Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 1992
TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun;
b.
bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun;
c.
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
1.
Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
Penjelasan: Cukup jelas
2.
Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
Penjelasan: Cukup jelas.
3.
Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Penjelasan: Cukup jelas.
4.
Janda/Duda adalah istri/suami yang sah (dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
Penjelasan: Cukup jelas.
5.
Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
Penjelasan: Cukup jelas
6.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB II
PENGESAHAN DANA PENSIUN
Bagian PertamaPersyaratan Dan Tata Cara Pengesahan
Pasal 2
(1)
Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
Penjelasan: Bank yang dimaksud dalam ayat ini adalah bank umum yang berbentuk badan hukum Indonesia yang kedudukan kantor pusatnya di Indonesia.
(2)
Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus.
Penjelasan Pasal:
Perlunya suatu program kerja dalam ayat ini, untuk mengetahui kesiapan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Bagian KeduaPeraturan Dana Pensiun
Pasal 4
(1)
Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a.
tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;
b.
pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;
c.
persyaratan untuk menjadi Peserta;
d.
hak Peserta untuk menentukan usia pensiun;
e.
hak dan kewajiban Pengurus;
f.
hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;
g.
pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;
h.
tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus;
i.
hak Peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya;
j.
tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
k.
tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
l.
biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta;
m.
tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
(2)
Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihimpun dari:
a.
iuran Peserta;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
hasil investasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pengalihan dari Dana Pensiun lain.
Penjelasan: Pengalihan dimaksud adalah pengalihan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau pengalihan hak Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berhenti bekerja atau dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibubarkan atau pengalihan hak dan kewajiban dari karyawan Mitra Pendiri yang diakhiri kepesertaannya.
(3)
Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan dalam ayat ini memuat ketentuan minimum yang harus dimuat di dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Huruf a Nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi identitas yang digunakan untuk membedakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimaksud dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Selain itu nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan juga perlu dibedakan dari nama Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa, dalam kedudukannya sebagai Pemberi kerja untuk kepentingan para karyawannya. Huruf b Ketentuan dalam huruf b ini menegaskan bahwa apabila ada tuntutan terhadap kekayaan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka kekayaan Dana Pensiun lembaga Keuangan harus dikecualikan dari tuntutan dimaksud. Huruf c Untuk kepentingan usahanya, Pendiri dapat menetapkan persyaratan untuk menjadi Peserta. Huruf d Cukup jelas Huruf e Hak Pengurus antara lain:
1. menerima imbalan jasa atas tugas kepengurusannya; 2.meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan. Huruf f Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditentukan oleh hasil akhir dari iuran dan pengembangannya yang seluruhnya merupakan risiko bagi Peserta. Dengan demikian Pesertalah yang menentukan pilihan jenis investasi. Huruf g Pendiri menyediakan jenis investasi yang dapat dipilih Peserta, beserta ketentuan-ketentuan untuk memilih jenis investasi tersebut atau untuk mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis lain. Huruf h Hurufi Anuitas seumur hidup pada dasarnya merupakan sumber penghasilan bagi Pensiunan maka pemilihannya diberikan kepada Peserta. Huruf j Tata cara dimaksud dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan berbagai kemungkinan pembayaran dari Dana Pensiun secara sekaligus, penarikan dana yang berasal dari iuran setiap saat dan jangka waktu pemberitahuan tentang maksud Peserta untuk mengalihkan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Huruf k Hurufl Pembebanan biaya kepada Peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menarik langsung dari Peserta di luar iuran atau memotong langsung dari hasil investasi yang menjadi hak Peserta. Huruf m Cukup jelas
Pasal 5
Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPerubahan Peraturan Dana Pensiun
Pasal 6
(1)
Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan
a.
Peraturan Dana Pensiun yang baru;
b.
dokumen lain yang dapat ditetapkan Menteri.
(2)
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
(3)
Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Penjelasan: Seperti halnya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan pada saat pendirian Dana Pensiun, perubahan atas Peraturan Dana Pensiun juga ditempatkan dalam Berita negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 tidak dapat berlaku surut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN
Pasal 9
Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(4)
Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 11
Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari:
a.
Laporan teknis, dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informal mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun.
(2)
Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
a.
neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
Penjelasan: Cukup jelas
b.
hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Informasi yang disediakan untuk Peserta adalah informasi mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana miliknya. Informasi tersebut diberikan oleh Pengurus dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan Peserta yang pada umumnya tidak atau kurang memiliki informasi tentang risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis investasi.
Pasal 13
Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, Pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta:
a.
Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan;
b.
tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Tugas dan wewenang Dewan Pengawas:
a.
melakukan pengawasan atas pengelolaam Dana Pensiun oleh Pengurus;
b.
menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya;
c.
menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.
Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama karyawan.
Penjelasan: Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan Pemberi Kerja untuk mengikutsertakan karyawannya dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sekaligus memberikan tambahan iuran bagi karyawan dimaksud. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun, seluruh iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibukukan atas nama karyawan yang menjadi Peserta.
(2)
Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar scluruh iuran secara tunai.
Penjelasan: Agar supaya pernyataan Pemberi Kerja untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dan atas nama karyawan mengikat secara hukum bagi Pemberi Kerja dan berlaku di perusahaan, maka pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis, sebagai bukti otentik adanya janji Pemberi Kerja tersebut.
Penjelasan: Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk para karyawannya misalnya setiap 1 (satu) bulan, atau 3(tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan, atau1 (satu) tahun sekali.
(4)
Perubahan pemyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besamya iuran tidak dapat berlaku surut.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan, yang berhak.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB V
HAK PESERTA
Pasal 19
(1)
Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.
(2)
Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
(3)
Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(4)
Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 20
(1)
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan dana yang merupakan hak Peserta adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya.
(2)
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya, dengan syarat :
a.
anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
b.
anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
(2)
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
Penjelasan Pasal:
Huruf a Ketentuan ini memungkinkan Peserta melakukan pilihan yang dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 60% dari Manfaat Pensiun bagi Peserta, dengan ketentuan hak Pensiun bagi Janda/ Duda atau Anak tidak melebihi Manfaat Pensiun bagi Peserta. Huruf b Bagi Janda/Duda anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri dan yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun seumur hidup dengan syarat anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai ahli waris. Apabila pembelian dilakukan oleh Anak maka anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 22
Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
Penjelasan Pasal:
Dalam hal seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan baik kepada pensiunan, Janda/Dudanya maupun Anak yang berhak ternyata lebih kecil dari yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa untuk membeli anuitas seumur hidup, maka selisihnya harus dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh apabila pada saat Peserta pensiun dan akumulasi iuran yang dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup berjumlah Rp. 25.000.000,- dan ternyata Manfaat Pensiun yang dibayarkan kemudian bagi pihak-pihak diatas hanya mencapai Rp. 20.00o.000,- maka ahli waris berhak menerima pembayaran selisihnya sekaligus, yaitu sebesar Rp.5.000.000,-
BAB VI
LIKUIDASI DANA PENSIUN
Pasal 23
Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak Peserta ke Dana Pensiun lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1)
Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun menggabungkan diri, maka Dana Pensiun yang diselenggarakan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menggabungkan diri wajib bergabung ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun melakukan konsolidasi, maka Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib digabungkan menjadi 1 (satu) Dana Pensiun.
(2)
Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi, maka terbentuk pula Dana Pensiun yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan kekayaan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri.
(3)
Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi selaku Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 26
Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mengurangi hak Peserta untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
ttd
MOERDIONO
Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur berbagai aspek pembentukan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai badan hukum dan penyelenggaraan Program Pensiun. Bahwa Undang-undang dana Pensiun mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu berbagai ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, agar masyarakat lebih mudah memahami maksud ketentuan dalam Undang-undang tersebut.
Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan:
1. Pengesahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang mencakup persyaratan dan tata caranya;
2. Tugas dan wewenang kepengurusan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam rangka penyediaan Manfaat Pensiun;
3. Pemungutan dan penyetoran iuran;
4. Upaya untuk menjamin hak-hak Peserta, bahkan sampai saat pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
19 Okt 2026
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
OJK Cabut Izin Credit Saison Indonesia Finance, Perusahaan Wajib Bentuk Tim Likuidasi
OJK mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Credit Saison Indonesia Finance (PT CSIF) karena perusahaan itu gagal memperbaiki kondisinya selama masa pengawasan khusus. Dengan pencabutan ini, PT CSIF tidak lagi boleh menjalankan usaha pembiayaan dan harus memulai proses pembubaran.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
