Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1968

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang tentang perobahan Pasal 7 ICM, maka A.P.B.N.yang meliputi masa 1 Januari s/d 31 Maret 1969 perlu diatur dengan Undang-undang sebagai A.P.B.N. Peralihan Triwulan I tahun 1969. Sifat dan fungsi A.P.B.N. Peralihan Triwulan I ini tidak dapat lain dari pada merupakan kelanjutan dan kelengkapan dari A.P.B.N.tahun 1968. Dengan demikian landasan kebijaksanaan penyusunan dan realisasinya merupakan kelanjutan dan kelengkapan dari kebijaksanaan penyusunan dan realisasi dari A.P.B.N. tahun 1968, sehingga terhadap A.P.B.N. Peralihan ini dengan segala aspeknya berlaku ketentuan-ketentuan dan pengertian yang berlaku bagi A.P.B.N.tahun 1968 dengan lampirannya. Yang dimaksud dengan lampiran A.P.B.N. tahun 1968 disini hanya khusus lampiran V, yang tetap mempunyai kekuatan terhadap A.P.B.N.Peralihan ini. Dalam pada itu A.P.B.N. Peralihan ini diarahkan kepada pembulatan usaha rehabilitasi stabilisasi ekonomi untuk meletakkan batu-batu terakhir dalam mempersiapkan dasar pembangunan.
Sejalan dengan ketentuan-ketentuan perundangan, maka di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Peralihan ini dicantumkan secara ringkas jumlah-jumlah Pendapatan dan BelanjaNegara 1 Januari s/d 31 Maret 1969 Seperti juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Undang-undang Nomor 13 tahun 1967) Anggaran Peralihan inipun secara terpisah menyebut sumber-sumber untuk Anggaran Routine dan sumber-sumber untuk Anggaran Pembangunan.
Yang sedemikian ini karena Pemerintah tetap berpegang pada prinsip pelaksanaan Anggaran Belanja secara fungsionil dalam arti program oriented. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam aspek pembiayaannya diarahkan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari dalam Negeri diperuntukkan pembiayaan routine sedangkan penerimaan dari luar Negeri dikhususkan untuk pembiayaan Dalam rangkaRENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN, Propinsi IrianBarat memperoleh perhatian dan tempat yang khusus.
Oleh karena A.P.B.N. Peralihan adalah program kerja menjelang Repelita, maka dalam A.P.B.N. dimaksud, Propinsi Irian Barat mendapat perhatian yang wajar pula.
Selanjutnya Pemerintah dengan berpegang pada azas balanced budget secara flexible, berusaha agar penerimaan routine seimbang dengan pengeluaran routine dan penerimaan pembangunan seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Pemerintah tidak bermaksud mengadakan pencampuran antara dua sumber penerimaan itu. Dalam rangka pengertian "flexible"dimaksud di atas ini, maka Anggaran Belanja sebagai program kerja Pemerintah, juga sebagai alat moneter, tidaklah pula lepas dari keadaan dan kemampuan aparatur Pemerintah sendiri. Penambahan pembiayaan. pada beberapa kegiatan harus dapat dipenuhi, tanpa adanya Anggaran Tambahan. Untuk keperluan ini, maka penggeseran-penggeseran mata Anggaran dalam Pos-pos yang sama dapat dilakukan disamping adanya mata Anggaran 9A.1.1.400, 9P.5.1.400, 9A. 5 dan 9 AP.2.6.03 untuk keperluan penerimaan/pengeluaran yang tidak terduga dan diperuntukkan bagi semua bagian/pos yang nyata-nyata memerlukan tambahan, terutama untuk keperluan pendidikan dan ketentuan-ketentuan menurut IampiranVdan A.P.B.N.tahun 1968.
Adapun pengisian dari Pro Memori yang menyangkut pengeluaran, dilakukan sesuai dengan kemungkinan adanya tambahan penerimaan.
Dengan diaturnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini dalam Undang-undang tersendiri, maka pelaksanaannyapun dilakukan secara terpisah. Namun yang sedemikian ini tidak usaha menjadi alasan untuk menyendirikan Perhitungan Anggarannya. Adalah atas dasar kebutuhan praktis dan pertimbangan effisiensilah diadakan ketentuan, bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini diajukan bersamaan dengan Perhitungan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Undang-undang Nomor 13 tahun 1967).