Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1953 Tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950” (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam "Undang-undang Darurat Nomor 18 tahun 1951 untuk membatasi masa berlakunya Undang- undangPadjak Peredaran 1950"(Lembaran Negara Nomor 93 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang jang berbunyi sebagai berikut: Undang-undang Padjak Peredaran 1950 seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 80 tahun 1950) diubah dan ditambah lagi sebagai berikut: i. Sesudah Pasal 1 ayat 1 ke-9 disisipkan: ke-10. peredaran. jumlah harga-jual dan penggantian, jang padjaknya terhutang menurut undang-undang ini selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951; II. dalam Pasal 3 sesudah perkataan"dilakukan"disisipkan: "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951"; III.dalam Pasal 5 ayat 1 perkataan-perkataan "tahun takwim" diganti dengan: "masa mulai1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, selama penglunasan harga atau penggantian itu telah terjadi dalam masa ini dan selanjutnya selama tribulan takwim"; IV.Pasal 6 dibaca sebagai berikut: (1)Padjak itu besarnya dua setengah per seratus dari peredaran ataupun peredaran setribulan. Padjak tidak terhutang jika peredaran ataupun peredaran setribulan berturut-turut tidak melebihi djumlah Rp. 7.500,- dan Rp. 2.500,- (2) Djika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 atau setribulan takwim penuh, maka djumlah jang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan: ke-1. sekian persembilannya, sebanyak bulan penuh jang kurang dari masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951; ke-2. sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh jang kurang dari tribulan takwim; v. dalam Pasal 10 perkataan-perkataan "setahun takwim" diganti dengan"masa jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 ataupun setribulan takwim": VI.dalam Pasal-pasal 13 dan 47 ayat 2 ke-1 perkataan-perkataan "tahun takwim" diganti dengan"masa jang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 ataupun setribulan takwim"; VII. dalam Pasal 21 ayat 1 antara perkataan-perkataan. "barang-siapa" dan"memasukkan" disisipkan. "dalam masa mulai 1 Januari 1951, sampai dengan 30 September 1951 "; VII.dalam Pasal 24 perkataan-perkataan "peredaran setahun" diganti dengan perkataan "peredaran"; IX. Pasal 33 diubah sebagai berikut: a. dalam ayat 2 perkataan"tahun takwim" diganti dengan"masa jang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 "; b. dalam ayat 3"31 Juli dari tahun takwim untuk mana padjak ditetapkan" diganti dengan "31 Agustus 1951" serta "lima" diganti dengan"tiga"; c. dalam . c. dalam ayat 5: ke-1 perkataan-perkataan"peredaran setahun" jang dimuat dua kali, diganti, jang pertama dengan perkataan "peredaran" dan jang kedua dengan perkataan-perkataan. "peredaran setahun ataupun peredaran"; ke-2. bagian kalimat. "kurang dari pada tiga perempatnya" diganti dengan"berjumlah tiga perempat atau kurang'"; x. Pasal 62 diubah dan ditambah sebagai berikut: a. sesudah ayat1 disisipkan: (la) Penyerahan barang-barang dan jasa jang dilakukan, setelah Undang-undang ini berlaku tetapi sebelum tanggal 1 Oktober 1951, dikenakan padjak, juga jika padjak terhutang sebelum 1 Januari 1951 ataupun sesudah 30 September 1951 berdasarkan jang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1; b. ayat 3dibaca sebagai berikut: Barangsiapa jang menerima penyerahan barang-barang atau untuk siapa telah dilakukan jasa sesudah 30 September1951 karena suatu perjanjian jang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, berhak meminta kembali padjak jang termasuk dalam harga-jual ataupun penggantian dalam hal penyerahan atau jasa jang dilakukan, dari pengusaha jang telah menyerahkan barang-barang atau jang telah melakukan jasa.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar