Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1999

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 April 1999
Tanggal Pengundangan
:20 April 1999
Tanggal Berlaku
:20 April 1999
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 46, TLN NO. 3825, LL SETNEG : 22 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45294/uu-no-12-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemerintahan Daerah & Otonomi
Sub Subsektor
:
Pembentukan & Penataan Daerah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan semakin meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dan membentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
c.
bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung II Metro, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan Otonomi Daerah;
d.
bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, harus ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
5.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. 4. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Pasal 2 Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Pasal 3 Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Blambangan Umpu; b. Kecamatan Pakuon Ratu; c. Kecamatan Bahuga; d. Kecamatan Banjit; e. Kecamatan Kasui; f. Kecamatan Baradatu. Pasal 4 Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari Bagianwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Batahari; b. Kecamatan Purbolinggo; c. Kecamatan Sekampung; d. Kecamatan Raman Utara; e. Kecamatan Way Jepara; f. Kecamatan Labuhan Maringgai; g. Kecamatan Sukadana; h. Kecamatan Jabung; i. Kecamatan Metro Kibang; j. Kecamatan Pekalongan; Pasal 5 Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Metro Raya; b. Kecamatan Bantul. Pasal 6 (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7 Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kota Administratif Metro dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dihapus. Pasal 8 (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan mempunyai batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kecamatan sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; d. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang; b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan. d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. (3) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan. d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 9 (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penerapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya. Pasal 10 (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berkedudukan di Blambangan Umpu. (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Pasal 11 Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ke Gunung Sugih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. BAB III PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH Pasal 12 Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dipilih dan diangkat seorang Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, di Wilayah/Daerah tersebut masing-masing dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH Pasal 15 (1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur diserahkan Bagianurusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang : a. Pemerintahan Umum; b. Kesehatan; c. Pendidikan dan Kebudayaan; d. Pekerjaan Umum; e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f. Sosial; g. Keuangan Daerah; h. Lingkungan Hidup; i. Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Pertanian Tanaman Pangan; k. Perkebunan; l. Kehutanan; m. Peternakan; n. Perikanan; o. Pertambangan; p. Perindustrian dan Perdagangan; q. Pariwisata; r. Tenaga Kerja; (2) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenang pangkal di bidang: a. Pemerintahan Umum; b. Kesehatan; c. Pendidikan dan Kebudayaan; d. Pekerjaan Umum; e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f. Sosial; g. Keuangan Daerah; h. Lingkungan Hidup; i. Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Pertanian Tanaman Pangan; k. Perikanan; l. Peternakan; m. Perindustrian dan Perdagangan; n. Tenaga Kerja; (3) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Pasal 17 (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro terdiri dari : a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut; b. Anggota ABRI yang diangkat. (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 18 (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tinkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Pasal 19 (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Lampung Tengah berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya. Pasal 20 Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.
Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3.
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4.
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Penjelasan Pasal:
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara yang berkedudukan di Blambangan Umpu. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah yang berkedudukan di Sukadana. Sedangkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari Kota Administratif Metro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :
a.
Kecamatan Blambangan Umpu;
b.
Kecamatan Pakuon Ratu;
c.
Kecamatan Bahuga;
d.
Kecamatan Banjit;
e.
Kecamatan Kasui;
f.
Kecamatan Baradatu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 4
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari Bagianwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :
a.
Kecamatan Batahari;
b.
Kecamatan Purbolinggo;
c.
Kecamatan Sekampung;
d.
Kecamatan Raman Utara;
e.
Kecamatan Way Jepara;
f.
Kecamatan Labuhan Maringgai;
g.
Kecamatan Sukadana;
h.
Kecamatan Jabung;
i.
Kecamatan Metro Kibang;
j.
Kecamatan Pekalongan;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 5
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :
a.
Kecamatan Metro Raya;
b.
Kecamatan Bantul.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 6
(1)
Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)
Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 7
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kota Administratif Metro dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dihapus.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 8
(1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
b.
Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kecamatan sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
c.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
d.
Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
(2)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
b.
Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
c.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
d.
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
(3)
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
b.
Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
c.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
d.
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
(4)
Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Penjelasan: Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
(5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan: Menetapkanbatas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 9
(1)
Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Penerapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.
Penjelasan: Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Pasal 10
(1)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berkedudukan di Blambangan Umpu.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan Blambangan Umpu sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu.
(2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sukadana.
Pasal 11
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ke Gunung Sugih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
Pasal 12
Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dipilih dan diangkat seorang Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 13
Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 14
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, di Wilayah/Daerah tersebut masing-masing dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 15
(1)
Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur diserahkan Bagianurusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang :
a.
Pemerintahan Umum;
b.
Kesehatan;
c.
Pendidikan dan Kebudayaan;
d.
Pekerjaan Umum;
e.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f.
Sosial;
g.
Keuangan Daerah;
h.
Lingkungan Hidup;
i.
Kependudukan dan Catatan Sipil;
j.
Pertanian Tanaman Pangan;
k.
Perkebunan;
l.
Kehutanan;
m.
Peternakan;
n.
Perikanan;
o.
Pertambangan;
p.
Perindustrian dan Perdagangan;
q.
Pariwisata;
r.
Tenaga Kerja;
(2)
Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenang pangkal di bidang:
a.
Pemerintahan Umum;
b.
Kesehatan;
c.
Pendidikan dan Kebudayaan;
d.
Pekerjaan Umum;
e.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f.
Sosial;
g.
Keuangan Daerah;
h.
Lingkungan Hidup;
i.
Kependudukan dan Catatan Sipil;
j.
Pertanian Tanaman Pangan;
k.
Perikanan;
l.
Peternakan;
m.
Perindustrian dan Perdagangan;
n.
Tenaga Kerja;
(3)
Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan pada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah. Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
Penjelasan Pasal:
Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro diangkat dan ditetapkan Menteri Dalam Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sampai dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lmapung Timur serta Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Pasal 17
(1)
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro terdiri dari :
a.
Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum ialah pada prinsipnya penetapan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
b.
Anggota ABRI yang diangkat.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan: Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1)
Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
Penjelasan: Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam tugas Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana serta Kota Administratif Metro. Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Tengah yang tempat kedudukannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar inventaris.
a.
Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
b.
Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
c.
Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
d.
Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
e.
Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tinkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
(2)
Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Penjelasan: Yang dimaksud sejak diresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro. Pelantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro, didahului peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan peresmian pembentukan Kabupaten Daerah II Lampung Timur serta peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengembalian kebijaksanaan lebih lanjut.
Pasal 19
(1)
Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
(2)
Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Lampung Tengah berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Penjelasan: Cukup jelas
(3)
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 20
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 46
Penjelasan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 35.376,50 KM2 dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara bagian utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah bagian Timur; Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara mempunyai luas wilayah 6.647,5 Km2 dalam rangka membantu tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Pakuon Ratu dengan luas wilayah keseluruhan 3.921,63 Km2.
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 9.189,50 Km2, dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Metro Kibang, dan Kecamatan Pekalongan dengan luas wilayah keseluruhan 5.325,03 Km2 dan pada tahun 1986
dibentuk Kota Administratif Metro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul dengan luas wilayah 61,79 Km2.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.
Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah sukadana serta Kota Administratif Metro mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Perkembangan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah sukadana serta Kota Administratif Metro diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu berjumlah 276.894 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 365.963 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,26% per tahun. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana berjumlah 821.693 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 841.510 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,48% per tahun. Kota Administratif Metro pada tahun 1992 jumlah penduduk 124.468 jiwa dan pada Tahun 1997 meningkat menjadi 126.583 dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,34% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati lampung Timur wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 06/KPTS/DPRD-LU/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/27/DPRD-II/LT/1998 tanggal 26 Desember 1998 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Lampung Tengah, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 21/P/IV/1998-1999 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17/P/II/1997-1998 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 09/P/II/1995-1996 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 25/P/IV/1994-1995 tanggal 10 Pebruari 1995 tentang Persetujuan Prinsip Pemekaran Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan menata Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sama dengan wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro wilayahnya sama dengan Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.
Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ke Gunung Sugih, maka Kota Administratif Metro yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, Wilayah Kerja Pembantu
Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih dihapus. Penghapusan ketiga wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Paper Terkait

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11070
Detail Sumber

PENGARUH STIGMA SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Rizqi, Naufal Tahtiar, Subroto, Mitro
Jurnal Yustitia Vol. 11 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.270
Detail Sumber

ANALISA KEMANDIRIAN KEUANGA DAERAH KOTAMADYA METRO TAHUN 2009-2013

Rahmawati, Rita
JURNAL MAHKAMAH Vol. 1 No. 1 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v1i1.32
Detail Sumber

Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Perspektif Hukum Keluarga

Nuraini, Diah, Solichin, Nur Mifchan, Umam, Khotibul
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol. 10 No. 1 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i1.10940
Detail Sumber

Kebijakan Sekaya Maritim dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Lampung Timur: Analisis Tantangan dan Peluang

Rachma Indriyani, Ayub Torry Satriyo, Diah Apriani Atika Sari
Dialogia Iuridica Vol. 7 No. 1 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.28932/di.v7i1.704
Detail Sumber

Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Lubuk Pakam

Sembiring, Loviga Ferdinanta, Barus, Utary Maharani, Isnaini, Isnaini
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol. 1 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/arbiter.v1i2.121
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.