Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 237 Tahun 1961

Untuk mengatasi kekurangan akan tenaga sarjana yang dibutuhkan oleh Pemerintah, terutama dalam menghadapi masa pembangunan nasional semesta berencana, dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, setiap warga negara Sarjana diwajibkan bekerja pada Pemerintah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut.
Agar penempatan para Sarjana berjalan, lancar dan memuaskan, maka pelaksanaan penempatan ini oleh Undang-undang diserahkan kepada Dewan Penempatan Sarjana, yang berkedudukan langsung di bawah Menteri Perburuhan dan yang anggota-anggotanya terdiri atas Menteri Perburuhan (merangkap Ketua) dan orang-orang yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan, Menteri Produksi, Menteri Distribusi, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Perumusan yang konkrit dari susunan, wewenang dan tugas kewajiban Dewan Penempatan Sarjana menurut Undang-undang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Menurut Peraturan Pemerintah ini wewenang dan tugas-kewajiban Dewan pada garis besarnya bersifat. dua macam, yakni yang bersifat tata-usaha dan yang bersifat penentuan kebijaksanaan.
Wewenang dan tugas kewajiban yang bersifat tata-usaha antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : memelihara pelbagai daftar sarjana, seperti daftar sarjana yang baru lulus, daftar sarjana yang bekerja pada Pemerintah atau pada perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah. daftar sarjana lainnya, daftar sarjana yang dibutuhkan oleh departemen dan instansi lain yang tidak termasuk lingkungan sesuatu departemen serta perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah, menyelesaikan permohonan sarjana yang sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar "doktor", supaya ditangguhkan dari wajib kerja sarjana serta menyelesaikan permohonan sarjana yang telah berusia 50 tahun untuk dibebaskan dari wajib kerja sarjana. Adapun wewenang dan tugas kewajiban yang bergerak dalam lapang penentuan kebijaksanaan diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :
menentukan dasar pembagian penempatan sarjana selaras dengan masa pembangunan nasional semesta berencana dan sejalan dengan pelasksanaan garis-garis pola pembangunan, menunjuk departemen, instansi lain atau perusahaan. dimana seorang sarjana harus melakukan wajib kerja, dimana perlu mengadakan pembagian baru mengenai penempatan sarjana antara departemen, instansi lain atau perusahaan, menetapkan jangka dan saat dimulainya wajib kerja menentukan syarat-syarat kerja bagi sarjana pewajib kerja yang mencerminkan penghargaan kebendaan yang setepat-tepatnya.
Mengenai unsur yang terakhir ini, Dewan harus dapat menyusun syarat-syarat penghargaan yang uniformil bagi semua sarjana pewajib kerja dimanapun ia ditugaskan, sehingga tercegah rasa iri hati dan rasa tidak-puas dikalangan yang bersangkutan.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengganti Ketua Dewan, yakni Sekretaris-Jenderal/Pembantu-utama Menteri Perburuhan, serta mereka yang karena jabatannya merupakan penasehat-tetap (Kepala Kantor Urusan Pegawai,. Direktur Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Jawatan Penempatan Tenaga).
Berdasarkan alasan-alasan praktis dan untuk kelancaran pekerjaan, Peraturan Pemerintah ini membebankan pekerjaan seharihari kepada Dewan harian, yang terdiri atas Pengganti Ketua Dewan dan beberapa orang yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri
Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan dan Menteri Produksi dengan dibantu oleh Panitera. Panitera yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perburuhan memimpin Kepaniteraan Dewan Penempatan Sarjana.