Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969

1. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat.
Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan MenetapkanPresiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963.
Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak.
Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.
2. Dewasa ini wilayah pemerintahan Propinsi Irian Barat terbagi dalam 9 Kabupaten dan 35 Kepala Pemeritahan setempat (K.P.S.).
Sementara itu sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/ MPRS/1966 maka pada tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 menjadi Undang-undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan Undang-undang yang baru.
Dengan mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi rakyat di Irian Barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang effektif demi kemajuan rakyat di Irian Barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 pasal 6, yaitu Propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963 yang pada hakekatnya mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun hal-hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Otonom lainnya. Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6 Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku.
Dengan demikian beberapa ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan Undang-undang ini, mengingat perlu segera diaturnya kembali Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya menjadi Daerah Otonom sebagai tindak lanjut daripada Penentuan Pendapat Rakyat.
3. Dengan berlakunya Undang-undang ini, untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersangkutan, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan antara lain mengenai:
- peraturan perundangan yang berlaku, - perangkat Daerah yang ada yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong.
4. Agar Pemerintah Daerah segera dapat menjalankan hak kewenangan dan kewajibannya pada waktu Undang-undang ini berlaku, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan urusan-urusan Daerah sebagai kewenangan pangkal Daerah yang perinciannya terdapat dalam lampiran Undang-undang ini.
Urusan-urusan lainnya akan diserahkan berangsur-angsur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan Daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk Dinas-dinas Daerah mengenai urusan yang bersangkutan dan penyusunan Dinas-dinas tersebut harus mengindahkan peraturan-peraturan yang belaku.