keuntungan keuntungan yang diberikan kepada suatu negara secara otomatis berlaku pula untuk semua negara lainnya.
Berhubung dengan hal hal yang diuraikan di atas tadi, maka dipandang perlu untuk melepaskan Tarip Bea Masuk dari sifat yang disebut "tarip berganda"
Hal ini dapat dilakukan secara sederhana, sebagai telah diatur dalam rancangan ini, dengan jalan menyatakan Tarip tarip yang berlaku, sepanjang barang barang tidak dibebaskan dari bea masuk pada pemasukannya dan terutama, berdasarkan pengenaan pengenaan, termasuk opsenten, sebanyak 9%, 18% dan 30%, sebagai Tarip Minimum dan di sampingitu mengadakan Tarip Maksimum sebanyak 2 kalinya, dengan ketentuan bahwa barang barang yang dalam Tarip dibebaskan dari bea masuk, dikenakan bea menurut TaripMaksimum sebesar 12% dari harga.
Tarip Minimum tetap berlaku sebagai tarip umum dan Tarip Maksimum hanya akan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden dalam hal hal yang akan dijelaskan lebih lanjut jika keadaan ekonomi memaksakannya. Dengan demikian azas umum non diskriminasi tetap dipertahankan.
Tarip berganda yang diadakan secara demikian ini tidak saja berarti, bahwa pada perundingan perundingan tarip yang mungkin diadakan, akan dapat dicapai kedudukan yang lebih kuat, akan tetapi juga untuk bukan anggota G.A.T.T., bahwa mereka tidak secara otomatis mendapatkan segala konsesi yang diberikan dalam hubungan G.A.T.T. Berhubung dengan itu maka "most favoured nation clause" akan dapat memberikan kemungkinan lebih banyak, baik pada perundingan perundingan multilateral sebagai sekarang ini pada G. G.A.T.T., maupun ada perundingan perundingan bilateral. Selain dari pada itu bukanlah pula suatu hal yang mustahil sama sekali untuk memperhatikan pula kemungkinan kemungkinan akan terakhirnya G.A.T.T. dikemudian hari, dalam hal mana tarip berganda masih dapat memberi kemungkinan untuk mengambil kedudukan yang lebih kuat dari pada jika tidak adanya tarip itu. Dalam hal demikian, maka banyak negara negara antara lain akan menaikkan pula sebanyak mungkin bea masuknya dan kembali lagi kepada tindakan tindakan dahulu yang bersifat "protectionistis" dan preferentiel, sebagai perlawanan mana tarip berganda yang dimaskud dalam rancangan ini dapat digunakan sebagai obyek perundingan dan sebagai pertahanan.
Dengan mengadakan Tarip Maksimum ini dibuka pula kemungkinan untuk mengambil tindakan tindakan pembalasan yang sesuai terhadap negara negara pihak ketiga yang memperlakukan Indonesia kurang baik mengenai perdagangan atau pelayaran dari pada terhadap negara negara lain ataupun dengan suatu cara yang dapat dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.
Pengetahuan, bahwa Indonesia mempunyai suatu alat yang effectief untuk menjalankan tindakan pembalasan dalam waktu singkat dengan jalan melakukan tarip maksimum, akan menyebabkan akibat preventip terhadap negara negara ketiga sedemikian itu. Memang benar, bahwa ada"Indische Retorsiewet" tertanggal 26 Maret 1936 (Indisch Staatsblad No.226) yang memberikan kemungkinan untuk mengambil tindakan tindakan pembalasan. akan tetapi berhubung sifatnya yang sulit itu, kemungkinan diperlakukannya secara praktis adalah jauh dari memuaskan, sehingga belum pernah dilakukan.
Untuk tujuan yang dimaksud sekarang ini Undang undang tersebut tidak dapat digunakan lagi, oleh karena hanya memuat azas azas saja dan selanjutnya tidak ada tindakan tindakan yang konkrit, sehingga Undang undang itu sebagai alat perlawanan atau sebagai ancaman pada perundingan perundingan sedikit atau tidak sama sekali mempunyai harga.
Menurut peraturan itu apabila perhubungan ekonomi dengan suatu negara telah menjadi buruk, maka barulah dapat diadakan tindakan tindakan.