Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2003

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:14
Tahun
:2003
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:31 Maret 2003
Tanggal Pengundangan
:31 Maret 2003
Tanggal Berlaku
:31 Maret 2003
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2003/NO.41, TLN NO.4281, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/43014/uu-no-14-tahun-2003
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2003
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapat-an dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
Pasal 1
(1)
Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 diperoleh dari sumber-sumber :
a.
Penerimaan Perpajakan;
b.
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.
Penerimaan Hibah.
(2)
Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
(3)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
(4)
Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 478.158.184.368,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)
Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 2
(1)
Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
b.
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
(2)
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp175.973.954.117.795,00 (seratus tujuh puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 9.566.962.892.241,00 (sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari: (dalam rupiah). a. Pajak dalam negeri Rp 175.973.954.117.795,00 0110 Pajak penghasilan nonmigas 71.474.428.615.672,00 0120 Pajak penghasilan migas 23.101.693.961.273,00 0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM ) 55.957.000.236.405,00 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 5.246.172.685.763,00 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 1.416.724.105.393,00 Cukai 17.394.080.187.743,00 0170 Pajak lainnya (Bea Meterai) 1.383.854.325.546,00 b. Pajak perdagangan internasional Rp 9.566.962.892.241,00 0210 Beamasuk 9.025.752.727.069,00 0230 Pungutan(pajak) ekspor 541.210.165.172,00
BAB III
INI
Pasal 3
(1)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
b.
Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
c.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
(2)
Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 85.671.859.461.771,00 (delapan puluh lima triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 8.836.718.179.380,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp20.550.069.079.813,00 (dua puluh triliun lima ratus lima puluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: PenerimaanNegara Bukan PajaksebesarRp115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari: (dalam rupiah) a. Penerimaan sumber daya alam 85.671.859.461.771,00 0310 Pendapatan minyak bumi 58.949.633.140.314,00 Pendapatan gas alam 22.091.324.140.981,00 Pendapatan pertambangan umum 2.319.717.363.885,00 Pendapatan kehutanan 2.242.921.149.427,00 0350 Pendapatan perikanan 68.263.667.164,00 b. Bagian pemerintahatas laba badan usaha milik negara 8.836.718.179.380,00 0410 Bagian laba BUMN c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 20.550.069.079.813,00 0510Penjualanhasil produksi, sitaan 59.717.367.775,00 0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan Rp 1.483.363.051,00 0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 7.285.002.442,00 Penjualan hasil tambang 21.847.722.851,00 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 16.919.135.274,00 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 80.640.672,00 Penjualaninformasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya RP 1.613.701.000,00 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 1.798.437.455,00 Penjualan lainnya 8.689.365.030,00 Penjualan aset 73.426.064.768,00 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 9.354.301.021,00 Penjualan kendaraan bermotor 562.652.917,00 Penjualan sewa beli 37.928.004.116,00 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 25.581.106.714,00 Pendapatan sewa 19.583.019.775,00 Sewa rumah dinas/rumah negeri 6.670.602.038,00 Sewa gedung, bangunan, gudang 6.223.796.500,00 Sewa benda-benda bergerak 5.155.577.351,00 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.533.043.886,00 Pendapatan jasa I 1.317.472.563.192,00 Pendapatan rumah sakit daninstansi kesehatan lainnya 163.123.267.290,00 Pendapatan tempat hiburan/taman, museum Rp 1.221.779.336,00 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK, BPKB 289.350.294.518,00 0544 Pendapatan jasa pertanahan 66.363.851.312,00 0545 Pendapatan hak dan perijinan Rp 389.434.432.492,00 0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/ pemeriksaan 5.882.329.992,00 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi 271.599.390.547,00 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama RP 43.445.586.115,00 Pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan, dan kenavigasian 87.051.631.590,00 Pendapatan jasa II 1.151.743.704.970,00 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 557.492.903.269,00 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 32.926.272,00 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 7.202.223.230,00 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil 1.376.807.784,00 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 22.433.453.103,00 Pendapatan uang pewarganegaraan 6.806.891.794,00 Pendapatan bea lelang 81.638.559.361,00 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara 49.951.441.807,00 Pendapatan jasa lainnya 424.808.498.350,00 Pendapatan rutin dari luar negeri 310.087.666.822,00 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 0,00 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 36.586.358.988,00 Legalisasi tanda tangan 273.805.875,00 0612 Pengesahan surat di bawah tangan 34.200.082,00 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan Rp 1.117.927.149,00 0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya 15.985.578.579,00 Ongkos perkara 2.502.467.276,00 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 16.672.380.027,00 Pendapatan pendidikan 542.465.412.302,00 Uang pendidikan 409.913.334.657,00 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 26.483.120.790,00 Uang ujian untuk menjalankan praktek 59.581.312,00 Pendapatan pendidikan lainnya 106.009.375.543,00 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran berjalan 211.635.017.456,00 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 53.209.542.454,00 Penerimaankembali belanja pensiunan 71.920.021.296,00 Penerimaan kembali belanja rutin 69.799.628.552,00 pembangunan rupiah murni 8.623.684.792,00 pembangunan PLN 8.082.140.362,00 belanja tahun anggaran yang lalu 9.227.932.099.861,00 10.498.169.714,00 pegawai daerah otonom 13.118.097.664,00 Penerimaan kembali belanja pensiun 6.352.719.474,00 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 9.178.055.543.591,00 17.313.277.027,00 0826 Penerimaan kembali pembangunan PLN 2.590.446.990,00 Penerimaan kembalipembangunan hibah Rp 3.845.401,00 Pendapatan pelunasan piutang 5.828.646.924.217,00 Pendapatan lain-lain 1.770.772.879.687,00 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 2.739.733.103,00 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah RP 18.162.299.334,00 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara 10.087.833.594,00 Penerimaan denda administrasi BPHTB 2.568.687.896,00 0899 Pendapatan anggaran lainnya 1.737.214.325.760,00
BAB IV
INI
Pasal 4
(1)
Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :
a.
Belanja Pemerintah Pusat;
b.
Dana Perimbangan.
(2)
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).
(3)
Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4)
Jumlah Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB V
INI
Pasal 5
(1)
Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Pengeluaran Rutin;
b.
Pengeluaran Pembangunan.
(2)
Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: Pengeluaran rutin sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari: (dalam rupiah) SEKTOR INDUSTRI 27.778.259.103,00 01.1 Subsektor Industri SEKTOR PERTANIANDANKEHUTANAN 796.276.705.557,00 02.1 Subsektor Pertanian 366.155.931.096,00 02.2 Subsektor Kehutanan 430.120.774.461,00 h Y 02.3 Subsektor Perikanan Rp 0,00 SEKTOR PENGAIRAN 47.543.889.038,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 45.410.255.791,00 03.2 Subsektor Irigasi 2.133.633.247,00 SEKTORTENAGA KERJA 118.989.289.024,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 187.103.392.899.441,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 17.258.206.135,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 63.966.714.127,00 05.4 Subsektor Keuangan 186.991.680.633.750,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 30.487.345.429,00 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 559.930.717.954,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 27.284.067.817,00 06.2 SubsektorTransportasi Darat 20.537.365.487,00 06.3 SubsektorTransportasi Laut 330.336.461.757,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 98.512.502.827,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 83.260.320.066,00 SEKTOR PERTAMBANGAN DANENERGI 395.407.350.337,00 07.1 Subsektor Pertambangan 387.041.668.225,00 07.2 Subsektor Energi 8.365.682.112,00 SEKTOR PARIWISATA, POS DANTELEKOMUNIKASI 163.784.863.267,00 08.1 SubsektorPariwisata 31.009.040.617,00 08.2 Subsektor Pos danTelekomunikasi 132.775.822.650,00 SEKTORPEMBANGUNAN DAERAH DANTRANSMIGRASI 44.015.131.875,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 30.884.421.234,00 09.2 SubsektorTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 13.130.710.641,00 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 426.912.322.129,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 15.984.475.792,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 410.927.846.337,00 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DANOLAH RAGA 4.227.452.356.383,00 11.1 SubsektorPendidikan 3.658.176.510.409,00 11.2 Subsektor Pendidikan LuarSekolah dan Kedinasan 461.073.606.607,00 11.3 SubsektorKebudayaanNasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 95.011.666.654,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 13.190.572.713,00 SEKTORKEPENDUDUKAN DAN KELUARGASEJAHTERA 752.323.498.974,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAKDAN REMAjA 854.228.889.967,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 28.417.838.815,00 13.2 SubsektorKesehatan 825.811.051.152,00 SEKTOR PERUMAHANDANPERMUKIMANRp 40.202.277.800,00 14.1 SubsektorPerumahandanPermukiman 40.184.068.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 18.209.800,00 SEKTORAGAMA 1.925.011.685.233,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 458.769.531.843,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.466.242.153.390,00 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI 651.924.284.290,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 436.092.274.584,00 16.3 SubsektorKelembagaanPrasaranadan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 30.580.908.185,00 16.4 SubsektorKelautan 5.251.851.211,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.167.022.979,00 16.6 SubsektorSistem Informasi danStatistik 177.832.227.331,00 SEKTORHUKUM 1.518.752.498.796,00 17.1 SubsektorPembinaan Hukum Nasional 1.266.072.382.293,00 17.2 Subsektor Pembinaan AparaturHukum 252.680.116.503,00 SEKTORAPARATURNEGARA DANPENGAWASAN 2.963.255.244.457,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 2.605.219.116.196,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 358.036.128.261,00 SEKTOR POLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DANMEDIA MASSA 2.417.803.928.375,00 19.1 SubsektorPolitik 38.816.381.785,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 2.346.648.464.516,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 32.339.082.074,00 20 SEKTOR PERTAHANANDANKEAMANAN Rp 13.888.320.841.000,00 20.1 SubsektorTentaraNasional 215.461.203.325,00 20.2 SubsektorKepolisian 5.115.722.554.675,00 20.3 Subsektor Pendukung 8.557.137.083.000,00 Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.585.000.073.032,00(empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek). a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp21.370.738.513.000,00(dua puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdini dari: (dalam rupiah) 01 SEKTORINDUSTRI Rp 135.788.852.476,00 01.1 Subsektor Industri SEKTORPERTANIAN, KEHUTANAN DANPERIKANAN 1.170.575.415.667,00 02.1 Subsektor Pertanian 825.252.620.106,00 02.2 SubsektorKehutanan 41.509.908.543,00 02.3 Subsektor Perikanan 303.812.887.018,00 03 SEKTOR PENGAIRAN 1.353.982.843.513,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 632.023.837.284,00 03.2SubsektorIrigasi 721.959.006.229,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA 92.876.645.897,00 04.1 SubsektorTenagaKerja SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGANDAN KOPERASI 4.826.019.108.665,00 05.1 Subsektor Perdagangan DalamNegeri iRp 34.690.320.040,00 05.2 Subsektor Perdagangan LuarNegeri 106.194.153.233,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 64.409.942.232,00 05.4 Subsektor Keuangan 4.413.076.268.258,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 207.648.424.902,00 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DANGEOFISIKA 1.734.124.481.792,00 06.1 SubsektorPrasarana Jalan 1.267.775.221.679,00 06.2 SubsektorTransportasi Darat 196.920.675.035,00 06.3 SubsektorTransportasi Laut 102.642.236.737,00 06.4 SubsektorTransportasi Udara 149.085.586.391,00 06.5S SubsektorMeteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 17.700.761.950,00 07SEKTOR PERTAMBANGANDAN ENERGI 591.607.885.429,00 07.1 Subsektor Pertambangan 33.631.675.798,00 07.2 Subsektor Energi 557.976.209.631,00 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 106.365.781.059,00 08.1 Subsektor Pariwisata 60.472.749.990,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 45.893.031.069,00 SEKTOR PEMBANGUNANDAERAH DANTRANSMIGRASI 518.302.544.543,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 72.652.241.331,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan 445.650.303.212,00 10 SEKTOR LINGKUNGANHIDUPDAN TATA RUANG 153.934.990.968,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 104.089.577.184,00 10.2 SubsektorTata Ruang 49.845.413.784,00 11SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DANOLAH RAGA 5.442.554.536.619,00 11.1 Subsektor Pendidikan 5.186.718.559.294,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 182.900.720.504,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan KepercayaanTerhadap Tuhan Yang Maha Esa 37.949.600.544,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 34.985.656.277,00 SEKTORKEPENDUDUKAN DAN KELUARGASEJAHTERA 163.408.288.464,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana h SEKTOR KESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DANREMAJA Rp 1.778.379.980.180,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial RP 807.498.957.193,00 13.2 Subsektor Kesehatan 954.869.214.140,00 13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja 16.011.808.847,00 SEKTOR PERUMAHANDAN PERMUKIMAN 740.682.190.541,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 732.141.601.681,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 8.540.588.860,00 SEKTORAGAMA 66.769.464.403,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 21.863.602.158,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 44.905.862.245,00 SEKTORILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI 405.120.288.954,00 16.1 SubsektorTeknik Produksi dan Teknologi 124.065.260.651,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 39.182.190.728,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan 82.312.398.625,00 16.4 Subsektor Kelautan 61.567.017.789,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 28.754.105.984,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 69.239.315.177,00 SEKTORHUKUM Rp 283.545.461.527,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 20.400.671.939,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 72.468.156.981,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana 190.676.632.607,00 18SEKTORAPARATURNEGARA DANPENGAWASAN 526.567.692.688,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 498.543.092.352,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 28.024.600.336,00 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUARNEGERI, DANPENERANGAN 191.302.671.488,00 19.1 SubsektorPolitik 15.538.342.325,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 15.529.042.754,00 19.3 Subsektor Penerangan 160.235.286.409,00 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1.088.829.388.127,00 20.1 Subsektor RakyatTerlatih Dan PerlindunganMasyarakat 715.200.000.000,00 20.2 Subsektor TentaraNasional Indonesia 8.758.057.353,00 20.3 Subsektor Kepolisian 255.628.919.127,00 20.4 Subsektor Pendukung 109.242.411.647,00 b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 20.214.261.560.032,00 (dua puluh triliun duaratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluhribu tiga puluh duarupiah) terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTORINDUSTRI 589.445.293.906,00 01.1 Subsektor Industri 02SEKTORPERTANIAN, KEHUTANAN h Y DAN PERIKANAN Rp 986.733.963.110,00 02.1 Subsektor Pertanian 610.459.731.194,00 02.2 Subsektor Kehutanan 49.652.032.629,00 02.3 Subsektor Perikanan 326.622.199.287,00 SEKTOR PENGAIRAN 2.339.341.581.569,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 1.430.382.395.051,00 03.2 Subsektor Irigasi 908.959.186.518,00 SEKTORTENAGA KERJA 26.332.163.540,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGANUSAHANASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 56.262.868.945,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 6.755.088.557,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 0,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 10.026.432.129,00 05.4 Subsektor Keuangan 32.972.620.722,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 6.508.727.537,00 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 4.268.813.209.843,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.859.002.253.815,00 06.2 SubsektorTransportasi Darat 663.891.929.530,00 06.3 SubsektorTransportasi Laut 730.017.683.297,00 06.4 SubsektorTransportasi Udara RP 1.015.901.343.201,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.870.920.495.113,00 07.1 Subsektor Pertambangan 07.2 Subsektor Energi SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 522.573.735.549,00 08.1 Subsektor Pariwisata 8.201.169.932,00 08.2 SubsektorPosdanTelekomunikasi 514.372.565.617,00 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DANTRANSMIGRASI 1.929.136.495.595,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 09.2 SubsektorTransmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan 0,00 SEKTORLINGKUNGANHIDUPDAN TATA RUANG 422.652.275.975,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 280.163.664.920,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 142.488.611.055,00 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.037.535.829.326,00 11.1 Subsektor Pendidikan 2.921.506.873.751,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 112.571.355.745,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 3.457.599.830,00 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGASEJAHTERA 204.998.608.238,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTOR KESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA 1.444.407.660.657,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 104.859.623.967,00 13.2 Subsektor Kesehatan 1.339.342.184.690,00 13.3 Subsektor Pemberdayaan h Perempuan, Anak dan Remaja Rp 205.852.000,00 SEKTORPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 761.195.391.891.00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 753.323.059.117,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 7.872.332.774,00 SEKTORAGAMA 67.770.251.279,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 823.175.280,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 66.947.075.999,00 SEKTORILMUPENGETAHUAN DANTEKNOLOGI 255.601.739.433,00 16.1 SubsektorTeknik Produksi dan Teknologi 125.917.760.286,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 19.988.456.649,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RP 26.589.253.195,00 16.4 Subsektor Kelautan 4.661.447.028,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 50.000.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 28.444.822.275,00 SEKTORHUKUM 10.896.025.880,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 0,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana SEKTORAPARATURNEGARA DANPENGAWASAN Rp 552.046.698.265,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 453.517.644.345,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 98.529.053.920,00 SECTORSPOLITIK, HUBUNGAN LUARNEGERI, DANPENERANGAN 28.027.726.076,00 19.1 Subsektor Politik 0,00 19.2 Subsektor Hubungan LuarNegeri 19.3 Subsektor Penerangan SEKTOR PERTAHANANDAN KEAMANAN 839.569.545.842,00 20.1 SubsektorRakyatTerlatih dan Perlindungan Masyarakat 20.2 Subsektor TentaraNasional Indonesia 723.258.444.016,00 20.3 Subsektor Kepolisian 20.4 Subsektor Pendukung 116.311.101.826,00
BAB VI
AYAT INI
Pasal 6
(1)
Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a.
Dana Bagi Hasil;
b.
Dana Alokasi Umum;
c.
Dana Alokasi Khusus.
(2)
Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 20.007.695.428.371,00 (dua puluh triliun tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3)
Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 60.345.796.000.000,00 (enam puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
(4)
Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 700.883.000.000,00 (tujuh ratus miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(5)
Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB VII
AYAT INI
Pasal 7
(1)
Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2001 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 40.484.959.519.035,00 (empat puluh triliun empat ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah);
b.
Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)
Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: Pembiayaandalamnegeri sebesarRp31.444.955.673.007,00(tigapuluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah) terdiri dari : (dalam rupiah) a. Perbankan dalam negeri b. Privatisasi 3.464.955.673.007,00 c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp 27.980.000.000.000,00 d. Penjualan obligasi dalam negeri 0,00 Dikurangi dengan : e. Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri Pembiayaan luarnegeri bersih sebesarRp10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puhuh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari: (dalam rupiah) a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 26.152.023.345.478,00 -Penarikan pinjaman program 6.415.919.969.814,00 -Penarikan pinjaman proyek 19.736.103.375.664,00 b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 15.884.620.743.829,00
BAB VIII
ANGGARAN
Pasal 8
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.
Penjelasan Pasal:
Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.
BAB IX
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA
Pasal 9
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 41
Penjelasan Umum
Rp 2.319.717.363.885,00 0340 Pendapatan kehutanan Rp 2.242.921.149.427,00 0350 Pendapatan perikanan Rp 68.263.667.164,00
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara Rp 8.836.718.179.380,00 0410 Bagian laba BUMN Rp 8.836.718.179.380,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya Rp 20.550.069.079.813,00 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan Rp 59.717.367.775,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan Rp 1.483.363.051,00 0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan Rp 7.285.002.442,00 0513 Penjualan hasil tambang Rp 21.847.722.851,00 0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Rp 16.919.135.274,00 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya Rp 80.640.672,00 0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya Rp 1.613.701.000,00 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan Rp 1.798.437.455,00 0519 Penjualan lainnya Rp 8.689.365.030,00 0520 Penjualan aset Rp 73.426.064.768,00 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah Rp 9.354.301.021,00 0522 Penjualan kendaraan bermotor Rp 562.652.917,00 0523 Penjualan sewa beli Rp 37.928.004.116,00 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Rp 25.581.106.714,00 0530 Pendapatan sewa Rp 19.583.019.775,00 0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri Rp 6.670.602.038,00 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang Rp 6.223.796.500,00 0533 Sewa benda-benda bergerak Rp 5.155.577.351,00 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya Rp 1.533.043.886,00 0540 Pendapatan jasa I Rp 1.317.472.563.192,00 0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Rp 163.123.267.290,00 0542 Pendapatan tempat hiburan/taman, museum Rp 1.221.779.336,00 0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK, BPKB Rp 289.350.294.518,00 0544 Pendapatan jasa pertanahan Rp 66.363.851.312,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan Rp 389.434.432.492,00 0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/ pemeriksaan Rp 5.882.329.992,00 0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi Rp 271.599.390.547,00 0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama Rp 43.445.586.115,00 0549 Pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan, dan kenavigasian Rp 87.051.631.590,00 0550 Pendapatan jasa II Rp 1.151.743.704.970,00 0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Rp 557.492.903.269,00 0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi Rp 32.926.272,00 0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin Rp 7.202.223.230,00 0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil Rp 1.376.807.784,00 0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa Rp 22.433.453.103,00 0556 Pendapatan uang pewarganegaraan Rp 6.806.891.794,00 0557 Pendapatan bea lelang Rp 81.638.559.361,00 0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara Rp 49.951.441.807,00 0559 Pendapatan jasa lainnya Rp 424.808.498.350,00 0570 Pendapatan rutin dari luar negeri Rp 310.087.666.822,00 0571 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia Rp 310.087.666.822,00 0572 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler Rp 0,00 0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp 36.586.358.988,00 0611 Legalisasi tanda tangan Rp 273.805.875,00 0612 Pengesahan surat di bawah tangan Rp 34.200.082,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan Rp 1.117.927.149,00 0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya Rp 15.985.578.579,00 0615 Ongkos perkara Rp 2.502.467.276,00 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya Rp 16.672.380.027,00 0710 Pendapatan pendidikan Rp 542.465.412.302,00 0711 Uang pendidikan Rp 409.913.334.657,00 0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan Rp 26.483.120.790,00 0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek Rp 59.581.312,00 0719 Pendapatan pendidikan lainnya Rp 106.009.375.543,00 0810 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran berjalan Rp 211.635.017.456,00 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp 53.209.542.454,00 0813 Penerimaan kembali belanja pensiunan Rp 71.920.021.296,00 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp 69.799.628.552,00 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni Rp 8.623.684.792,00 0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan PLN Rp 8.082.140.362,00 0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Rp 9.227.932.099.861,00 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp 10.498.169.714,00 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom Rp 13.118.097.664,00 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun Rp 6.352.719.474,00 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp 9.178.055.543.591,00 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni Rp 17.313.277.027,00 0826 Penerimaan kembali pembangunan PLN Rp 2.590.446.990,00
0827 Penerimaan kembali pembangunan hibah Rp 3.845.401,00 0840 Pendapatan pelunasan piutang Rp 5.828.646.924.217,00 0890 Pendapatan lain-lain Rp 1.770.772.879.687,00 0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Rp 2.739.733.103,00 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Rp 18.162.299.334,00 0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara Rp 10.087.833.594,00 0894 Penerimaan denda administrasi BPHTB Rp 2.568.687.896,00 0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp 1.737.214.325.760,00 Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pengeluaran rutin sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 27.778.259.103,00 01.1 Subsektor Industri Rp 27.778.259.103,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 796.276.705.557,00 02.1 Subsektor Pertanian Rp 366.155.931.096,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 430.120.774.461,00
02.3 Subsektor Perikanan Rp 0,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 47.543.889.038,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 45.410.255.791,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 2.133.633.247,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 118.989.289.024,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 118.989.289.024,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 187.103.392.899.441,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 17.258.206.135,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 63.966.714.127,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp 186.991.680.633.750,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 30.487.345.429,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 559.930.717.954,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 27.284.067.817,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 20.537.365.487,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 330.336.461.757,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 98.512.502.827,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 83.260.320.066,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 395.407.350.337,00 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 387.041.668.225,00 07.2 Subsektor Energi Rp 8.365.682.112,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 163.784.863.267,00 08.1 Subsektor Pariwisata Rp 31.009.040.617,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 132.775.822.650,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 44.015.131.875,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 30.884.421.234,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp 13.130.710.641,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 426.912.322.129,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 15.984.475.792,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 410.927.846.337,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 4.227.452.356.383,00 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 3.658.176.510.409,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 461.073.606.607,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 95.011.666.654,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 13.190.572.713,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 752.323.498.974,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 752.323.498.974,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 854.228.889.967,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 28.417.838.815,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 825.811.051.152,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 40.202.277.800,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 40.184.068.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 18.209.800,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 1.925.011.685.233,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 458.769.531.843,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 1.466.242.153.390,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 651.924.284.290,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 436.092.274.584,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 30.580.908.185,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 5.251.851.211,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 2.167.022.979,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 177.832.227.331,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 1.518.752.498.796,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp 1.266.072.382.293,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 252.680.116.503,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 2.963.255.244.457,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 2.605.219.116.196,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 358.036.128.261,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 2.417.803.928.375,00 19.1 Subsektor Politik Rp 38.816.381.785,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 2.346.648.464.516,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 32.339.082.074,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 13.888.320.841.000,00 20.1 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia Rp 215.461.203.325,00 20.2 Subsektor Kepolisian Rp 5.115.722.554.675,00 20.3 Subsektor Pendukung Rp 8.557.137.083.000,00 Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).
a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 21.370.738.513.000,00 (dua puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 135.788.852.476,00 01.1 Subsektor Industri Rp 135.788.852.476,00 02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN Rp 1.170.575.415.667,00 02.1 Subsektor Pertanian Rp 825.252.620.106,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 41.509.908.543,00 02.3 Subsektor Perikanan Rp 303.812.887.018,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 1.353.982.843.513,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 632.023.837.284,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 721.959.006.229,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 92.876.645.897,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 92.876.645.897,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 4.826.019.108.665,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 34.690.320.040,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 106.194.153.233,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Rp 64.409.942.232,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp 4.413.076.268.258,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 207.648.424.902,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 1.734.124.481.792,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 1.267.775.221.679,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 196.920.675.035,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 102.642.236.737,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 149.085.586.391,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 17.700.761.950,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 591.607.885.429,00 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 33.631.675.798,00 07.2 Subsektor Energi Rp 557.976.209.631,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 106.365.781.059,00 08.1 Subsektor Pariwisata Rp 60.472.749.990,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 45.893.031.069,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 518.302.544.543,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 72.652.241.331,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Rp 445.650.303.212,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 153.934.990.968,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 104.089.577.184,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 49.845.413.784,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 5.442.554.536.619,00 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 5.186.718.559.294,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 182.900.720.504,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 37.949.600.544,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 34.985.656.277,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 163.408.288.464,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 163.408.288.464,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA Rp 1.778.379.980.180,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 807.498.957.193,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 954.869.214.140,00 13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja Rp 16.011.808.847,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 740.682.190.541,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 732.141.601.681,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 8.540.588.860,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 66.769.464.403,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 21.863.602.158,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 44.905.862.245,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 405.120.288.954,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp 124.065.260.651,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 39.182.190.728,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 82.312.398.625,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 61.567.017.789,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 28.754.105.984,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 69.239.315.177,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 283.545.461.527,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp 20.400.671.939,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 72.468.156.981,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp 190.676.632.607,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 526.567.692.688,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 498.543.092.352,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 28.024.600.336,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN Rp 191.302.671.488,00 19.1 Subsektor Politik Rp 15.538.342.325,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 15.529.042.754,00 19.3 Subsektor Penerangan Rp 160.235.286.409,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.088.829.388.127,00 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih Dan Perlindungan Masyarakat Rp 715.200.000.000,00 20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia Rp 8.758.057.353,00 20.3 Subsektor Kepolisian Rp 255.628.919.127,00 20.4 Subsektor Pendukung Rp 109.242.411.647,00
b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 20.214.261.560.032,00 (dua puluh triliun dua ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 589.445.293.906,00 01.1 Subsektor Industri Rp 589.445.293.906,00 02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERIKANAN Rp 986.733.963.110,00 02.1 Subsektor Pertanian Rp 610.459.731.194,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 49.652.032.629,00 02.3 Subsektor Perikanan Rp 326.622.199.287,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 2.339.341.581.569,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 1.430.382.395.051,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 908.959.186.518,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 26.332.163.540,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 26.332.163.540,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 56.262.868.945,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 6.755.088.557,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 0,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Rp 10.026.432.129,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp 32.972.620.722,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 6.508.727.537,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 4.268.813.209.843,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 1.859.002.253.815,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 663.891.929.530,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 730.017.683.297,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 1.015.901.343.201,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 0,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 1.870.920.495.113,00 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 0,00 07.2 Subsektor Energi Rp 1.870.920.495.113,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp 522.573.735.549,00 08.1 Subsektor Pariwisata Rp 8.201.169.932,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 514.372.565.617,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 1.929.136.495.595,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 1.929.136.495.595,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Rp 0,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 422.652.275.975,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 280.163.664.920,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 142.488.611.055,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 3.037.535.829.326,00 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 2.921.506.873.751,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 112.571.355.745,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 0,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 3.457.599.830,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 204.998.608.238,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 204.998.608.238,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA Rp 1.444.407.660.657,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 104.859.623.967,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 1.339.342.184.690,00 13.3 Subsektor Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Remaja Rp 205.852.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 761.195.391.891.00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 753.323.059.117,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 7.872.332.774,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 67.770.251.279,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 823.175.280,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 66.947.075.999,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 255.601.739.433,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp 125.917.760.286,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 19.988.456.649,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 26.589.253.195,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 4.661.447.028,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 50.000.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 28.444.822.275,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 10.896.025.880,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp 0,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 10.896.025.880,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp 0,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN Rp 552.046.698.265,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 453.517.644.345,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 98.529.053.920,00 19 SECTORS POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN Rp 28.027.726.076,00 19.1 Subsektor Politik Rp 0,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 0,00 19.3 Subsektor Penerangan Rp 28.027.726.076,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 839.569.545.842,00 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat Rp 0,00 20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia Rp 723.258.444.016,00 20.3 Subsektor Kepolisian Rp 0,00 20.4 Subsektor Pendukung Rp 116.311.101.826,00 Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Perbankan dalam negeri Rp 0,00
b. Privatisasi Rp 3.464.955.673.007,00
c. Penjualan aset program restrukturisasi
perbankan Rp 27.980.000.000.000,00
d. Penjualan obligasi dalam negeri Rp 0,00 Dikurangi dengan :
e. Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri Rp 0,00 Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto Rp 26.152.023.345.478,00 - Penarikan pinjaman program Rp 6.415.919.969.814,00 - Penarikan pinjaman proyek Rp 19.736.103.375.664,00 Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Rp 15.884.620.743.829,00 Pasal 8 Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.
Pasal 9 Cukup jelas

Paper Terkait

Peran Pengkajian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Soebijanto Soenarjo
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2006
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/era hukum.v9i1.5511
Detail Sumber

Dampak Terjadinya Kekerasan Fisik Oleh Guru Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah

Sabriyanti Tanaiyo, Moh. R.U. Puluhulawa, Nuvazria Achir
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2524
Detail Sumber

PERLINDUNGAN BURUH WANITA DI DALAM PERUSAHAAN CIKARANG BEKASI

Kancana, Ratna Pustika, Reginaldy, Brandon
Borneo Law Review Journal Vol. 8 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5583
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.